Mensos Bantah Isu Anggaran Komisi Nasional Disabilitas Dipangkas Jadi Rp500 Juta

Liputan6.com, Jakarta Beredar kabar bahwa anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) dipangkas dari Rp5,6 miliar menjadi tinggal Rp500 juta. Kabar ini pun dibantah oleh Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf. Dia memastikan bahwa isu anggaran KND tersisa Rp500 juta akibat aturan efisiensi anggaran kementerian/lembaga adalah informasi keliru.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, pagu anggaran KND tahun 2025 mencapai Rp6.915.689.000. Namun, setelah dilakukan efisiensi, anggaran komisi tersebut masih tersisa Rp3.030.187.000.

"Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih. Dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp3 miliar lebih. Jadi tidak benar seperti (informasi) yang beredar itu bahwa tinggal Rp500 juta," kata Gus Ipul kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

Gus Ipul menegaskan, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) maupun layanan terapi bagi para penyandang disabilitas tidak dikurangi meski dilakukan efisiensi. Hal yang sama juga berlaku bagi para tenaga medis maupun pendamping yang melayani penyandang disabilitas.

"Jadi ini perlu saya sampaikan, untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, kemudian tugas-tugas utama untuk KND tetap diberikan dukungan. Penganggarannya masih ada," tegas Gus Ipul.

"Jadi prinsip kita kan tetap kaidah dalam melakukan efisiensi itu memastikan anggaran bansos yang diberikan langsung ke masyarakat, ya berdasarkan data yang ada, termasuk ke lansia, di dalamnya ada ke penyandang disabilitas, sama sekali tidak dikurangi," sambungnya.

Selain itu, Gus Ipul juga memastikan, anggaran operasional yang melekat untuk bansos, seperti biaya salur, serta monitoring juga tidak dikurangi. Ia menekankan, efisiensi anggaran tak bakal mengganggu kinerja Kemensos.

"Termasuk KND di dalamnya, dan tidak mengganggu pelayanan publik. Jadi kalau toh KND sekarang ini ada efisiensi, tidak mengurangi layanan yang terkait dengan tugas utama, tugas fungsinya KND," jelas Gus Ipul.

Sementara itu, Komisioner KND, Eka Prastama Widyanta mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang maksimal bagi penyandang disabilitas. Sehingga KND bisa bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

Eka menyatakan, anggaran KND masih cukup untuk menjalankan tugas meski sudah dipangkas.

"Jadi ini secara anggaran masih cukup tersedia untuk bisa dilaksanakan proses-proses sesuai tugas fungsi KND.”

“Kami juga terus berikan upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien untuk bisa memastikan teman-teman disabilitas di berbagai daerah tetap bisa terjamin kebutuhan dan apa yang harus diberikan oleh Kementerian dan lembaga terkait. Tidak hanya Kementerian Sosial, semua kementerian kita akan pastikan tetap bisa berjalan," tambahnya.

Dengan anggaran yang ada, Eka yakin KND dapat tetap berusaha memenuhi hak penyandang dsabilitas.

"Kami yakin bahwa Kementerian Sosial dengan Gus Ipul, kami juga tetap punya komitmen yang tinggi terhadap komisi ini untuk bisa semakin baik dan mengawal pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh wilayah," tambah dia.

Sebelumnya, isu pemangkasan anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) ramai jadi perbincangan di media.

Dalam akun Instagram @parakerja, disebut bahwa anggaran KND dipangkas drastis dari Rp5,6 miliar jadi Rp500 juta.

“KND yang seharusnya jadi garda terdepan untuk advokasi hak-hak disabilitas malah kena pangkas drastis,” tulis akun itu, dikutip Jumat (28/2/2025).

Terkait hal ini, Ketua KND, Dante Rigmalia memberi tanggapan. Menurutnya, hingga saat ini anggaran KND masih melekat di Kementerian Sosial.

“Hingga saat ini, satuan kerja anggaran KND masih melekat di Kementerian Sosial. Lantaran itu, KND mengajukan afirmasi anggaran kepada Menteri Sosial agar dilanjutkan kepada pihak terkait,” kata Dante kepada Disabilitas Liputan6.com lewat pesan teks, Jumat.

"Kami berharap entitas aktivitas lembaga KND yang berbeda dari Kementerian/Lembaga lainnya dapat dipahami. Kami masih melakukan afirmasi untuk perubahan. Apakah angka 3M strukturnya sudah berubah, kami menunggu informasi resmi dari Kemensos,” ujar Dante.