21 Oktober 1982: Pro Kontra Kemenangan Sinn Fein pada Pemilu Dewan Ulster di Irlandia Utara

Liputan6.com, Belfast - Sinn Fein, seorang politisi Provisional Irish Republican Army (IRA) memenangkan kursi pertamanya di pemilihan Dewan Ulster pada 21 Oktober 1982. 

Gerry Adams, wakil Sinn Fein, sukses mendapatkan kursi di Belfast West. Ini adalah pertama kalinya partai itu maju dalam pemilu sejak kerusuhan-kerusuhan terjadi, dikutip dari laman BBC History, Kamis (20/10/2022).

Adams (32) menjelaskan, menjadi yang terpilih tidak akan menghentikan kampanyenya atas kekerasan.

"IRA telah mengatakan, selagi ada tentara Inggris di Irlandia, IRA akan selalu melawan," ujarnya.

Saat dia keluar dari tempat penghitungan suara, Balai Kota di Belfast, dia disambut dengan teriakan 'pembunuh' dan 'sampah' dari anggota Partai Unionist Democratic.

Sementara itu, mantan komandan 'brigadir' IRA Martin McGuinness juga terpilih untuk menduduki kursi di Londonderry.

Kursi yang diperoleh Sinn Fein ini mengorbankan Partai Sosial Demokrat dan Buruh (SDLP) yang merupakan suara bagi umat Katolik Roma di Ulster.

Pemilihan itu dilakukan untuk mengenalkan sebuah pembagian kekuasaan di Irlandia Utara.

Secretary of State Irlandia Utara James Prior mengatakan, perlu beberapa saat sebelum implikasi penuh dari hasil pemilu itu terlihat.

"Kita harus menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya. Kita tidak akan merubah situasi di Irlandia Utara dengan cepat dan Saya rasa kita harus bertahan. Setiap solusi yang diajukan beberapa tahun terakhir memiliki kesulitan besar," ujar James.

Saat perhitungan pertama untuk Dewan Ulster selesai, diketahuhi bahwa Sinn Fein menang 10,1% suara.

Sementara itu, pada pemilu berikutnya, baik Sinn Fein maupun SDLP tidak menempati kursi mereka di Dewan Ulster ketika dibuka pada November 1982. Pada 1986, menyusul penarikan beberapa partai lain, Dewan Ulster dibubarkan.

Pada April 1998, Perjanjian Good Friday ditandatangani oleh pemerintah Inggris dan Irlandia. Pada Juni 1998, Dewan Irlandia Utara dibangkitkan kembali dengan sebagian kursi diisi oleh SDLP.

Pembagian kekuasaan eksekutif ini telah ditunda empat kali. Penyebab utamanya adalah kurangnya pembatasan senjata oleh IRA dan tuduhan pengumpulan intelijen IRA di kantor Irlandia Utara.

Di kemudian hari, Provisional IRA justru berkembang menjadi kelompok separatis. Mereka bahkan melakukan teror bom. Hal ini membuat mereka kehilangan pendukung.

Inggris pernah dilanda kekerasan dari kelompok militan pemberontak Provisional Irish Republican Army (Provisional IRA) pada tahun 90-an. Salah satunya teror bom yang terjadi tepat 26 tahun silam, 3 Desember 1992. Dua bom meledak di jantung kota Manchester. Akibatnya, sekitar 65 orang terluka parah.

Empat tahun kemudian, tepatnya pada 15 Juni 1996, Provisional IRA kembali melakukan teror bom di Manchester, Inggris menyebabkan lebih dari 200 orang terluka dan kerugian mencapai 700 miliar pound-sterling.

Seperti dikutip dari BBC History (3/12/2018), ledakan pertama terjadi di kawasan Parnsonage Gardens, area pusat bisnis bank komersial. Sedangkan ledakan kedua terjadi di dekat Gereja Katedral.

IRA kehilangan dukungan di seluruh dunia akibat aksinya.

Sementara itu, saat ini Indonesia tengah dilanda kontroversi pelaksanaan pemilu yang direncanakan pada 2024 mendatang.

Seruan untuk menunda jalannya Pemilu 2024 oleh sejumlah elite partai politik (parpol) seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, membuat dinamika politik menghangat.

Polemik ini, bukanlah barang baru. Di awal tahun 2022, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjadi sorotan usai menyatakan banyak pengusaha untuk menunda Pemilu 2024.

Dengan isu penundaan Pemilu tersebut, membuka ruang untuk memperpanjang masa jabatan presiden Joko Widodo atau Jokowi mengemuka. Bahlil saat itu menyatakan, mendapat masukan dari pengusaha. Sebulan kemudian, Cak Imin mengeluarkan nada yang sama, yang lalu diikuti oleh Airlangga dan Zulkifli.

Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa belum bersikap. Namun, sejumlah kadernya mengarah akan perlunya penundaan Pemilu 2024.

Yang menarik, partai utama pengusung Jokowi dan pemenang Pemilu 2014-2019 PDI Perjuangan, melalui Sekretaris Jenderalnya Hasto Kristiyanto justru meminta tak perlu adanya penundaan. NasDem melalui Ketua Umumnya Surya Paloh juga menolak, begitu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kemudian elite Gerindra dan diikuti sejumlah kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Alhasil, kini menjadi dua kubu. Pertama, mereka yang ingin menunda Pemilu 2024 yang membuat perpanjangan masa jabatan presiden. Yang kedua, mereka yang menolak.

Selengkapnya klik di sini...