Liputan6.com, Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengancam untuk mengumumkan kondisi darurat nasional, menyusul tak disetujuinya rencana anggaran perluasan tembok pembatas di selatan.
"Saya memiliki hak mutlak untuk mengumumkan kondisi darurat nasional," kata Trump kepada wartawan ketika ia bertolak menuju sebuah acara di dekat tembok perbatasan.
Dia juga mengatakan Meksiko akan "secara tidak langsung" membayar pembangunan tembok perbatasan, di mana hal itu bertentangan dengan memo kampanye sebelumnya, demikian sebagaimana dikutip dari BBC pada Jumat (11/1/2019).
Advertisement
Sebagaimana diketahui, dalam memo kampanye yang dibuatnya pada 2016 lalu, Trump menguraikan bagaimana ia berencana untuk "memaksa Meksiko melakukan pembayaran satu kali" sebesar US$ 5-10 miliar (setara Rp 70,3 miliar hingga Rp 140 miliar) untuk tembok perbatasan.
Baca Juga
Sementara itu, pemerintahan AS telah ditutup sebagian selama 20 hari, pembayaran kepada sekitar 800.000 pegawai federal terhambat.
Donald Trump disebut enggan beri tanda tangan pada kesepakatan mendanai dan membuka kembali pemerintahan, jika Kongres tidak memasukkan dana US$ 5,7 miliar (setara Rp 80,2 triliun) untuk perluas pagar tembok di perbatasan AS-Meksiko.
Meski begitu, perundingan tentang isu tersebut tetap menemui jalan buntu karena kubu Demokrat --yang menguasai sebagian besar kursi DPR AS-- menolak memberi Trump uang.
Di lain pihak, para pemimpin kubu Republik bersikeras mendukung Donald Trump, meski sebagian anggotanya di parlemen menyerukan untuk mengkashiri penutupan pemerintahan.
Sementara itu, sehari setelah Trump walk out dari perundingan dengan kubu Demokrat, Kamis 10 Januari 2019, dia pergi mengunjugi sebuah stasiun patroli perbatasan di Kota McAllen, yang berlokasi di lembah Sungai Rio Grande, negara bagian Texas.
Dia mengatakan bahwa jika Kongres AS tidak menyetujui pendanaan untuk tembok itu, dia akan segera menyatakan kondisi darurat nasional untuk melampaui keputusan parlemen.
Di McAllen, dia menemui para petugas patroli perbatasan, dan keluarga dari warga AS yang tewas terbunuh oleh imigran gelap.
"Jika kami tidak memiliki tembok pembatas... Anda tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini," katanya, seraya menambahkan bahwa masyarakat AS berisiko menghadapi "kerja keras", "kelelahan akut", dan banyak kematian tanpanya.
"Mereka mengatakan tembok itu seperti teknologi abad pertengahan ... Mereka lupa bahwa ada banyak hal yang berhasil darinya," lanjut Trump.
Â
Simak video pilihan berikut:Â
Â
Kemungkinan Jadi Cara Satu-Satunya
Beberapa analis mengatakan bahwa langkah pemberlakuan kondisi darurat, termasuk mengarahkan operasi militer khusus, hampir pasti akan menghadapi tantangan hukum, dan dituduh melanggar prosedur konstitusional.
Selain itu, para pengamat juga menilai kemungkinan sumber anggaran besar tersebut dialokasikan oleh Kongres AS dari mencomot dana-dana keperluan lain, di mana hal itu sejatinya telah ditentang oleh beberapa orang dari kubu Republik.
Menanggapi kisruh tersebut, Senator Demokrat Joe Manchin mengatakan bahwa meski pemberlakukan kondisi darurat nasional akan "salah", namun hal itu kemungkinan menjadi "satu-satunya jalan keluar" yang dimiliki Trump dalam menyudahi kebuntuan.
Para analis mengatakan langkah seperti itu akan memberi kedok politik untuk membuka kembali pemerintahan AS, dan membiarkan Trump berargumen bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk memenuhi salah satu janji kampanye utamanya.
Di saat bersamaan, Donald Trump telah diberi tahu bahwa anggaran perluasan tembok pembatas, kemungkinan akan dialihkan dari alokasi dana untuk proyek-proyek rekonstruksi di daerah bencana, termasuk Puerto Rico.
Advertisement