Fraksi PKS Jakarta Dukung Pemerintah Larang Pengecer Jual Gas Elpiji 3 Kg

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ade Suherman mendukung langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengeluarkan kebijakan baru yakni menyetop distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) atau gas elpiji 3 kg dari agen ke pengencer.

Menurut Ade, langkah ini bisa mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi distribusi LPG 3 kg di masyarakat. Ade juga mengaku setuju dengan aturan yang mengahruskan sistem pangkalan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memangkas rantai distribusi, sehingga harga LPG 3 kg dapat dikendalikan sesuai harga yang ditetapkan pemerintah," kata Ade dalam keterangan tertulis, diterima Senin (3/2/2025).

Ada menyampaikan, di Jakarta, Harga Eceran Tertinggi (HET) LPH 3 kg di tingkat pangkalan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 Tahun 2015 sebesar Rp16.000. Ade berharap adanya pemangkasan rantai distribusi ini harga HET yang akan diterima masyarakat.

"Pemangkasan rantai distribusi sangat penting untuk menekan harga agar sesuai dengan Pergub. Kami berharap setelah rantai distribusi dipangkas, harga HET bisa terwujud sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pergub sebesar Rp16.000," ujar Ade.

Meski begitu, Ade menekankan agar implementasi perubahan ini perlu dilakukan dengan sebaik mungkin agar masyarakat tetap mudah mendapatkan gas LPG 3 kg dengan harga yang sesuai.

"Pangkalannya harus mampu menyediakan gas dengan harga yang sesuai Pergub dan tidak ada penumpukan atau kekurangan pasokan di lapangan," ucap Ade.

Lebih lanjut, Ade menyoroti masa transisi bagi pengecer gas yang beralih menjadi pangkalan. Ade ingin agar Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) serta instansi terkait lainnya memberikan pendampingan.

"Pemerintah harus memastikan agar kebijakan ini tidak hanya mengurangi biaya distribusi tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," kata Ade.

Baca juga Curhatan Pangkalan Elpiji Terkait Larangan Pengecer Jual Gas 3 Kg

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tidak mengurangi volume dan subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) atau gas elpiji 3 kg. Menurutnya, pemerintah dan Pertamina bekerja maksimal untuk memperbaiki sistem penjualan agar subsidi tepat sasaran.

"Dalam APBN Rp87 triliun alokasi negara yang dialokasikan untuk subsidi LPG ini betul-betul tepat sasaran," kata Bahlil dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (3/2/2025).

"Teman-teman Pertamina dan Kementerian SDM, saya mempelajari betul sudah bekerja maksimal. Dari agen dari Pertamina masuk ke agen-agen, masuk ke pangkalan-pangkalan baru masuk ke pengecer. Kalau dari agen ke pangkalan itu masih bisa dikontrol secara teknologi," sambungnya.

Namun, kata Bahlil, penjualan di pengecer gas tidak bisa dikontrol pemerintah dan hal itu membut harga penjualan gas mahal dan tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, untuk menjawab kelangkaan penyebaran gas LPG, Bahlil menawarkan solusi perubahan nama pengecer menjadi sub pangkalan.

"Kita membuat kesimpulan agar pengencer ini menjadi sub pangkalan tujuannya apa bapak ibu semua agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol," ucap Bahlil.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung meminta para pengecer untuk mendaftarkan diri menjadi pangkalan resmi.

Adapun waktu transisi dari pengecer menjadi pangkalan resmi yang disediakan adalah satu bulan.

Yuliot menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan upaya untuk mencegah harga LPG 3 kg yang lebih mahal daripada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Selain itu, distribusi LPG 3 kg pun menjadi lebih tercatat, sehingga pemerintah bisa mengetahui berapa kebutuhan masyarakat.

Bahlil meminta kepada masyarakat yang ikut antrean gas elpiji 3 kg bersabar pada masa transisi penghapusan pengecer menjadi pangkalan.

"Bapak, ibu, semua saudara-saudara saya, mohon kasihkan waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini," ucap Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers bertajuk "Capaian Sektor ESDM Tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025" di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025) seperti dilansir Antara.

Dia kembali menegaskan bahwa saat ini tidak ada kelangkaan gas elpiji 3 kg. Yang terjadi, kata dia, hanyalah masyarakat yang harus menempuh jarak lebih jauh untuk membeli gas elpiji 3 kg.

"Biasanya (jarak beli) cuma 100 meter bisa dapat LPG pengecer itu, sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 meter atau 1 km. Kadang-kadang, tempatnya pun belum tahu," ucapnya.

Bahlil menyampaikan sudah memberi arahan agar para pengecer yang sudah memenuhi syarat agar segera dinaikkan statusnya menjadi pangkalan.

Dengan demikian, lanjut Bahlil, pemerintah dapat mengontrol harga jual tabung LPG 3 kg.

"Ini transisi saja sebenarnya. Saya juga tadi sudah diminta oleh Pak Wapres (Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka) untuk memperhatikan ini," ucap Bahlil.