Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

DK PBB Serukan Dialog untuk Bentuk Pemerintahan Baru Afghanistan

DK PBB menyerukan dialog agar dibentuknya pemerintahan baru Afghanistan yang kini diduduki Afghanistan.

oleh Benedikta Miranti T.V diperbarui 17 Agu 2021, 17:02 WIB

Diterbitkan 17 Agu 2021, 17:02 WIB

FOTO: Taliban Duduki Istana Kepresidenan Afghanistan

Pejuang Taliban menguasai Istana Kepresidenan Afghanistan di Kabul, Afghanistan, Minggu (15/8/2021). Seorang pejabat senior Kementerian Dalam Negeri Afghanistan menyebut Presiden Afghanistan Ghani telah pergi ke Tajikistan. (AP Photo/Zabi Karimi)

Liputan6.com, Kabul - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyerukan pembicaraan untuk membentuk pemerintahan baru di Afghanistan dan mengakhiri pertempuran dan pelecehan. Hal itu diungkapkan setelah Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan pembatasan Taliban terhadap hak asasi manusia dan peningkatan pelanggaran terhadap perempuan dan anak perempuan.

Dewan beranggotakan 15 orang itu mengeluarkan pernyataan pada hari Senin, yang disetujui oleh konsensus, setelah Guterres mengimbau badan tersebut untuk "menggunakan semua alat yang dimilikinya untuk menekan ancaman teroris global di Afghanistan" dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demikian seperti melansir Al Jazeera, Selasa (17/8/2021).

Kemlu Sudah Komunikasi dengan Taliban untuk Jamin Keamanan KBRI di Kabul

“Kami tidak bisa dan tidak boleh meninggalkan rakyat Afghanistan,” kata Guterres kepada Dewan Keamanan.

Pertemuan darurat DK PBB tentang Afghanistan diadakan pada hari Senin di markas besar PBB di New York setelah Taliban memasuki Kabul dan Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Afghanistan pada hari Minggu ketika kelompok itu mengambil alih negara itu, 20 tahun setelah mereka digulingkan oleh invasi pimpinan AS.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Upaya Perangi Terorisme

Pasukan pemerintah Afghanistan di Provinsi Jowzjan selama serangan Taliban 2021 (wikimedia commons)

Dewan Keamanan menekankan pentingnya memerangi 'terorisme' di Afghanistan untuk memastikan negara-negara lain tidak terancam atau diserang, dan mengatakan, “bahwa baik Taliban maupun kelompok atau individu Afghanistan lainnya tidak boleh mendukung teroris yang beroperasi di wilayah negara lain mana pun”.

DK PBB juga menyerukan penghentian segera semua permusuhan dan pembentukan, melalui negosiasi inklusif, dari pemerintahan baru yang harus mencakup perempuan.

Guterres mengatakan kepada dewan bahwa dia telah menerima laporan mengerikan tentang pembatasan ketat terhadap hak asasi manusia di seluruh negeri.

"Saya sangat prihatin dengan laporan tentang meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan," ujar Guterres.