Presiden Baru Korea Selatan Akan Bersikap Keras terhadap Korea Utara, Perang?

Liputan6.com, Seoul - Presiden baru Korea Selatan yang agresif akan dilantik pada hari Selasa (10 Mei), dan dia tampaknya akan bersikap keras dengan Korea Utara, berangkat dari apa yang dia sebut pendekatan "tunduk" dari pendahulunya.

Selama lima tahun terakhir, Seoul telah mengejar kebijakan keterlibatan dengan Korea Utara, menengahi pertemuan puncak antara Kim Jong Un dan presiden AS Donald Trump sambil mengurangi latihan militer gabungan AS yang dilihat Pyongyang sebagai provokatif.

Tetapi pembicaraan gagal pada 2019 dan telah merana sejak itu, sementara Korea Utara yang bersenjata nuklir telah secara dramatis meningkatkan uji coba senjata, melakukan 14 sejauh tahun ini, termasuk peluncuran rudal balistik antarbenua terbesar yang pernah ada.

Tidak seperti Presiden Moon Jae-in yang akan menghabiskan masa jabatannya, yang melihat Korea Utara sebagai mitra negosiasi, pemimpin yang baru Yoon Suk-yeol melihat negara itu sebagai musuh, kata Cheong Seong-chang dari Pusat Studi Korea Utara di Institut Sejong seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu (8/5/2022).

Yoon telah berjanji untuk secara resmi mendefinisikan Pyongyang sebagai "musuh utama" Korea Selatan, Cheong menambahkan, dan tidak mengesampingkan serangan pre-emptive di Korea Utara.

Sikap garis keras ini tampaknya telah mengganggu Pyongyang.

Pada hari Kamis, situs propaganda Korea Utara Uriminzokkiri mengatakan Yoon membangkitkan "kegilaan konfrontatif" dan itu "tidak masuk akal" baginya untuk membahas serangan pencegahan.

Moon, yang bertemu Kim empat kali saat menjabat, berusaha menghindari pertukaran retoris yang keras dengan Pyongyang, memprioritaskan keterlibatan.

Tetapi Cheong memperingatkan perjalanan yang sulit di depan dan mengatakan dia tidak mengharapkan pertemuan puncak.

Alih-alih diplomasi yang rumit, Yoon menginginkan "denuklirisasi lengkap dan dapat diverifikasi" dari Korea Utara - sesuatu yang merupakan kutukan bagi Kim, kata Hong Min, seorang peneliti di Institut Korea untuk Unifikasi Nasional.

Menyerukan Kim untuk melepaskan nuklirnya terlebih dahulu adalah "rintangan yang terlalu tinggi bagi Korea Utara untuk menerima" dan tampaknya akan meletakkan paku terakhir di peti mati program keterlibatan Moon yang dihargai, Hong mengatakan kepada AFP.

Yoon yang anti-feminis yang diakui memenangkan pemilihan pada bulan Maret dengan selisih tersempit yang pernah ada, dan sejak itu mundur dari beberapa janji kampanye domestiknya yang lebih eksplosif, terutama sumpahnya untuk menghapuskan Kementerian Kesetaraan Gender.

Pendekatannya yang lebih kuat terhadap Korea Utara, bagaimanapun, sudah jelas: Setelah Pyongyang menguji coba rudal balistik pada hari Rabu, tim Yoon menyebutnya sebagai "provokasi".

Di jalur kampanye, Yoon menyebut Kim sebagai "anak kasar" dan mengatakan kepada pemilih awal tahun ini: "Jika Anda memberi saya kesempatan, saya akan mengajarinya beberapa sopan santun."

Bahasanya mengingatkan kembali pada era "api dan kemarahan" 2017, ketika Kim dan Trump bertukar penghinaan melalui Twitter dan media pemerintah.

Aktivis Korea Selatan juga mengklaim telah memulai kembali pengiriman balon propaganda melintasi perbatasan, sesuatu yang dilarang Moon selama masa jabatannya.

Selain uji coba senjata kilat yang memecahkan rekor, Kim mengatakan bulan lalu dia akan meningkatkan persenjataan nuklir Korea Utara dengan "kecepatan tercepat".

Citra satelit sekarang menunjukkan Pyongyang mungkin bersiap untuk melanjutkan uji coba nuklir - dihentikan sejak 2017.

Sementara tes senjata Korea Utara terutama ditujukan untuk meningkatkan kemampuan militer, rezim juga perlu menghindari menunjukkan kelemahan selama isolasi pandemi dan kesengsaraan ekonomi terkait sanksi, kata para analis.

"Pyongyang memberi isyarat kepada pemerintahan yang akan datang di Seoul bahwa kendala sumber daya tidak akan mencegahnya melakukan penumpukan senjata yang kompetitif," kata Leif-Eric Easley, seorang profesor di Universitas Ewha di Seoul.

Kapasitas konvensional Korea Selatan melampaui Korea Utara, dan Yoon telah menyerukan lebih banyak aset militer AS untuk dikerahkan di Selatan, topik yang kemungkinan akan menjadi agenda ketika Presiden AS Joe Biden mengunjungi Seoul akhir bulan ini.

Dengan mengatur waktu tes senjata di sekitar pelantikan Yoon dan kunjungan Biden, Kim bisa berharap untuk menumpuk tekanan, kata Mason Richey, profesor politik internasional di Hankuk University of Foreign Studies.

Kim mungkin bertujuan untuk "membuat pendekatan garis keras Yoon ke Korea Utara lebih sulit untuk dijual di dalam negeri", tambahnya.