Liputan6.com, Jakarta Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau golongan. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati oleh siapapun. Secara sederhana, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi.
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM didefinisikan sebagai:
"Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."Definisi tersebut menekankan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia dan bukan pemberian dari negara. Negara justru memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap warganya.
Advertisement
Beberapa ahli juga memberikan definisi HAM dari sudut pandang yang berbeda:
- John Locke menyatakan HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai kodrat manusia.
- Jan Materson mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.
- Miriam Budiardjo mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat.
Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir, bersifat kodrati dan universal, serta wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara maupun setiap individu.
Prinsip-Prinsip Dasar HAM
Untuk memahami arti HAM secara lebih mendalam, penting untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar yang melandasi konsep HAM. Beberapa prinsip utama HAM antara lain:
1. Universalitas
HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia tanpa membedakan latar belakang apapun. Prinsip universalitas menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak-hak yang sama, terlepas dari perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
2. Tidak Dapat Dicabut
HAM melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Hak-hak dasar ini bukan pemberian negara atau pihak lain, melainkan anugerah Tuhan yang melekat sejak manusia lahir. Oleh karena itu, HAM tidak dapat dirampas atau dicabut secara sewenang-wenang.
3. Tidak Dapat Dibagi
Prinsip ini menyatakan bahwa semua hak asasi manusia memiliki status yang setara dan tidak dapat ditempatkan dalam suatu hierarki. Pemenuhan satu hak tidak boleh mengorbankan hak lainnya. Misalnya, hak sipil politik tidak lebih penting dari hak ekonomi sosial budaya, keduanya sama pentingnya dan saling terkait.
4. Saling Bergantung dan Terkait
Hak-hak asasi manusia saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Pemenuhan satu hak seringkali bergantung pada pemenuhan hak lainnya. Sebagai contoh, hak atas pendidikan berkaitan erat dengan hak atas pekerjaan yang layak. Pelanggaran terhadap satu hak akan berdampak pada penikmatan hak-hak lainnya.
5. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi
Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara setara. Prinsip non-diskriminasi melarang adanya pembedaan perlakuan atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
6. Partisipasi dan Inklusi
Setiap orang dan semua kelompok masyarakat berhak untuk berpartisipasi secara aktif, bebas dan berarti dalam pembangunan. Prinsip ini menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
7. Akuntabilitas dan Supremasi Hukum
Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi manusia. Mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum dalam instrumen-instrumen HAM. Apabila terjadi pelanggaran, para korban berhak untuk mendapatkan pemulihan yang efektif.
Pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar HAM ini penting sebagai landasan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi negara maupun masyarakat dalam memperlakukan setiap manusia secara bermartabat dan berkeadilan.
Advertisement
Jenis-Jenis HAM
Untuk memahami arti HAM secara lebih komprehensif, perlu diketahui bahwa HAM mencakup berbagai jenis hak yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Secara umum, HAM dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:
1. Hak Sipil dan Politik
Hak sipil dan politik merupakan hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dan partisipasi dalam kehidupan politik. Beberapa contoh hak sipil dan politik antara lain:
- Hak untuk hidup
- Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
- Hak atas persamaan di hadapan hukum
- Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama
- Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi
- Hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai
- Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan
- Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
Hak-hak sipil dan politik ini dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.
2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Hak ekonomi, sosial dan budaya mencakup hak-hak yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan pengembangan potensi diri. Beberapa contohnya adalah:
- Hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil
- Hak atas standar kehidupan yang layak termasuk pangan, sandang dan perumahan
- Hak atas kesehatan fisik dan mental
- Hak atas pendidikan
- Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya
- Hak atas jaminan sosial
Hak-hak ini dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005.
3. Hak Kolektif atau Hak Solidaritas
Hak kolektif merupakan hak-hak yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat secara bersama-sama. Beberapa contoh hak kolektif antara lain:
- Hak atas pembangunan
- Hak atas perdamaian
- Hak atas lingkungan yang sehat
- Hak untuk menentukan nasib sendiri
Hak-hak kolektif ini masih terus berkembang dan belum diatur secara spesifik dalam instrumen HAM internasional yang mengikat.
4. Hak Kelompok Rentan
Selain hak-hak yang berlaku universal, terdapat pula hak-hak khusus yang diberikan kepada kelompok-kelompok rentan seperti:
- Hak perempuan
- Hak anak
- Hak penyandang disabilitas
- Hak kelompok minoritas
- Hak pengungsi
- Hak pekerja migran
Hak-hak khusus ini diatur dalam berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Hak Anak (CRC), dan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD).
Pemahaman terhadap berbagai jenis HAM ini penting untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM secara menyeluruh bagi setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat. Meskipun dikelompokkan dalam beberapa jenis, perlu diingat bahwa semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung dan terkait satu sama lain.
Instrumen HAM Internasional dan Nasional
Untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM, telah disusun berbagai instrumen hukum baik di tingkat internasional maupun nasional. Pemahaman terhadap instrumen-instrumen HAM ini penting untuk mengetahui standar-standar HAM yang telah disepakati serta mekanisme perlindungannya.
Instrumen HAM Internasional
Beberapa instrumen HAM internasional yang utama antara lain:
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 1966
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979
- Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) 1984
- Konvensi Hak Anak (CRC) 1989
- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990
- Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) 2006
Indonesia telah meratifikasi sebagian besar instrumen HAM internasional tersebut, sehingga memiliki kewajiban untuk mengimplementasikannya dalam hukum dan kebijakan nasional.
Instrumen HAM Nasional
Di tingkat nasional, perlindungan HAM di Indonesia dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:
- Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pasal 28A-28J)
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014)
- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Selain itu, dibentuk pula lembaga-lembaga negara yang bertugas melindungi dan memajukan HAM seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Keberadaan instrumen-instrumen HAM ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi dan memenuhi HAM. Namun demikian, implementasi dan penegakan HAM di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu terus diupayakan penyelesaiannya.
Advertisement
Pelanggaran HAM dan Upaya Penegakannya
Meskipun telah ada berbagai instrumen hukum yang menjamin perlindungan HAM, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran HAM. Pemahaman tentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan upaya penegakannya penting untuk memastikan perlindungan HAM yang efektif.
Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM
Pelanggaran HAM dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja, yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang.
Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang sering terjadi antara lain:
- Pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing)
- Penyiksaan
- Penghilangan orang secara paksa
- Perbudakan
- Diskriminasi yang sistematis
- Pelanggaran hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak
- Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan
- Pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi
- Kekerasan berbasis gender
- Eksploitasi anak
Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh negara (state actor) maupun pihak non-negara (non-state actor). Namun negara memiliki kewajiban utama untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh pihak manapun.
Upaya Penegakan HAM
Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan HAM antara lain:
- Penguatan kerangka hukum dan kelembagaan HAM
- Harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan standar HAM internasional
- Penguatan lembaga-lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI
- Pembentukan pengadilan HAM
- Pendidikan dan sosialisasi HAM
- Memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan
- Pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum
- Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran HAM
- Penanganan kasus pelanggaran HAM
- Investigasi dan pengungkapan kebenaran atas dugaan pelanggaran HAM
- Proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM
- Pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban
- Pemantauan dan pelaporan HAM
- Pemantauan berkala terhadap situasi HAM
- Penyusunan laporan implementasi HAM kepada mekanisme HAM internasional
- Pelibatan masyarakat sipil dalam pemantauan HAM
- Kerjasama internasional
- Ratifikasi instrumen HAM internasional
- Kerjasama dengan mekanisme HAM PBB
- Pertukaran praktik baik antar negara dalam penegakan HAM
Upaya penegakan HAM membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga negara, masyarakat sipil, media, akademisi, maupun masyarakat luas. Dengan upaya yang berkesinambungan, diharapkan perlindungan dan pemenuhan HAM dapat terus ditingkatkan.
Kesimpulan
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap manusia, bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Pemahaman yang mendalam tentang arti HAM, prinsip-prinsip dasarnya, serta berbagai jenis dan instrumen HAM sangat penting sebagai landasan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM.
Meskipun telah ada berbagai instrumen hukum yang menjamin HAM, dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkesinambungan dari berbagai pihak untuk menegakkan HAM, mulai dari penguatan kerangka hukum, pendidikan dan sosialisasi, penanganan kasus, hingga kerjasama internasional.
Perlindungan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya negara tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang HAM dan komitmen untuk menegakkannya, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih adil, damai dan bermartabat bagi semua.
Advertisement
