Oposisi Thailand Tidak Berhak Tentukan Pemimpin, Meski Menguasai Parlemen

Liputan6.com, Bangkok - Partai oposisi utama Thailand dikabarkan meraih lebih banyak kursi daripada siapa pun di parlemen negara itu, dalam pemilu pertama sejak kudeta militer lima tahun lalu.

Meski begitu, mereka tidak akan bisa memilih pemimpin Thailand berikutnya, demikian sebagaimana dikutip dari CNN pada Kamis (9/5/2019).

Pheu Thai, partai oposisi utama, meraih 136 kursi di parlemen Thailand, lapor angka resmi yang dirilis Rabu 8 Mei.

Sementara partai pro-militer, Palang Pracharat, hanya meraih 115 kursi.

Pheu Thai bersekutu dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang sekutunya digulingkan dalam kudeta tahun 2014.

Berdasarkan hitungan resmi, Pheu Thai dan mitra koalisinya tampaknya telah mengambil total 245 dari 500 kursi di majelis rendah Thailand.

Tetapi, menurut aturan yang berlaku saat ini, raihan besar Pheu Thai tidak akan cukup untuk membentuk pemerintahan atau memilih perdana menteri Thailand dberikutnya.

Keputusan itu dibuat oleh kedua majelis Parlemen, dan Senat dengan 250 kursi negara itu dipilih sepenuhnya oleh militer, yang hampir pasti akan memberikan suara untuk mempertahankan pemimpin junta Prayut Chan-o-cha.

Para kritikus mengeluhkan bahwa peluang sengaja ditutup untuk oposisi, sejak awal pemungutan suara yang dipandang sebagai pertarungan antara blok pro-militer yang ingin mempertahankan kekuasaan, dan kekuatan pro-demokrasi.

Para pemimpin Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, nama resmi junta, telah terbiasa duduk di tampuk pemerintahan tertinggi.

Konstitusi 2017 yang dirancang oleh militer bertujuan untuk mencegah partai-partai besar seperti Pheu Thai kembali ke pemerintahan, dan untuk memastikan tentara masih memiliki suara besar, terlepas siapa yang memenangkan pemilu.

Hasil pemilihan umum Thailand pada 24 Maret lalu, awalnya tidak jelas. Tidak ada partai yang memimpin, meski Pheu Thai dan Palang Pracharat mengklaim hak untuk membentuk koalisi.

Baru pada Rabu pekan ini, hasil akhir pemilu resmi diumumkan, setelah seminggu lebih ditunda.

Pemilu Thailand juga diliputi oleh dugaan ketidakberesan dalam proses pemungutan suara. Mereka dituding lalai dalam memimpin dan mengawasi pemilihan umum yang bebas dan adil.