PM Sri Lanka 6 Periode Diprediksi Jadi Presiden

Liputan6.com, Colombo - Ranil Wickremesinghe diprediksi menjadi calon kuat presiden Sri Lanka. Ia telah menjabat enam kali sebagai perdana menteri.

Para pendemo Sri Lanka berhasil melengserkan Presiden Gotabaya Rajapaksa, namun Wickremesinghe mendapat dukungan dari partai Rajapaksa: Front Rakyat Sri Lanka (Sri Lanka Podujana Peramuna atau SLPP).

Dilansir The Times of India, Rabu (20/7/2022), Wickremesinghe memiliki dukungan dari blok Front Rakyat Sri Lanka yang memiliki 225 anggota di parlemen. Posisi presiden akan dipilih oleh parlemen.

Pesaing utama dari SLPP adalah Dullas Alahapperuma, mantan menteri pendidikan yang dulunya pro-SLPP. Alahapperuma didukung oleh oposisi.

Saat ini, Ranil Wickremesinghe menjabat sebagai (plt.) presiden sejak Rajapaksa kabur dan lengser akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Wickremesinghe memberikan perpanjangan di status darurat, serta memberikan kekuatan besar bagi polisi dan militer untuk melawan pihak-pihak yang dianggap gaduh.

Pengunjuk rasa juga marah kepada parlemen.

Salah satu anggota parlemen Sri Lanka, Dharmalingam Sithadthan, memuji Ranil sebagai kandidat "hukum dan ketertiban."

Sebelumnya, para pengunjuk rasa berhasil menerobos masuk istana kepresidenan. Di sana mereka mandi, tidur, berenang, dan berfoto-foto. Para rakyat Sri Lanka menjadi korban krisis ekonomi yang telah lama berlangsung di Sri Lanka. Anak-anak pun menjadi korban karena orang tua kesulitan memberi susu dan sayuran.

Posisi Gotabaya Rajapaksa kini berada di Singapura.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Duta Besar Sri Lanka di Republik Rakyat China (RRC), Palitha Kohona, membantah bahwa negaranya terjebak utang China (debt trap). Kohona mengakui adanya proyek-proyek negaranya yang dibiayai China, serta membantah adanya protes luas dari dalam negeri terkait proyek tersebut.

"China telah membiayai sejumlah proyek-proyek skala besar di Sri Lanka, seperti Colombo Port City dan pelaburan Hambantota dan zona industri. Kami belum mendengar banyak yang angkat bicara di dalam negara terhadap proyek-proyek tersebut," ujar Dubes Kohona dalam wawancara dengan media pemerintah China, Global Times, dikutip Senin (18/7). 

"Para pengkritik dari luar menyebut masalah utang kita berasal dari proyek-proyek yang dibiayai China ini. Itu adalah propaganda yang seenaknya," lanjutnya.

Pelabuhan Hambantota sempat disorot media internasional karena jatuh ke tangan China. Media The Diplomat menyebut 70 persen saham pelabuhan itu disewa ke China selama 99 tahun. 

Namun, Dubes Kohona berkata media asing melebih-lebihkan. Dubes Kohona berkata sewa pelabuhan itu bukan untuk membayar utang ke China, tapi membayar utang-utang lain.

"Dana yang didapat dari penyewaan China dari pelabuhan itu tidak digunakan untuk membayar utang-utan China, tetapi digunakan untuk membayar utang-utang lain dari peminjam-peminjam lain yang bukan orang China. Saya pikira tidak ada banyak fakta di balik tudingan-tudingan 'jebakan utang' tersebut," ujar Dubes Sri Lanka.

Dubes Sri Lanka juga berkata China telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa paket senilai 500 juta yuan. Selain itu, China juga menawarkan bahan bakar, pupuk, dan pangan, termasuk beras.

Ia berkata ada 60 juta warga China yang menonton isu Sri Lanka, dan angka itu dinilai tiga kali lebih besar dari populasi Sri Lanka, sehingga Dubes Sri Lanka berharap ada hal nyata yang terwujud dari perhatian warga China.

"Saya juga berharap warga China yang melihat foto-foto yang beredar dari Sri Lanka akan terdorong untuk meminum lebih banyak teh Sri Lanka, dan membeli produk-produk Sri Lanka, itu akan menolong kami di tahap menengah ketimbang utang-utang yang kami berhasil dapatkan," ujar Dubes Kohona.

Terkait pemberian bantuan, Dubes Sri Lanka juga mengapresiasi bantuan dari India, dan ia tidak melanjutkan narasi persaingan antara China dan India dalam membantu negaranya, dan kedua negara itu sama-sama membantu. 

Dubes Sri Lanka turut berbicara mengenai negosiasi utang dengan IMF, namun belum ada kepastian. Meski demikian, ia berkata diskusi yang terjadi akhir Juni 2022 berlangsung dengan memuaskan. Pertemuan selanjutnya dengan IMF akan dilakukan pemerintah yang baru. 

Sementara, Kepala Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan bahwa krisis ekonomi di Sri Lanka merupakan peringatan bagi ekonomi di negara-negara Asia lainnya.

Diketahui bahwa Sri Lanka tengah berada di tengah krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, memicu protes besar dan melihat presidennya mundur setelah melarikan diri dari negara itu.

"Negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi dan ruang kebijakan yang terbatas akan menghadapi tekanan tambahan. Tidak terabaikan lagi Sri Lanka menjadi tanda peringatan," kata Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, dikutip dari BBC, Senin (18/7). 

Lebih lanjut, Georgieva mengatakan bahwa negara-negara berkembang juga mengalami arus keluar modal yang berkelanjutan selama empat bulan berturut-turut, menempatkan impian mereka untuk mengejar ekonomi maju terhambat.

Sri Lanka kini sedang berjuang untuk membayar impor penting seperti pangan, bahan bakar dan obat-obatan untuk 22 juta penduduknya, saat negara itu berjuang melawan krisis valuta asing.

Inflasi Sri Lanka sendiri telah melonjak sekitar 50 persen, dengan harga pangan 80 persen lebih tinggi dari tahun lalu.

Ditamah lagi, Rupee Sri Lanka telah merosot nilainya terhadap dolar AS dan mata uang global utama lainnya tahun ini.

Sejumlah besar publik di negara itu menyalahkan kepemimpinan mantan presiden Gotabaya Rajapaksa dalam menangani ekonomi dengan kebijakan yang dampaknya hanya diperparah oleh pandemi Covid-19.

Selama bertahun-tahun, Sri Lanka telah menumpuk sejumlah besar utang.

Bulan lalu, Sri Lanka menjadi negara pertama di kawasan Asia Pasifik dalam 20 tahun yang gagal membayar utang luar negerinya.

Para pejabat Sri Lanka telah bernegosiasi dengan IMF untuk paket bailout USD 3 miliar. Namun pembicaraan tersebut saat ini terhenti di tengah masalah politik.