3 Langkah Ini Akan Ditempuh Jika Hasil Pemilu AS 2020 Disengketakan

Liputan6.com, New York - Terlepas dari hasil pemilu AS yang belum lengkap dari beberapa negara bagian yang dapat menentukan hasil pemilihan presiden AS, Presiden Donald Trump mengumumkan kemenangan atas penantang Demokrat Joe Biden pada Rabu, 4 November 2020.

Langkah prematur itu mengkonfirmasi kekhawatiran Partai Demokrat selama berminggu-minggu bahwa Trump akan berusaha untuk membantah hasil pemilihan.

Itu dapat memicu sejumlah drama hukum dan politik di mana kepresidenan dapat ditentukan oleh beberapa kombinasi pengadilan, politisi negara bagian, dan Kongres, demikian dikutip dari laman Channel News Asia, Kamis (5/11/2020).

Jika Trump tetap pada pendiriannya, maka ada berbagai cara untuk menggugat hasil pemilu AS 2020.

1. Jalur Hukum

Data pemungutan suara awal menunjukkan Demokrat memberikan suara melalui surat dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada Partai Republik.

Di negara bagian seperti Pennsylvania dan Wisconsin yang tidak menghitung surat suara yang masuk sampai Hari Pemilihan, hasil awal tampaknya mendukung Trump karena lebih lambat menghitung surat suara yang dikirim.

Demokrat telah menyatakan keprihatinan bahwa Trump, seperti yang dia lakukan pada hari Rabu, menyatakan kemenangan sebelum surat suara itu dapat dihitung sepenuhnya.

Pemilu yang ketat dapat mengakibatkan proses pengadilan atas pemungutan suara dan prosedur penghitungan suara di negara-negara bagian.

Kasus yang diajukan di masing-masing negara bagian pada akhirnya dapat mencapai Mahkamah Agung AS, seperti yang terjadi pada pemilihan Florida pada tahun 2000, ketika Partai Republik George W Bush menang atas Demokrat Al Gore dengan hanya 537 suara di Florida setelah pengadilan tinggi menghentikan penghitungan ulang.

Trump menunjuk Amy Coney Barrett sebagai hakim Mahkamah Agung hanya beberapa hari sebelum pemilihan, menciptakan mayoritas konservatif 6-3 yang dapat mendukung presiden jika pengadilan mempertimbangkan pemilihan yang diperebutkan.

"Kami ingin undang-undang digunakan dengan cara yang tepat. Jadi kami memutuskan untuk pergi ke Mahkamah Agung AS. Kami ingin semua pemungutan suara dihentikan," kata Trump pada Rabu, meskipun undang-undang pemilu di negara bagian AS mengharuskan semua suara diberikan.

Simak video berikut ini:

Presiden AS tidak dipilih dengan suara terbanyak. Di bawah Konstitusi, kandidat yang memenangkan mayoritas dari 538 pemilih, yang dikenal sebagai Electoral College, menjadi presiden berikutnya.

Pada 2016, Trump kehilangan suara rakyat nasional dari Demokrat Hillary Clinton tetapi mengamankan 304 suara elektoral.

Kandidat yang memenangkan suara terbanyak di setiap negara bagian biasanya memperoleh pemilih negara bagian itu. Tahun ini, para pemilih akan bertemu pada 14 Desember untuk memberikan suara. Kedua majelis Kongres akan bertemu pada 6 Januari untuk menghitung suara dan menentukan pemenang.

Biasanya, gubernur mengesahkan hasil di negara bagian masing-masing dan membagikan informasi tersebut pada Kongres.

Tetapi beberapa akademisi telah menguraikan skenario di mana gubernur dan legislatif di negara bagian yang diperebutkan secara ketat menyerahkan dua hasil pemilihan yang berbeda. Negara bagian di Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, dan North Carolina di Battleground semuanya memiliki gubernur Demokrat dan badan legislatif yang dikendalikan Republik.

Menurut para ahli hukum, tidak jelas dalam skenario ini apakah Kongres harus menerima daftar pemilih gubernur atau tidak menghitung suara elektoral negara bagian sama sekali.

Meskipun sebagian besar ahli memandang skenario tersebut tidak mungkin, ada preseden historis. Legislatif Florida yang dikendalikan Republik mempertimbangkan untuk mengajukan pemilihnya sendiri pada tahun 2000 sebelum Mahkamah Agung mengakhiri kontes antara Bush dan Gore.

Pada tahun 1876, tiga negara bagian menunjuk "duel elektor", mendorong Kongres untuk mengesahkan Electoral Count Act (ECA) pada tahun 1887.

Di bawah undang-undang tersebut, setiap majelis Kongres secara terpisah akan memutuskan daftar "duel pemilih" mana yang akan diterima.

Sampai sekarang, Partai Republik memegang Senat sementara Demokrat mengontrol Dewan Perwakilan, tetapi penghitungan pemilihan dilakukan oleh Kongres baru, yang akan dilantik pada 3 Januari.

Jika kedua pihak tidak setuju, tidak sepenuhnya jelas apa yang akan terjadi.

Undang-undang tersebut mengatakan bahwa pemilih yang disetujui oleh "eksekutif" masing-masing negara bagian harus menang.

Banyak ahli menafsirkan itu sebagai gubernur negara bagian, tetapi yang lain menolak argumen itu. Hukum tidak pernah diuji atau ditafsirkan oleh pengadilan.

Ned Foley, seorang profesor hukum di Ohio State University, menyebut kata-kata ECA "hampir tidak dapat ditembus" dalam makalah tahun 2019 yang mengeksplorasi kemungkinan sengketa Electoral College.

Kemungkinan lain yang tidak mungkin adalah bahwa Wakil Presiden Trump Mike Pence, dalam perannya sebagai presiden Senat, dapat mencoba untuk membuang suara elektoral yang disengketakan sepenuhnya jika kedua pihak tidak dapat setuju, menurut analisis Foley.

Dalam kasus tersebut, Undang-Undang Electoral Collage tidak menjelaskan apakah seorang kandidat masih membutuhkan 270 suara, mayoritas dari total, atau dapat menang dengan mayoritas suara pemilihan yang tersisa - misalnya, 260 dari 518 suara yang pergi jika pemilih Pennsylvania dibatalkan.

"Adalah adil untuk mengatakan bahwa tidak ada dari undang-undang ini yang pernah mengalami masalah," kata Benjamin Ginsberg, seorang pengacara yang mewakili kampanye Bush selama perselisihan tahun 2000, kepada wartawan dalam panggilan konferensi pada 20 Oktober 2020.

Para pihak dapat meminta Mahkamah Agung untuk menyelesaikan kebuntuan di Kongres, tetapi belum tentu pengadilan akan bersedia memutuskan bagaimana Kongres harus menghitung suara elektoral.

Keputusan bahwa tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas elektoral akan memicu fase Contingent Election di bawah Amandemen ke-12 Konstitusi. Artinya DPR memilih presiden berikutnya, sedangkan Senat memilih wakil presiden.

Setiap delegasi negara bagian di DPR mendapat satu suara. Saat ini, Partai Republik menguasai 26 dari 50 delegasi negara bagian, sedangkan Demokrat memiliki 22; satu terbagi rata dan lainnya memiliki tujuh Demokrat, enam Republikan dan seorang Libertarian.

Contingent election juga berlangsung jika seri 269-269 setelah pemilihan; ada beberapa jalan yang masuk akal menuju kebuntuan di tahun 2020.

Setiap perselisihan pemilu di Kongres akan terjadi sebelum tenggat waktu yang ketat, 20 Januari 2021 ketika Konstitusi mengamanatkan bahwa masa jabatan presiden saat ini berakhir.

Di bawah Undang-Undang Suksesi Presiden, jika Kongres masih belum mengumumkan pemenang presiden atau wakil presiden saat itu, Ketua DPR akan menjabat sebagai penjabat presiden. Nancy Pelosi, seorang Demokrat dari California, adalah orang di posisi itu saat ini.