Indonesia Menyayangkan Langkah AS Keluar dari Dewan HAM PBB

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri RI, sangat menyayangkan keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan HAM PBB.

Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM.

Lebih penting, Dewan HAM PBB juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

"Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna, akan tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB," demikian seperti dikutip dari Kemlu.go.id (20/6/2018).

Indonesia, bersama Negara-negara lainnya di dunia akan terus berkontribusi dan bekerja sama untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB.

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

Amerika Serikat secara resmi menyatakan keluar dari Dewan HAM PBB pada Selasa, 19 Juni 2018. Hal ini diumumkan oleh Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, pada Selasa 19 Juni 2018.

Dengan didampingi Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Hayley menyebut badan itu "telah menjadi pelindung bagi para pelanggar HAM dan tempat kotor yang penuh bias politik." Demikian seperti dikutip dari Sky News, Rabu (20/6/2018).

Hayley juga megatakan bahwa "tidak ada yang pernah menanggapi seruan dari pihaknya untuk mereformasi Dewan HAM PBB, dan para pelanggar HAM hanya duduk terdiam dan masih diberi ruang dalam Dewan itu." Salah satu wacana reformasi yang direncanakan AS adalah mengeluarkan negara anggota Dewan HAM PBB pelaku pelanggaran HAM.

Haley menyinggung bahwa selama ini Dewan HAM PBB sangat menaruh perhatian pada sikap Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Sementara itu, Dewan HAM PBB dianggap sangat jarang menyinggung pelanggaran yang dilakukan oleh musuh AS, seperti China, Venezuela atau Kuba.

Setahun yang lalu, kata Hayley, dia telah menjelaskan garis-garis besar prioritas Amerika Serikat untuk mendorong terciptanya HAM yang baik kepada Dewan HAM PBB. Namun tak digubris hingga AS memutuskan mundur.

"Dan saya telah menyatakan bahwa Amerika akan tetap menjadi anggota Dewan HAM apabila reformasi-reformasi yang mendasar telah dilaksanakan. Tetapi, rezim-rezim yang paling kejam di dunia terus saja tidak mendapat sorotan, dan Dewan HAM terus mempolitikkan dan mengambing-hitamkan negara-negara yang punya catatan HAM positif," tegasnya, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Rabu 20 Juni 2018.

Menurutnya, ini merupakan bentuk usaha untuk mengalihkan perhatian dunia dari negara-negara yang melanggar prinsip HAM.

"Karena itu, seperti yang telah kami katakan tahun lalu, apabila kami tidak melihat kemajuan apapun, Amerika secara resmi menyatakan diri keluar dari Dewan HAM PBB," ujar Haley.

Menurutnya, dengan keluarnya Amerika Serikat dari badan PBB tersebut, "tidak berarti AS mundur dari komitmennya untuk mendorong pelaksanaan HAM yang baik."

"Justru komitmen kami itu tidak mengizinkan kami untuk terus menjadi bagian dari sebuah organisasi yang hanya membesar-besarkan diri sendiri dan menghina HAM," tandasnya.

Senada dengan Hayley, Mike Pompeo menganggap PBB "tidak tahu malu dan munafik lantaran sudah beberapa kali mengabaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia terburuk di dunia."