Eks-PM Pakistan Imran Khan yang Dilengserkan Divonis Larangan Berpolitik 5 Tahun

Liputan6.com, Islamabad - Mantan perdana menteri Pakistan Imran Khan dilarang untuk mencalonkan diri untuk jabatan politik selama lima tahun setelah komisi pemilihan memutuskan dia menutup-nutupi informasi tentang hadiah yang dia terima dari para pemimpin asing saat berkuasa sebagai orang nomor satu negara itu.

Keputusan itu adalah putaran terbaru dalam pertengkaran politik yang dimulai bahkan sebelum penggulingan Khan pada bulan April, dan merupakan salah satu dari beberapa pertempuran hukum yang sedang diperjuangkan oleh mantan bintang kriket internasional dan partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) -nya, demikian seperti dikutip dari AFP, Sabtu (22/10/2022).

Puluhan pendukungnya menyerang kendaraan ketika mereka meninggalkan markas Komisi Pemilihan Pakistan (ECP) setelah putusan itu, dan polisi menahan seorang penjaga keamanan partai setelah dia melepaskan tembakan ke tanah.

Setidaknya selusin protes kecil meletus di seluruh negeri, dan polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan pendukung PTI yang mencoba memblokir lalu lintas di ibu kota, Islamabad.

Dalam pesan video yang dirilis Jumat malam Khan menyerukan ketenangan, mengatakan dia akan memanggil para pendukung untuk "long march" yang terorganisir di ibu kota sebelum akhir bulan.

"Sekarang saya meminta Anda untuk mengakhiri protes karena itu menciptakan kesulitan bagi orang-orang dan saya tidak ingin menempatkan bangsa saya dalam masalah," katanya.

Khan mengatakan dia akan mengajukan banding atas putusan itu di pengadilan dan menuduh komisi pemilihan sebagai bagian dari perusahaan korup.

"Bagi saya ini bukan politik, tapi jihad," katanya.

"Ini mafia yang duduk (berkuasa) di mana komisioner pemilu juga menjadi bagiannya. Aku akan melawan mereka selama aku hidup."

Pengadilan Pakistan sering digunakan untuk mengikat anggota parlemen dalam proses panjang yang dikritik oleh pemantau hak asasi manusia karena menghambat oposisi politik.

Tetapi, keterlibatan komisi dalam kasus ini berasal dari kewajiban pejabat terpilih untuk menyatakan semua aset mereka.

Kasus ini berpusat pada departemen pemerintah yang dikenal sebagai "Toshakhana", yang selama era Mughal mengacu pada "rumah harta karun" yang disimpan oleh penguasa pangeran sub-benua untuk menyimpan dan memajang hadiah yang dihamburkan pada mereka.

Pejabat pemerintah harus menyatakan semua hadiah, tetapi diizinkan untuk menyimpannya di bawah nilai tertentu.

Barang-barang yang lebih mahal harus pergi ke Toshakhana, tetapi dalam beberapa kasus penerima dapat membelinya sekitar 50 persen dari nilainya -- diskon yang dikumpulkan Khan dari 20 persen saat menjabat.

Surat kabar Pakistan selama berbulan-bulan memuat cerita-cerita menarik yang menuduh Khan dan istrinya menerima hadiah mewah bernilai jutaan selama perjalanan ke luar negeri -- termasuk jam tangan mewah, perhiasan, tas tangan desainer, dan parfum.

Khan mengatakan dia tidak mendaftarkan beberapa hadiah dengan alasan keamanan nasional, tetapi dalam pengajuan tertulis mengakui membeli barang senilai hampir 22 juta rupee ($ 100.000), dan kemudian menjualnya dengan harga lebih dari dua kali lipat jumlah itu.