Liputan6.com, Sana'a Gejolak politik di Yaman yang makin tidak stabil membuat keadaan keamanan di salah satu wilayah di kawasan Timur Tengah tersebut makin menurun. Pemerintah Indonesia diminta segara mengambil tindakan demi keselamatan warga negara Indonesia di negara tersebut.
"Yaman saat ini sedang bergolak. Kondisi politik di sana makin tidak menentu. Sebelum terlambat, sebaiknya pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan WNI, jika perlu evakuasi," ujar anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Minggu (15/2/2015).
Dijelaskan dia, sejumlah negara sudah melakukan langkah-langkah antisipatif lebih maju dengan menutup kantor perwakilan di Yaman. Situasi di Yaman saat ini, tidak jauh berbeda dengan konflik yang terjadi di Suriah, yakni perebutan kekuasaan melalui perang antara kelompok Sunni dan Syiah. Namun saat ini kelompok Syiah berhasil merebut dan mengendalikan pemerintahan.
"Saya melihat perhatian pemerintah terhadap kondisi di Yaman serta keberadaan WNI di sana tidak sama dengan terhadap Suriah. Hampir-hampir saja luput. Jangan sampai sudah kejadian WNI menjadi korban baru kita grasak-grusuk. Sebaiknya segera saja evakuasi WNI dan pemerintah berlakukan travel warning," tegas dia.
Menurut Zainuddin, ada lebih dari 3.000 WNI di Yaman yang sebagian besarnya berstatus pelajar atau mahasiswa. Sejauh ini, lanjut dia, belum ada kabar WNI menjadi korban akibat konflik tersebut. Namun demikian, Zainuddin menyesalkan sikap pemerintah RI yang sebatas prihatin terhadap perkembangan situasi di Yaman.
"Padahal situasinya sudah sangat mengkhawatirkan. Kemlu jangan hanya mengimbau, tapi segera lah keluarkan WNI dari sana," jelas ketua DPP PKS ini.
Milisi Syiah Al-Houthi membubarkan paksa parlemen Yaman dan mengambil alih kendali pemerintahan dengan menguasai ibukota Sanaa pada 6 Februari lalu. Kondisi politik dan keamanan di Yaman kian memburuk sejak jatuhnya presiden Ali Abdullah Saleh pada 2012 lalu. Aksi saling serang terjadi antara kelompok Syiah dengan pemerintah yang didominasi Sunni.
Tidak hanya menguasai Sanaa, milisi Syiah Al-Houthi juga merasuk ke wilayah-wilayah yang dikuasai Sunni. Sejumlah negara bahkan memutuskan untuk menutup kantor perwakilan mereka di Yaman dan memulangkan warga negaranya dari sana, seperti Arab Saudi, Amerika Serikat, Italia, Uni Emirat Arab, Belanda, Inggris, Jerman, dan Prancis.
Kementerian Luar Negeri RI, dalam siaran persnya beberapa waktu lalu, menyatakan pihaknya terus berkomunikasi dan memantau dari dekat kondisi di Yaman melalui KBRI Sana’a. Warga Indonesia juga telah diimbau untuk terus waspada dan berhati-hati serta selalu menjalin komunikasi dengan KBRI Sana’a serta sesama warga Indonesia lainnya. WNI di Yaman bisa menghubungi pihak KBRI melalui Akbar Maulana dengan Nomor telepon +967 735 179 246. (Riz/Mut)
Yaman Semakin Bergolak, Pemerintah Diminta Evakuasi WNI
Sejumlah negara sudah melakukan langkah-langkah antisipatif lebih maju dengan menutup kantor perwakilan di Yaman.
diperbarui 15 Feb 2015, 11:39 WIBDiterbitkan 15 Feb 2015, 11:39 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
KAI Daop 9 Jember Pastikan Pilkada 2024 Tidak Ganggu Operasional Kereta Api
Ini Kunci Mendapat Kemuliaan dan Rezeki Lancar Tak Terduga Menurut Syekh Ali Jaber
Polisi Gelar Perkara Truk Tronton Maut di Slipi pada Kamis 28 November 2024
27 Ribu Personel Gabungan Jaga Pilkada Serentak 2024 di Banten
Wamen Dikti Saintek Stella Christie Ingatkan Gen Z Konsekuensi Abaikan Etika Saat Menggunakan AI
Mengapa Bumi Tampak Datar Meski Berbentuk Bulat?
Link Live Streaming Liga Champions Bayern Munchen vs PSG, Sebentar Lagi Tayang di SCTV dan Vidio
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Rabu 27 November 2024
Gugatan Praperadilan Ditolak, Kejagung Lanjutkan Penyidikan Tom Lembong
Aksi 4 Polisi Jalan Kaki 3 Hari Demi Kawal Distribusi Logistik Pilkada di Banggai Terpencil
Menyambut Kematian dengan Gembira Tanpa Takut, Gus Baha Kisahkan Para Ulama
Ungkap Persoalan Zonasi PPDB, Mendikdasmen: Semoga 2024-2025 Bisa Terapkan Sistem Baru