China Izinkan PBB Kunjungi Provinsi Asal Etnis Uighur, Asal...

Liputan6.com, Beijing - China mengatakan akan menyambut para pejabat PBB yang hendak melawat ke Provinsi Xinjiang, jika mereka mengikuti prosedur yang tepat, di tengah kekhawatiran global atas tuduhan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Uighur (yang mayoritas muslim) di sana.

"Xinjiang adalah wilayah terbuka, kami menyambut semua pihak, termasuk pejabat PBB, untuk berkunjung, asal mereka mematuhi hukum dan peraturan China, dan melalui prosedur perjalanan yang tepat," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang, Senin 7 Januari 2019, seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (8/1/2019).

Namun dia memperingatkan bahwa para pejabat PBB juga harus "menghindari campur tangan dalam masalah-masalah domestik" dan mengadopsi sikap objektif dan netral.

Pejabat tinggi hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet, pada Desember 2018, mengatakan bahwa kantornya mencari akses ke Xinjiang untuk memverifikasi "laporan yang mengkhawatirkan" tentang kamp-kamp pendidikan ulang yang menampung kaum minoritas Uighur.

Pada Agustus 2018, sebuah panel hak asasi manusia PBB mengatakan telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa satu juta atau lebih warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang ditahan di tempat yang menyerupai "kamp internir besar-besaran".

Aktivis HAM mengatakan etnis minoritas dapat ditahan karena pelanggaran remeh seperti berjenggot panjang atau berkerudung.

Global Times, sebuah surat kabar berbahasa Inggris yang dikelola oleh pemerintah China, melaporkan pada Sabtu 5 Januari bahwa negara tersebut telah mengeluarkan undang-undang baru untuk "men-Sino-kan" Islam dan membuatnya kompatibel dengan sosialisme Tiongkok.

Simak video pilihan berikut:

Dalam sebuah langkah yang jarang terjadi, sekelompok 15 duta besar dari negara Barat yang berkedudukan di Beijing, yang dipelopori oleh Kanada, telah mencari pertemuan dengan pejabat tinggi di wilayah Xinjiang, bos Partai Komunis Chen Quanguo, untuk memberikan penjelasan tentang dugaan pelanggaran HAM terhadap Uighur.

Beijing telah meluncurkan kampanye publisitas yang semakin aktif untuk mempertahankan tindakannya di Xinjiang dalam menghadapi protes dari para aktivis, cendekiawan, pemerintah asing, dan pakar hak asasi PBB.

Dalam dua pekan terakhir pada awal 2019, pemerintah China telah mengatur para diplomat dari 12 negara non-Barat untuk mengunjungi wilayah tersebut, serta mengatur perjalanan bagi sekelompok kecil wartawan ke tiga fasilitas, yang disebutnya sebagai pusat pelatihan pendidikan kejuruan.

Di pusat-pusat itu, para siswa Uighur belajar dalam bahasa Mandarin tentang bahaya pemikiran ekstremis dan bernyanyi dan menari untuk wartawan, termasuk membawakan lagu berbahasa Inggris "If You're Happy and You Know it, Clap Your Hands."

Pejabat Xinjiang mengatakan bahwa dalam perjalanan itu bahwa "program deradikalisasi" telah sangat sukses tetapi lebih sedikit orang akan dikirim ke dalam sistem itu di masa depan.