Kemlu Selamatkan Rp 103 Miliar Gaji TKI Selama Pandemi COVID-19

Liputan6.com, Jakarta - Sepanjang pandemi COVID-19 di 2020, banyak karier TKI di luar negeri yang terdampak. Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sukses menyelamatkan dana hingga Rp 103 miliar yang merupakan gaji milik para TKI agar dibayarkan. 

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Andy Rachmianto, menyebutkan bahwa jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri mencapai 90 persen dari total diaspora Indonesia. 

"Selama masa pandemi kita berhasil menyelamatkan hak-hak pekerja migran Indonesia yang jumlahnya mungkin 90 persen dari warga negara di luar negeri," ujar Andy dalam jumpa pers virtual, Senin (11/1/2021).

"Kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar Rp 103 miliar hak-hak pekerja migran indonesia di luar negeri, dari gaji mereka, itu berhasil juga kita selamatkan," kata Andy yang merupakan mantan Duta Besar di Yordania. 

Andy menyebut datangnya pandemi COVID-19 membuat aktivitas ekonomi, pariwisata, hingga kerja sama politik internasional menjadi seolah-olah berhenti. Mereka yang kehilangan pekerjaan di luar negeri difasilitasi pemulangannya oleh KBRI.

"Totalnya, sudah 172 ribu warga negara Indonesia kembali ke tanah air sejak masa-masa awal COVID," jelas Andy.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa 2020 merupakan tahun penuh tantangan bagi masyarakat Indonesia maupun dunia.

Dalam pernyataan pers tahunan, Menlu Retno Marsudi menyampaikan lima prioritas diplomasi Indonesia di tahun 2021.

"Pertama, membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional atau National Health Security," ujar Retno Marsudi dalam pernyataan tahunannya secara virtual, Rabu 6 Januari 2021. 

Retno Marsudi mengatakan bahwa fokus dalam poin pertama yaitu realisasi komitmen vaksin baik melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Penguatan kerja sama membangun industri kesehatan nasional industri bahan baku obat, farmasi, maupun alat kesehatan.

Selain itu, penguatan kerja sama pengembangan riset dan transfer teknologi dan SDM di bidang kesehatan; penguatan sistem dan mekanisme kesiapsiagaan menghadapi pandemi yang akan datang baik di tingkat nasional, kawasan maupun global.

"Kedua, mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau serta pembangunan berkelanjutan dengan beberapa prioritas," jelasnya.

Hal itu dilakukan dengan cara mendorong implementasi kesepakatan ASEAN TCA, penggunaan APEC Travel Card, dan kesepakatan TCA lainnya serta Mendorong perluasan inbound investment ke Indonesia.

"Prioritas ketiga, memperkuat sistem perlindungan WNI. Perwakilan RI akan terus diperkuat infrastruktur pelindungan WNI melalui antara lain. Pemberian dukungan anggaran pelindungan khususnya penanganan COVID. Pembangunan Perwakilan Pelindungan Terpadu (PPT) sesuai mandat Permenlu 5 Tahun 2018 dan peningkatan status Konsulat RI di Tawau menjadi KJRI," ujar Retno Marsudi.

Berikutnya, Menlu Retno menyorot isu perempuan.

"Prioritas Keempat terus berkontribusi untuk memajukan berbagai isu kawasan dan dunia. Untuk isu Women, Peace and Security (WPS), Regional Forum of Women Negotiators and Mediators bersamaan dengan First Meeting of Southeast Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators akan diselenggarakan," tambah Retno Marsudi.

Sementara itu, prioritas kelima yang disampaikan adalah diplomasi bekerja untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.

Dalam pernyataannya, Menlu Retno Marsudi di akhir pidato mengutip penyataan salah satu proklamator Indonesia, yaitu Bung Hatta.

"Kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri."

Menurut Retno Marsudi, inilah esensi politik luar negeri bebas aktif yang telah dan akan terus Indonesia lakukan.