Capres Pilihan Xanana Gusmao Unggul Sementara Pilpres Timor Leste

Liputan6.com, Dili - Timor Leste telah menggelar pemilihan presiden (pilpres) yang pertama kali digelar tanpa bantuan dari PBB pada 20 Maret 2017. Pada pilpres kali ini, terdapat delapan kandidat yang dapat dipilih.

Berdasarkan perhitungan sementara, Francisco Guterres alias Lu-Olo memimpin dengan perolehan 59,24 persen. Sementara itu, di tempat kedua diduduki oleh politisi Partai Demokrat Antonio de Conceicao dengan jumlah suara 30.06 persen.

Namun hasil perolehan tersebut baru berasal dari perhitungan 34,34 persen suara yang masuk pada Selasa pagi. Hal tersebut menggambarkan besarnya masalah logistik di daerah pegunungan di Timor Leste dengan jaringan jalan yang buruk.

Dalam pemilu sebelumnya, helikopter PBB digunakan untuk mengangkut kotak suara dari TPS paling terpencil.

Meski pemungutan suara itu tidak wajib, namun ratusan ribu rakyat Bumi Loro Sae rela menunggu di dalam antrean panjang di tengah teriknya Matahari.

Dikutip dari The Sydney Morning Herald, Selasa (21/3/2017), Lu-Olo merupakan capres dari partai yang memimpin upaya revolusi kemerdekaan Timor Leste, Fretilin. Lu-Olo juga didukung oleh mantan presiden dan perdana menteri Timor Leste, Xanana Gusmao.

Sementara itu Antonio de Conceicao mengatakan, dirinya merepresentasikan generasi muda Timor Leste yang menginginkan perubahan kepemimpinan di mana kemiskinan dan korupsi masih menjadi masalah utama.

Pria berusia 53 tahun yang saat ini menjabat sebagai menteri pendidikan itu, juga berkampanye untuk membangun bangsa "dari akar rumput". Hal itu dilakukannya dengan memastikan bahwa orang-orang yang tinggal di pedesaan memiliki makanan yang cukup, akses ke pasar, sekolah, klinik, serta air dan sanitasi.

Meski presiden merupakan jabatan seremonial, tetapi calon petahana Jose Maria Vasconcelos atau dikenal dengan Taur Matan Ruak, telah berbicara sebagai tentang korupsi dan bersikeras merevisi anggaran pemerintah.

Vasconcelos akan mengikuti pemilihan parlemen dan perdana menteri pada Juli mendatang, di mana perdana menteri dan kabinet di Timor Leste memegang wewenang lebih besar dari presiden.