Polisi Venezuela Tembak Mati 2 Demonstran Oposisi

Kali ini korban masih berusia 14 tahun. Korban lain berusia 36 tahun. Keduanya tewas ditembak saat demo di Barquisimeto, 11 April 2017.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 13 Apr 2017, 12:30 WIB
Diterbitkan 13 Apr 2017, 12:30 WIB
Unjuk Rasa di Venezuela
Para demonstran menghindari semprotan water cannon saat bentrok dengan aparat kepolisian di Caracas, Venezuela, (6/4). Banyak yang menilai Keputusan Mahkamah Agung tersebut dinilai sebagai langkah menuju kediktatoran. (AP Photo / Fernando Llano)

Liputan6.com, Caracas - Dua demonstran oposisi tewas ditembak oleh polisi saat memprotes krisis politik dan ekonomi di Venezuela.

Nahas, salah satu korban merupakan anak berusia 14 tahun. Korban tewas setelah ditembak di bagian dada oleh polisi di Barquisimeto, barat Venezuela, pada Selasa 11 April 2017 waktu setempat.

Korban yang masih di bawah umur itu diidentifikasi oleh kubu oposisi Alfonso Marquina dengan nama Brayan Principal. Ia ditembak di bagian perut. Sedangkan, korban lain berusia 36 tahun dan nama korban belum dapat diidentifikasi.

Pemerintah daerah Barquisimeto menyalahkan aparat pemerintah Venezuela yang menggunakan senjata api berpeluru tajam saat melakukan pengendalian massa.

Satu hari sebelumnya, seorang remaja 19 tahun, Daniel Queliz, juga dilaporkan tewas dalam kericuhan yang terjadi antara Kepolisian Venezuela dan demonstran di utara Venezuela, Kota Valencia.

Protes di Venezuela telah berlangsung sekitar satu bulan terakhir. Para peserta melakukan demo untuk menuntut pemerintah segera melengserkan tujuh hakim Mahkamah Agung Venezuela.

Pada 29 Maret 2017, ketujuh hakim pengadilan tertinggi Venezuela itu mengeluarkan sebuah putusan hukum kontroversial yang menyulut kemarahan pihak oposisi. Putusan itu berisi peleburan National Assembly --badan legislatif-- ke dalam Mahkamah Agung Venezuela yang diisi oleh loyalis pemerintah.

Mahkamah Agung akhirnya mencabut putusan itu setelah sejumlah aksi ricuh yang menentang putusan kontroversial itu terjadi di sejumlah wilayah di Venezuela.

Pihak oposisi mengatakan bahwa putusan 29 Maret 2017 itu merupakan sebuah bentuk kediktatoran para hakim Mahkamah Agung. Mereka juga menegaskan bahwa ketiga trias politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) Venezuela tetap harus berada di bawah naungan sosialis.

Putusan pemerintah Venezuela pada Jumat 7 April 2017 yang melarang aktivitas politik Hanrique Capriles (44), pemimpin kubu oposisi, juga menambah daftar penyulut kericuhan aksi demo.

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya