Boris Johnson Mundur, Menlu Inggris Liz Truss Persingkat Jadwalnya di G20 Indonesia

Liputan6.com, Nusa Dua - Menteri Luar Negeri Liz Truss akan mempersingkat perjalanannya ke pertemuan G20 di Indonesia dan kembali ke London, Inggris.

Dia akan mengeluarkan pernyataan "segera", tulis Chris Mason yang merupakan Political Editor BBC, demikian dikutip dari laman BBC, Kamis (7/7/2022).

Seperti diketahuim bahwa hari ini, Menteri Luar Negeri RI telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Inggris, Elizabeth Truss, pada 7 Juli 2022, yang berada di Bali dalam rangka menghadiri Pertemuan Menlu G20.

Dalam kerja sama bilateral, kedua Menlu berkomitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang energi terbarukan.

Inggris menyatakan kesiapannya mendukung Indonesia dalam pengembangan energi angin dan solar. Menlu RI juga menyambut baik rencana dibukanya Kantor Investasi Inggris di Jakarta dalam waktu dekat, demikian dikutip dari laman Kemlu.go.id, Kamis (7/7/2022).

Kedua Menlu berkomitmen terhadap implementasi Roadmap Kemitraan Indonesia-Inggris yang diluncurkan pada April 2022. 

Dalam konteks kerja sama multilateral, Menlu Truss menyampaikan apresiasinya terhadap presidensi Indonesia di G20 dan percaya terhadap kepemimpinan Indonesia dalam isu ketahanan pangan dan energi di forum global. 

Dalam pertemuan juga telah dibahas perkembangan terkini di Ukraina. Keduanya sepakat mengenai pentingnya mencari jalan untuk mengamankan isu pangan bagi dunia.  

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Boris Johnson mundur dari jabatannya sebagai pemimpin Partai Konservatif Inggris setelah kehilangan dukungan dari para menteri dan anggota parlemennya, penyataan resminya akan disampaikan segera.

Kontes kepemimpinan Partai Konservatif akan berlangsung musim panas ini dan perdana menteri baru akan menggantikan posisinya pada waktunya untuk konferensi partai pada bulan Oktober.

Sementara itu, Johnson akan terus menjabat sebagai perdana menteri, seperti dikutip dari laman BBC, Kamis (7/7/2022).

Gelombang pengunduran diri yang diajukan untuk Boris Johnson terus mengalir dari pemerintah atas kepemimpinannya. Sehingga memutuskan untuk mundur. Anggota senior kabinetnya, termasuk kanselir Nadhim Zahawi, mendesaknya untuk mengundurkan diri dan "pergi dengan bermartabat".

Johnson diperkirakan akan memberikan pernyataan pengunduran diri di luar No 10 Downing Street nanti.

Perdana Menteri Boris Johnson terlibat skandal saat merayakan ulang tahun ketika ada lockdown pandemi COVID-19. Kejadian itu berlangsung di kantor perdana menteri Inggris di Downing Street pada Juni 2020. 

Namun, pihak staf berdalih hanya berkumpul kurang dari 10 menit saja.

Menurut laporan ITV, ada 30 orang yang hadir di acara ultah Boris Johnson, padahal saat itu aturan kumpul-kumpul terbatas menjadi dua orang saja. 

Pesta ulang tahun ini disebut adalah kejutan usai PM Johnson berkunjung ke sekolah di Hertfordshire. Para staf mengaku hanya makan kue. 

Namun, sore harinya PM Johnson dilaporkan kembali merayakan ulang tahun di kediamannya. Namun, hal itu dibantah pihak PM Johnson yang berkata hanya mengundang sedikit anggota keluarga. 

BBC melaporkan, Selasa (25/1/2022), bahwa sore itu PM Johnson menggelar pesta barbeque. 

Selain itu, Menteri Lingkungan George Eustice juga pasang badan dan menyebut kurang dari 10 orang yang hadir di pesta di Downing Street.

Tokoh Partai Buruh menuntut PM Johnson agar mundur karena tidak mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri. 

"Ini satu lagi bukti bahwa kita memiliki perdana menteri yang percaya bahwa aturan-aturan yang ia buat tidak diterapkan kepada dirinya sendiri," ujar Sir Keir Stamer, pemimpin Partai Buruh. 

Saat ini, ada laporan yang sedang disusun terkait pelanggaran PM Johnson. Laporan itu disusun oleh Sue Gray, seorang PNS senior yang mengumpulkan laporan pelanggaran-pelanggaran COVID-19 di area kantor pemerintah di saat ada pembatasan. 

Saat ini, ada laporan yang sedang disusun terkait pelanggaran PM Johnson. Laporan itu disusun oleh Sue Gray, seorang PNS senior yang menjabat di Kantor Kabinet.

Gray mengumpulkan laporan pelanggaran-pelanggaran COVID-19 di area kantor pemerintah di saat ada pembatasan.

Beberapa anggota parlemen dari Partai Konservatif sedang menanti rilisnya laporan Sue Gray untuk memutuskan apakah ikut meminta agar PM Johnson lengser.