PBB: Serangan Rudal di Stasiun Kereta Kramatorsk Ukraina Tak Dapat Diterima, Pelanggaran Berat

Liputan6.com, Kramatorsk - Jumat 8 April 2022 terjadi serangan rudal di stasiun kereta api Ukraina, puluhan orang dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut.

Pejabat kereta api negara Ukraina mengatakan 50 orang tewas, termasuk lima anak-anak, dan sedikitnya 87 terluka dalam serangan rudal terhadap sebuah stasiun di Ukraina timur yang digunakan untuk mengevakuasi warga sipil.

Dua rudal dikatakan telah menghantam stasiun di Kramatorsk. Gubernur wilayah Donetsk mengatakan ribuan orang berada di stasiun untuk berusaha pergi ke daerah-daerah yang lebih aman selagi wilayah itu bersiap untuk serangan besar Rusia, lapor Reuters.

Pejabat Ukraina menyalahkan Rusia atas serangan itu. Namun Rusia telah membantah bertanggung jawab.

Mengutip VOA Indonesia, Sabtu (9/4/2022), PBB menyebut serangan mematikan di stasiun kereta api Ukraina dan serangan-serangan lainnya sama sekali tidak dapat diterima, dan merupakan pelanggaran berat hukum humaniter (kemanusiaan) internasional dan hukum hak asasi manusia internasional, dan untuk itu pelakunya harus bertanggung jawab.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengulangi seruan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk "segera diakhirinya perang brutal ini."

AS Akan Tambah Militer Ukraina

Pada hari Jumat, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berbicara dengan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov tentang "kebutuhan militer Ukraina untuk mempertahankan negaranya," lapor koresponden keamanan nasional VOA Jeff Seldin.

Austin memuji pengumuman yang disampaikan oleh Slovakia pada hari Jumat bahwa negara itu akan mengirim sistem pertahanan udara S-300 ke Ukraina. Austin menyebut sistem itu sebagai "kemampuan pertahanan yang kritis."

AS "akan terus berkoordinasi dengan sekutu dan mitra kami untuk mendukung kebutuhan militer dan rakyat Ukraina," tambah Lloyd Austin.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, WHO pada Kamis 7 April 2022 mengatakan telah mengkonfirmasi lebih dari 100 serangan terhadap layanan kesehatan di Ukraina, karena menyerukan akses kemanusiaan ke kota Mariupol yang terkepung.

"Sampai sekarang, WHO telah memverifikasi 103 insiden serangan terhadap layanan kesehatan, dengan 73 orang tewas dan 51 terluka, termasuk petugas kesehatan dan pasien," kata kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi pers, menyebutnya sebagai "tonggak suram".

Dari serangan yang dikonfirmasi, seperti dikutip dari The Straits Times, Jumat 8 April 2022, 89 telah berdampak pada fasilitas kesehatan dan sebagian besar sisanya mengenai layanan transportasi, termasuk ambulans.

"Kami marah karena serangan Rusia terhadap perawatan kesehatan terus berlanjut," kata kepala WHO, seraya menambahkan bahwa itu merupakan "pelanggaran hukum humaniter internasional".

Berbicara pada konferensi pers sebelumnya di Lviv, direktur regional WHO untuk Eropa Hans Kluge menyesalkan bahwa sementara bantuan kesehatan telah mencapai banyak "daerah yang terkena dampak", beberapa lainnya masih di luar jangkauan.

"Memang benar beberapa tetap sangat sulit. Saya pikir prioritas pasti, saya pikir kita semua setuju, adalah Mariupol," kata Dr Kluge kepada wartawan.

Dr Kluge juga menekankan bahwa serangan terhadap layanan kesehatan jelas merupakan "pelanggaran hukum humaniter internasional", tetapi juga menambahkan bahwa bukan mandat WHO untuk mengaitkan serangan tersebut dengan pelaku dan bahwa mereka hanya memverifikasi bahwa serangan itu telah terjadi.

Terletak di tempat tenggara yang strategis antara Krimea yang diduduki Rusia dan daerah separatis pro-Rusia di timur Ukraina, Mariupol telah menjadi tempat beberapa serangan paling sengit oleh pasukan Moskow.

Warga telah berbicara tentang kehancuran total dan kondisi yang mengerikan. Populasi kota telah menyusut dari 400.000 sebelum konflik menjadi sekitar 120.000 hari ini.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Rabu menuduh Rusia memblokir akses kemanusiaan ke kota itu untuk menyembunyikan bukti "ribuan" orang yang tewas di sana.

Dr Kluge pada saat yang sama mencatat bahwa WHO telah "mengirimkan lebih dari 185 ton pasokan medis ke daerah-daerah yang paling parah di negara itu, mencapai setengah juta orang".

Direktur regional juga mencatat bahwa "50 persen apotek Ukraina dianggap tutup dan 1.000 fasilitas kesehatan berada di dekat area konflik atau area kontrol yang berubah".

Sejumlah media juga menyebut bahwa Kota pelabuhan Ukraina itu telah 90 persen hancur setelah dikepung oleh pasukan Rusia selama berminggu-minggu, kata Wali Kota Vadym Boychenko.

Menurut UNESCO, telah diverifikasi kerusakan setidaknya 53 situs budaya Ukraina sejak perang Rusia Ukraina pada 24 Februari 2022.

Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, menyampaikan, pihaknya memantau kerusakan berdasarkan laporan di media dan laporan pejabat Ukraina.

Serta memiliki sistem untuk memantau situs dan monumen utama Ukraina melalui citra satelit.

"Para ahli kami terus memverifikasi setiap laporan dan dikhawatirkan situs lain akan ditambahkan ke daftar ini," kata juru bicara UNESCO kepada NPR dikutip Jumat, 8 April 2022.

Pada 30 Maret 2022, lanjut UNESCO, situs yang dikonfirmasi rusak terletak di beberapa wilayah di Ukraina, termasuk 29 situs keagamaan, 16 bangunan bersejarah, empat museum, dan empat monumen.

Ketika perang Rusia vs Ukraina dimulai, UNESCO menerapkan beberapa tindakan darurat untuk melindungi situs budaya ini dengan sebaik-baiknya.

UNESCO mengadakan pertemuan dalam jaringan (online) reguler dengan manajer situs Warisan Dunia, direktur museum, pejabat monumen nasional, dan asosiasi perlindungan warisan lokal di Ukraina untuk memberikan keahlian dan saran praktis.

UNESCO mengatakan memiliki ahli yang tersedia 24 jam  untuk menanggapi keadaan darurat.

"Kami membantu mereka dalam mengidentifikasi tempat berlindung yang aman untuk menyimpan barang-barang yang dapat dipindahkan dan dalam menilai dan memperkuat prosedur pemadaman kebakaran," kata juru bicara.

UNESCO juga mengatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, untuk menegaskan kembali bahwa situs warisan wajib dilindungi dan mengirimkan data lokasi situs warisan di Ukraina.