Joe Biden Akan Cabut Status Rusia dari Status 'Negara Paling Disukai AS'

Rencana Joe Biden mengeluarkan Rusia dari daftar tersebut perlu persetujuan Kongres AS.

oleh Teddy Tri Setio Berty diperbarui 11 Mar 2022, 15:45 WIB
Diterbitkan 11 Mar 2022, 15:38 WIB
Foto yang diambil pada 10 Maret 2011 antara Joe Biden yang waktu itu menjabat sebagai Wapres AS dan Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia.
Foto yang diambil pada 10 Maret 2011 antara Joe Biden yang waktu itu menjabat sebagai Wapres AS dan Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia. (AP Photo)

Liputan6.com, Washington - Presiden Joe Biden berniat akan mengumumkan bahwa Amerika Serikat bersama dengan negara kelompok G7 dan Uni Eropa akan menyerukan pencabutan status "negara yang paling disukai" untuk Rusia.

Setiap negara diharapkan dapat menerapkan tindakan ini berdasarkan proses nasionalnya sendiri.

Sumber mencatat ada upaya kongres untuk mencabut hubungan perdagangan normal permanen dengan Rusia, demikian dikutip dari laman CNN, Jumat (11/3/2022).

Biden akan membuat pengumuman Jumat (11/3) waktu Amerika Serikat dan Kongres kemudian diharapkan untuk memperkenalkannya dalam undang-undang.

Selama ini, status "negara paling disukai" menjadikan Rusia dan negara lainnya memiliki hubungan perdagangan permanen dengan Amerika.

Meski demikian, rencana Joe Biden mengeluarkan Rusia dari daftar tersebut perlu persetujuan Kongres AS.

Biden diperkirakan akan mengumumkan pencabutan status ini pada Jumat (11/3). Kongres kemudian diharapkan bakal membentuk Undang-Undang terkait kebijakan ini.

Sebelumnya, Rusia memasukkan Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang dianggap tak bersahabat dengan Moskow, Senin (7/3).

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Putin Sebut Rusia Bakal Atasi Masalah Sendiri

Presiden Rusia Vladimir Putin
Presiden Rusia Vladimir Putin. (AFP)

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Kamis (10 Maret) bahwa sanksi Barat tidak sah dan Rusia akan dengan tenang menyelesaikan masalah yang timbul darinya.

Berbicara pada pertemuan pemerintah, Putin juga mengatakan Moskow--produsen energi utama yang memasok sepertiga gas Eropa--akan terus memenuhi kewajiban kontraktualnya. Demikian seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Jumat (11/3/2022).

Berbicara dengan tenang, pemimpin Kremlin mengakui bahwa sanksi yang diberlakukan sejak awal yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus di Ukraina sedang dirasakan.

“Jelas bahwa pada saat-saat seperti itu permintaan masyarakat terhadap kelompok barang tertentu selalu meningkat, tetapi kami tidak ragu bahwa kami akan menyelesaikan semua masalah ini sambil bekerja dengan tenang,” katanya.

"Secara bertahap, orang akan menyesuaikan diri, mereka akan mengerti bahwa tidak ada peristiwa yang tidak bisa kita tutup dan selesaikan."


Infografis Syarat Putin Stop Serang Ukraina

Infografis Syarat Putin Stop Serang Ukraina
Infografis Syarat Putin Stop Serang Ukraina (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya