China: Kritik AS Terhadap Isu Xinjiang di PBB Tak Bantu Masalah Perang Dagang

Liputan6.com, Beijing - Amerika Serikat dan 22 negara lain di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong China pada Selasa 29 Oktober untuk berhenti menahan etnis Uighur dan Muslim lainnya. Hal itu mendorong utusan PBB China untuk memperingatkan bahwa usulan tersebut tidak membantu untuk pembicaraan perang dagang antara Beijing dan Washington.

China telah banyak dikritik karena mendirikan kompleks terpencil di Xinjiang yang disebutnya sebagai "pusat pelatihan kejuruan" untuk membasmi ekstremisme dan memberi orang keterampilan baru. PBB mengatakan setidaknya 1 juta masyarakat etnis Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan.

"Sulit untuk membayangkan bahwa di satu sisi berusaha untuk melakukan perjanjiang perdagangan, di sisi lainnya ada banyak isu penting terlebih masalah hak asasi manusia," ujar Perwakilan China di PBB.

Ia menambahkan, ada perkembangan yang berjalan dalam diskusi perdagangan. Namun, ia mengatakan bahwa kritik yang diberikan oleh AS di PBB tidak membantu.

"Saya rasa hal itu tidak membantu dan tidak memberikan solusi apapun terkait masalah perjanjian dagang," tambahnya.

Para perunding AS dan China sedang berupaya untuk menyelesaikan isi perjanjian perdagangan sementara untuk Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping untuk ditandatangani pada pertemuan puncak Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik di Chile pada 16-17 November 2019.

Seorang pejabat administrasi AS mengatakan pada hari Selasa bahwa mungkin isi perjanjian tersebut tidak akan selesai tepat waktu untuk penandatanganan di Chile, tetapi itu tidak berarti perjanjian tersebut menjadi kacau.

Ketika ditanya apakah pernyataan yang mengkritik China dapat mempengaruhi pembicaraan perdagangan, Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft mengatakan: "Saya akan berdiri di sini terlepas siapapun itu, baik China atau siapa pun, di mana pun ada pelanggaran HAM kita akan berada di sini untuk membela mereka yang menderita."

Duta Besar Inggris untuk PBB, Karen Pierce menyampaikan pernyataan bersama kepada 193 anggota Komite Hak Asasi Manusia PBB atas nama 23 negara termasuk Amerika Serikat, Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, dan Swedia.

"Kami menyerukan pemerintah China untuk menegakkan hukum nasional dan kewajiban internasional serta komitmen untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, di Xinjiang dan di seluruh China," kata Pierce.

Sejumlah negara mendorong China untuk segera menerapkan rekomendasi dar para ahli independen AS pada situasi di Xinjiang, termasuk untuk tidak melakukan penahanan sewenang-wenang terhadap warga Uighur dan anggota komunitas Muslim lainnya.

Zhang menggambarkan tuduhan terhadap Beijing sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan campur tangan kotor dalam urusan dalam negeri China serta provokasi yang disengaja.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Di kesempatan yang berbeda, Duta Besar Belarus untuk PBB,  Valentin Rybakov berbicara kepada komite hak Majelis Umum atas nama 54 negara, termasuk China, Pakistan, Rusia, Mesir, Bolivia, Republik Demokratik Kongo, Serbia.

Dia memuji penghormatan dan perlindungan hak-hak Beijing saat berurusan dengan kontraterorisme dan deradikalisasi di Xinjiang serta komitmennya terhadap keterbukaan dan transparansi dengan mengundang para diplomat, jurnalis, dan pejabat ke wilayah tersebut.

"Sekarang keselamatan dan keamanan telah kembali ke Xinjiang dan hak asasi manusia yang mendasar dari semua kelompok etnis di sana dilindungi," kata Rybakov. "Kami memuji prestasi luar biasa Tiongkok di bidang hak asasi manusia."

Pernyataan tersebut mengikuti langkah serupa di Dewan HAM AS pada Juli ketika 22 negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris menulis surat yang menyerukan China untuk menghentikan penahanan massal.

Sebagai tanggapan, Arab Saudi, Rusia dan lebih dari 30 negara lainnya menulis surat saingan yang memuji catatan hak China.

China tidak menyukai kritik publik dan bertemu dengan beberapa utusan asing sebelum sidang terakhir Majelis Umum AS di New York, yang dimulai bulan lalu.

Akademisi hak asasi manusia Tiongkok juga membela kebijakan Beijing di Xinjiang, Tibet dan Hong Kong selama briefing dengan wartawan di misi Tiongkok di New York minggu lalu.

Amerika Serikat memimpin lebih dari 30 negara di sebuah acara di sela-sela pertemuan tahunan para pemimpin dunia AS bulan lalu dalam mengkritik apa yang disebutnya "kampanye penindasan yang mengerikan" terhadap Muslim di Xinjiang.

Namun, China mengecam acara tersebut.