Oposisi Utama Thailand Ajak Partai Lain Tolak Berkoalisi dengan Junta

Liputan6.com, Bangkok - Pheu Thai, oposisi utama di Thailand, menyeru kepada partai-partai lain untuk menolak tawaran berkoalisi dengan partai pro-militer yang berusaha mempertahankan kekuasaan junta.

Langkah itu terjadi ketika Palang Pracharath yang dekat dengan militer Thailand gagal memperkuat koalisinya setelah dua partai yang dianggapnya sekutu, Chart Thai Pattana dan Partal Demokrat, menyatakan keberatan dan mengajukan persyaratan baru.

Perundingan untuk membentuk pemerintahan masih berlangsung hingga saat ini, dua bulan pasca-pemilu, sebagaimana dikutip dari The Straits Times pada Kamis (20/5/2019). Adapun pemilihan itu diadakan lima tahun setelah panglima militer saat itu, Prayut Chan-o-cha merebut kekuasaan dari pemerintah Pheu Thai pada 2014 lalu.

Pheu Thai memimpin aliansi tujuh partai yang berdiri di bawah nama aliansi Front Demokrat. Mereka menuduh junta telah memanipulasi pemilu, serta berusaha bersatu melawan dominasi militer di pemerintahan Thailand.

"Belum terlambat bagi pihak mana pun untuk berubah pikiran," kata sekretaris jenderal Pheu Thai, Pheutham Wechayachai.

Partai Demokrat, yang merupakan lawan Pheu Thai di masa lalu, mengatakan dapat bergabung dengan koalisi Palang Pracharath yang dekat dengan militer. Syarat yang diajukan yakni, keharusan untuk mengubah konstitusi pasca-kudeta, kata juru bicara Demokrat Rames Rattanachaweng pada Selasa malam.

Sementara anggota Chart Thai Pattana Varawut Silpa-archa mengatakan bahwa Palang Pracharath belum menyetujui syarat yang diajukan partainya, tanpa menjelaskan detail persyaratan yang dimaksud.

Untuk diketahui, tidak ada satu partai pun yang memenangkan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan tersebut, tetapi Palang Pracharath memiliki kesempatan lebih di bawah aturan pemilihan tertulis yang dibuat junta.

Meski diuntungkan dengan hukum produk junta, Palang Pracharath tetap perlu bersekutu dengan banyak pihak untuk melanjutkan pemerintahan Prayut. Khususnya, untuk mendapatkan 251 kursi yang dibutuhkan di Majelis Rendah.

Menurut hasil yang telah dimiliki oleh Komisi Pemilihan Thailand (EC), Pheu Thai mendapatkan perolehan tertinggi untuk majelis tinggi atau perwakilan daerah. Partai yang pernah memerintah Negeri Gajah Putih itu sukses dengan 136 dari 350 kursi.

Namun, partai pendukung junta Palang Pracharath mengklaim memiliki "mandat rakyat" karena memenangkan lebih dari delapan juta suara.

Perselisihan kedua kubu sempat terhenti sebentar selama upacara penobatan Raja Maha Vajiralongkorn yang berakhir pada Senin, 6 Mei 2019 lalu.

Komisi pemilihan sendiri meskipun telah mengumumkan 95 persen hasil pemilu pada pekan kedua Mei lalu, namun masih akan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak kecurangan. Banyak pihak mempertanyakan netralitas badan itu.