Muhammadiyah: Palestina Merdeka, Kedaulatan Israel pun Dihormati

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk memerdekakan Palestina akan digelar di Jakarta.

oleh Andreas Gerry Tuwo diperbarui 22 Feb 2016, 13:20 WIB
Diterbitkan 22 Feb 2016, 13:20 WIB
20150930-Kegembiraan Warga Sambut Pengibaran Bendera Palestina di Markas PBB-Palestina
Warga Palestina melambaikan bendera nasional mereka saat menunggu live-screening pidato Presiden Mahmud Abbas sebelum pengibaran bendera Palestina di markas besar PPB di New York, Rabu (30/9/2015). (AFP PHOTO/ABBAS Momani)

Liputan6.com, Jakarta - Bulan Maret mendatang akan menjadi hari bersejarah. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk memerdekakan Palestina akan digelar di Jakarta.

Penyelenggaraan KTT OKI itu menuai respons Sekretaris Umum PP Muhamdiyah Abdul Mu'ti. Dia menyatakan untuk masalah kemerdekaan Palestina, sikap Muhammadiyah adalah mendukung two state solution.

"Posisi Indonesia dan Muhammadiyah dalam konteks ini mendukung kemerdekaan Palestina dalam two state solution," kata Mu'ti di kantor pusat PBNU di Jakarta, Senin (22/2/2016).

Dia menjelaskan, kemerdekaan Palestina dalam konteks two state solution berarti juga harus mengakui kedaulatan negara Israel. Hal itu turut menjadi sikap Muhammadiyah.

"Jadi dengan two state solution maka Palestina merdeka harus, tapi kedaulatan Israel harus dihormati. Ini yang jadi sikap politik Muhammadiyah," sambung dia.

"Karena two state solution perdamaian di Palestina lebih mungkin kalau tidak dengan two state solution wilayah Palestina hanya sedikit mungkin hanya di Gaza," sambung dia.

Dia menambahkan, two state solution sebagai jalan keluar kemerdekaan Palestina dipastikannya juga akan mendatangkan keuntungan lain bagi negara tersebut. Diyakini Mu'ti dengan solusi tersebut maka Palestina akan mendulang dukungan internasional lebih banyak lagi.

"Ini memberi peluang bagi Palestina meraih kemerdekaan dan pengakuan internasional tapi pada sisi lain ya harus menerima dan mengakui Israel sebagai negara berdaulat," pungkas Mu'ti.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya