Junta Militer Myanmar Bebaskan 7.012 Tahanan, Termasuk Aung San Suu Kyi?

Liputan6.com, Naypyidaw - Junta militer Myanmar mengumumkan pembebasan 7.012 tahanan dalam rangka memperingati 75 tahun kemerdekaan negara itu dari Inggris. Dalam kesempatan yang sama, junta militer memuji sejumlah negara yang tetap mendukung mereka.

Hingga saat ini, Myanmar menghadapi isolasi dan sanksi internasional menyusul kudeta militer pada 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi hampir dua tahun lalu.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sejumlah negara, organisasi internasional dan regional serta individu yang secara positif bekerja sama dengan kami... di tengah semua tekanan, kritik, dan serangan," ungkap Jenderal Senior Min Aung Hlaing dalam pidatonya untuk menandai kebangkitan Myanmar seperti dikutip dari Al Arabiya, Rabu (4/1/2023).

"Kami bekerja sama dengan negara-negara tetangga seperti China, India, Thailand, Laos, dan Bangladesh. Kami akan terus bekerja sama untuk stabilitas dan pembangunan perbatasan," imbuhnya.

Kudeta militer telah memicu kekacauan di dalam negeri, di mana junta militer merespons aksi protes dengan brutal. Belakangan, protes jalanan jarang terjadi menyusul penumpasan yang dilakukan aparat keamanan.

Belum lama ini, Aung San Suu Kyi sendiri dinyatakan bersalah atas lima tuduhan korupsi, membuatnya mendapat tambahan hukuman tujuh tahun penjara. Dengan demikian total hukuman penjara yang dijatuhkan padanya adalah lebih dari tiga dekade.

Komunitas internasional mengecam sidang yang digelar secara maraton terhadap Aung San Suu Kyi, menyebutnya sebagai penipuan yang dirancang untuk mencegah ancaman terbesar junta militer di tengah perlawanan domestik yang meluas terhadap kekuasaannya.

Aung San Suu Kyi mendekam di sel isolasi di Naypyitaw. Militer bersikeras bahwa dia menjalani proses hukum oleh pengadilan independen. Media lokal, MRTV, menyebutkan bahwa amnesti terbaru tidak mencakup mereka yang dihukum karena pembunuhan dan pemerkosaan atau dihukum atas tuduhan terkait bahan peledak, pergaulan yang melanggar hukum, senjata, obat-obatan hingga korupsi.

Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara seperti Inggris dan Kanada, telah menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar dan individu yang dianggap telah membantu junta militer berkuasa.

Dalam teguran lebih lanjut, Dewan Keamanan PBB bulan lalu mengadopsi resolusi pertama atas Myanmar dalam 74 tahun, menuntut diakhirinya kekerasan dan pembebasan semua tahanan politik. Merujuk pada tekanan internasional, Min Aung Hlaing mengecam apa yang disebutnya sebagai "gangguan dari negara dan organisasi yang ingin campur tangan dalam urusan dalam negeri Myanmar."

Bagaimanapun, junta militer tetap mempertahankan beberapa dukungan internasional. Dewan Keamanan PBB sendiri terpecah tentang bagaimana menangani krisis Myanmar, dengan China dan Rusia menentang tindakan keras. Bersama dengan India, mereka juga abstain dari pemungutan suara untuk resolusi bulan lalu.

Peringatan 75 tahun kemerdekaan Myanmar dari Inggris juga dirayakan dengan parade militer di ibu kota Naypyidaw. Tank, peluncur rudal, dan mobil lapis baja dipamerkan pada parade yang berlangsung hari ini.

Myanmar mendeklarasikan kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada 4 Januari 1948 setelah perjuangan panjang yang dipimpin oleh Jenderal Aung San, ayah dari Aung San Suu Kyi. Hari Kemerdekaan biasanya ditandai dengan perayaan yang meriah. Namun, sejak kudeta, perayaan hari libur berubah karena mayoritas orang tinggal di rumah sebagai bentuk protes terhadap junta.