Memahami Tujuan Pemilu: Pilar Demokrasi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia secara rutin menyelenggarakan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara.

Namun, apa sebenarnya tujuan utama diselenggarakannya pemilu? Mari kita bahas lebih lanjut tentang tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip pemilu di Indonesia.

Pemilihan umum atau pemilu adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala daerah. Pada sistem politik demokrasi, pemilu merupakan salah satu tonggak utama, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana dan seberapa berkualitas pemilu yang dilaksanakan.

Dalam konteks Indonesia, pengertian pemilu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut undang-undang tersebut, pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Mewujudkan kedaulatan rakyat
2. Memilih wakil rakyat dan pemimpin negara
3. Membentuk pemerintahan yang legitimate
4. Melakukan sirkulasi elite politik
5. Mendorong partisipasi politik masyarakat

Mari kita bahas satu per satu tujuan pemilu tersebut:

1. Mewujudkan Kedaulatan Rakyat

Tujuan utama pemilu adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan. Melalui pemilu, rakyat diberikan kesempatan untuk menentukan siapa yang akan mewakili dan memimpin mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendak politiknya secara bebas.

2. Memilih Wakil Rakyat dan Pemimpin Negara

Pemilu bertujuan untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang akan menjalankan roda pemerintahan. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil terbaik yang dianggap mampu memperjuangkan aspirasi mereka di lembaga perwakilan maupun pemerintahan.

3. Membentuk Pemerintahan yang Legitimate

Pemilu yang dilaksanakan secara demokratis akan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu yang jujur dan adil akan mendapat dukungan luas dari masyarakat, sehingga memiliki kewibawaan dan kekuatan untuk menjalankan pemerintahan.

4. Melakukan Sirkulasi Elite Politik

Pemilu menjadi mekanisme untuk melakukan pergantian kepemimpinan secara damai dan teratur. Melalui pemilu, dimungkinkan terjadinya sirkulasi elite politik, di mana tokoh-tokoh baru dapat muncul menggantikan tokoh lama. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya stagnasi politik dan membuka peluang bagi munculnya ide-ide segar dalam pengelolaan negara.

5. Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat

Penyelenggaraan pemilu secara berkala dapat mendorong partisipasi politik masyarakat. Melalui pemilu, masyarakat diajak untuk terlibat dalam proses politik praktis, mulai dari mengikuti kampanye, berdiskusi tentang isu-isu politik, hingga memberikan suara pada hari pemungutan suara. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan politik masyarakat.

Selain memiliki tujuan, pemilu juga menjalankan beberapa fungsi penting dalam sistem politik demokratis. Beberapa fungsi utama pemilu antara lain:

1. Fungsi Rekrutmen Politik

Pemilu berfungsi sebagai sarana untuk merekrut orang-orang yang akan menduduki jabatan-jabatan politik. Melalui pemilu, partai politik dapat menyeleksi dan mengajukan calon-calon terbaiknya untuk dipilih oleh rakyat. Fungsi rekrutmen ini penting untuk menjamin regenerasi kepemimpinan politik secara teratur.

2. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Proses pemilu, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan, menjadi ajang sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui pemilu, masyarakat belajar tentang hak dan kewajiban politik mereka, mengenal sistem politik yang berlaku, serta memahami isu-isu penting yang dihadapi bangsa.

3. Fungsi Pengintegrasian Masyarakat

Pemilu dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengintegrasikan berbagai kelompok dalam masyarakat. Melalui pemilu, berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda (suku, agama, ras, golongan) diajak untuk berpartisipasi dalam proses politik yang sama, sehingga dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Fungsi Legitimasi Kekuasaan

Pemilu memberikan legitimasi atau pengakuan terhadap pemerintahan yang terbentuk. Pemerintahan yang dipilih melalui pemilu yang demokratis akan mendapat dukungan dan kepercayaan dari rakyat, sehingga memiliki kewibawaan untuk menjalankan kekuasaan.

5. Fungsi Perwakilan Kepentingan

Melalui pemilu, berbagai kepentingan dalam masyarakat dapat terwakili dalam lembaga-lembaga politik formal. Wakil-wakil rakyat yang terpilih diharapkan dapat menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi konstituennya di lembaga perwakilan.

Agar dapat mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya dengan baik, pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis. Beberapa prinsip penting dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis antara lain:

1. Langsung

Prinsip langsung berarti rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilih dapat secara langsung memilih nama-nama kandidat yang tercantum dalam surat suara.

2. Umum

Pemilu bersifat umum berarti pemilu dapat diikuti oleh semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, atau status sosial. Prinsip ini menjamin hak pilih yang setara bagi seluruh warga negara.

3. Bebas

Prinsip bebas mengandung arti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Pemilih dijamin keamanannya untuk melaksanakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia

Prinsip rahasia berarti pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan cara apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

5. Jujur

Prinsip jujur mengandung arti bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih.

6. Adil

Prinsip adil berarti perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Penyelenggara pemilu harus bersikap imparsial, netral dan tidak memihak terhadap semua peserta pemilu.

Indonesia menganut sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara untuk pemilihan anggota DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Adapun untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Berikut penjelasan lebih lanjut tentang sistem pemilu di Indonesia:

1. Sistem Proporsional Terbuka

Dalam sistem ini, kursi yang dimenangkan oleh suatu partai politik akan dibagikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai ambang batas perolehan suara sah. Jika tidak ada calon yang memenuhi ketentuan tersebut, kursi akan diberikan kepada calon yang mendapatkan suara terbanyak secara berurutan. Sistem ini diterapkan untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Sistem Distrik Berwakil Banyak

Sistem ini digunakan untuk pemilihan anggota DPD. Setiap provinsi ditetapkan sebagai daerah pemilihan dan memilih 4 orang anggota DPD. Calon yang terpilih adalah 4 orang yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.

3. Sistem Pemilihan Langsung

Untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia menerapkan sistem pemilihan langsung di mana rakyat memilih langsung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, sepuluh tahun setelah kemerdekaan. Sejak saat itu, Indonesia telah menyelenggarakan 12 kali pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

• Pemilu 1955: Pemilu pertama di era kemerdekaan
• Pemilu 1971: Pemilu pertama di era Orde Baru
• Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, 1997: Pemilu-pemilu di era Orde Baru
• Pemilu 1999: Pemilu pertama di era Reformasi
• Pemilu 2004: Pemilu pertama dengan pemilihan presiden langsung
• Pemilu 2009, 2014, 2019: Pemilu-pemilu berikutnya di era Reformasi

Setiap pemilu memiliki karakteristik dan dinamika politik yang berbeda, mencerminkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemilu 1955 dikenal sebagai pemilu yang paling demokratis di era Orde Lama. Sementara pemilu-pemilu di era Orde Baru sering dikritik karena kurang demokratis dan cenderung hanya melegitimasi kekuasaan yang ada. Pemilu-pemilu di era Reformasi menandai kebangkitan demokrasi di Indonesia, dengan sistem multi partai dan pemilihan langsung untuk berbagai jabatan publik.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia melibatkan berbagai tahapan dan lembaga penyelenggara. Berikut ini adalah gambaran umum tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia:

1. Tahapan Pemilu

Secara umum, tahapan pemilu di Indonesia meliputi:

• Perencanaan program dan anggaran
• Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu
• Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
• Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu
• Penetapan peserta Pemilu
• Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
• Pencalonan
• Kampanye Pemilu
• Masa tenang
• Pemungutan dan penghitungan suara
• Rekapitulasi hasil penghitungan suara
• Penetapan hasil Pemilu
• Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

2. Lembaga Penyelenggara Pemilu

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga, yaitu:

• Komisi Pemilihan Umum (KPU): Lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
• Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia.
• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

3. Peserta Pemilu

Peserta pemilu di Indonesia terdiri dari:

• Partai politik untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
• Perseorangan untuk pemilihan anggota DPD
• Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

4. Pemilih

Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Meskipun Indonesia telah menyelenggarakan pemilu secara rutin, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pemilu, antara lain:

1. Money Politics

Praktik politik uang masih menjadi tantangan serius dalam pemilu di Indonesia. Diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah dan memberantas praktik ini.

2. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Masih adanya ASN yang tidak netral dalam pemilu menjadi tantangan tersendiri. Perlu ada pengawasan yang ketat dan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti tidak netral.

3. Kualitas Daftar Pemilih

Akurasi daftar pemilih masih menjadi isu penting. Diperlukan pemutakhiran data pemilih yang lebih baik untuk memastikan semua warga negara yang berhak memilih dapat menggunakan hak pilihnya.

4. Pendidikan Politik

Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan politik sebagian masyarakat menjadi tantangan dalam meningkatkan partisipasi yang berkualitas. Perlu ada upaya pendidikan politik yang berkelanjutan.

5. Penggunaan Teknologi

Pemanfaatan teknologi dalam pemilu perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, namun tetap memperhatikan aspek keamanan dan integritas pemilu.

Pemilihan umum merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Tujuan utama pemilu adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, memilih wakil rakyat dan pemimpin negara, serta membentuk pemerintahan yang legitimate. Agar dapat mencapai tujuannya, pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Dengan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pemilu di Indonesia dapat semakin berkualitas dan mampu menghasilkan pemimpin serta wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.