Wanita di China Dipecat Gara-gara Pulang Kerja 1 Menit Lebih Awal

Liputan6.com, Beijing - Seorang pekerja wanita bermarga Wang di Guangzhou, Provinsi Guangdong, China, sukses menggugat mantan perusahaannya ke pengadilan setelah diberhentikan karena dianggap melanggar aturan jam kerja.

Berdasarkan laporan New Express, kronologi Wang dipecat diuraikan karena meninggalkan meja kerjanya satu menit lebih awal dalam enam hari pada satu bulan.

Merasa pemecatan tersebut tidak adil, Wang mengajukan pengaduan ke otoritas ketenagakerjaan setempat dan membawa kasusnya ke ranah hukum.

Dalam sidang terbaru, pengadilan menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Wang tidak sah dan memerintahkan perusahaan untuk membayar kompensasi, meskipun jumlah pastinya tidak diungkapkan.

Mengutip SCMP, Rabu (16/4/2025), Wang mengatakan bahwa ia telah bekerja selama tiga tahun di perusahaan tersebut dengan catatan kinerja yang baik. Namun, akhir tahun lalu, manajer sumber daya manusia menghubunginya setelah menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan ia pulang satu menit lebih cepat dari waktu seharusnya sebanyak enam kali dalam sebulan.

Pengadilan menilai bahwa tindakan Wang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Meskipun ia pulang sedikit lebih awal, perusahaan tidak memberikan teguran ataupun peringatan terlebih dahulu. Keputusan untuk memecatnya secara langsung dianggap tidak proporsional dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

"Pemecatan seperti ini merupakan hukuman yang terlalu keras," ujar Liu Biyun, seorang pengacara dari Guangzhou Laixin Law Firm.

Kasus ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial Tiongkok. Banyak warganet mengecam perusahaan dan mempertanyakan logika di balik pemecatan tersebut.

"Kenapa perusahaan tidak memberikan insentif bagi karyawan yang datang lebih awal?" komentar salah satu pengguna.

"Perusahaan seperti ini harus diberi sanksi," tulis yang lain.

Isu seputar aturan kerja yang ketat memang sering menjadi sorotan publik di China. Sebelumnya, sebuah perusahaan di Provinsi Anhui juga mendapat kritik karena menerapkan aturan kerja bergaya militer, termasuk larangan penggunaan ponsel dan pembatasan ketat terhadap gerak karyawan selama jam kerja.