Langgar Larangan Pemutaran Film Dokumenter Terkait PM Narendra Modi, Sejumlah Mahasiswa India Ditangkap

Liputan6.com, New Delhi - Polisi berpakaian preman serta beberapa lainnya yang bersenjatakan gas air mata terlibat bentrok dengan mahasiswa di Jamia Millia Islamia University, New Delhi, India, pada Rabu (25/1/2023), di tengah upaya menghentikan pemutaran film dokumenter BBC "India: The Modi Question". Sejumlah mahasiswa ditahan dalam insiden itu.

Adegan serupa dilaporkan terjadi di sejumlah universitas pekan ini. Adapun film dokumenter BBC itu mengulas tentang sepak terjang Perdana Menteri Narendra Modi di kancah politik dan dugaan keterlibatannya dalam kerusuhan Gujarat pada tahun 2002.

Pemerintah Modi murka merespons film dokumenter itu, menyebutnya propaganda. Mereka juga melarang penyiaran dan penyebaran tautannya di media sosial, kebijakan yang dipatuhi oleh Twitter, Youtube, termasuk juga pihak universitas.

Di University of Hyderabad, pihak kampus membuka penyelidikan terhadap sekelompok mahasiswa yang memutar film dokumenter tersebut pada awal pekan ini. Anggota Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Modi dikabarkan juga memprotes pemutaran film dokumenter di sebuah universitas di Kerala selatan.

Pada Selasa (24/1), Jawaharlal Nehru University di New Delhi gelap seketika menyusul pemadaman listrik dan internet untuk menghentikan pemutaran film dokumenter Modi.

"Jelas pemerintah yang memutus aliran listrik," kata mahasiswa bernama Aishe Ghosh seperti dikutip dari DW, Kamis (26/1). "Kami mendorong kampus-kampus di seluruh negeri untuk mengadakan pemutaran film sebagai tindakan perlawanan terhadap penyensoran ini."

Ghosh mengklaim anggota kelompok sayap kanan melukai beberapa siswa yang berkumpul untuk menonton film dokumenter tersebut dengan melemparkan batu bata ke arah mereka.

Melalui film dokumenter "India: The Modi Question", BBC mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menyoroti isu-isu penting dari seluruh dunia. Pemerintah India, sebut BBC, telah diberikan hak jawab, tapi menolak.

Seri pertama dokumenter melacak jejak pertama Modi di dunia politik, termasuk kebangkitannya di BJP hingga pengangkatannya sebagai menteri utama negara bagian barat Gujarat.

Film dokumenter yang menyoroti laporan yang belum pernah dipublikasikan, yang didapatkan BBC dari Kementerian Luar Negeri Inggris, menimbulkan pertanyaan tentang tindakan Modi selama kerusuhan Gujarat yang dipicu oleh pembakaran sebuah kereta yang membawa peziarah Hindu. Ada 59 orang tewas dalam peristiwa itu.

Dalam kekerasan lanjutan, lebih dari 1000 orang, yang kebanyakan muslim, dilaporkan tewas. Tragedi itu tercatat sebagai salah satu yang terburuk sejak kemerdekaan.

Laporan tersebut mengklaim bahwa Modi bertanggung jawab langsung atas iklim impunitas yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

Modi telah lama menolak tuduhan bahwa dia bertanggung jawab atas kekerasan tersebut dan tidak meminta maaf. Pada 2013, panel Mahkamah Agung juga telah menyatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menuntutnya.

Salah satu pernyataan dalam dokumenter berdurasi 59 menit itu menyebutkan, "Serial dokumenter ini mengkaji ketegangan antara mayoritas Hindia dan minoritas muslim dan mengeksplorasi politik Modi dalam kaitannya dengan ketegangan tersebut."

"Itu diteliti dengan cermat dan berbagai suara, saksi, dan ahli didekati, dan kami menampilkan berbagai pendapat, termasuk tanggapan dari orang-orang BJP," ungkap pernyataan di dokumenter tersebut.

Laporan yang didapatkan BBC merupakan bagian dari penyelidikan yang diperintahkan oleh menteri luar negeri Inggris saat itu, Jack Straw.

"Tingkat kekerasan jauh lebih besar daripada yang dilaporkan dan tujuan kerusuhan adalah untuk membersihkan umat Islam dari wilayah Hindu," ungkap laporan tersebut.

Straw dalam dokumenter itu mengatakan, "Ini adalah klaim yang sangat serius bahwa Tuan Modi telah memainkan peran proaktif dalam menarik mundur polisi dan secara diam-diam menyemangati ekstremis Hindu. Itu adalah contoh keterlibatan politik yang sangat mengerikan untuk mencegah polisi melakukan tugas mereka melindungi umat Hindu dan muslim."

Berbicara tentang tindakan apa yang dapat diambil oleh pemerintah Inggris pada saat itu, Straw menjelaskan, "Pilihannya... terbatas, kami tidak akan memutuskan hubungan diplomatik dengan India, tetapi itu jelas menodai reputasinya (Modi)."

Bagian pertama dari dua seri film dokumenter ini tayang di Inggris pada Selasa (17/1). Dan bagian berikutnya rilis pada Selasa (24/1).

Lawan Modi, anggota parlemen dari Partai Kongres Trinamool Seluruh India (AITC) Mahua Moitra, mengunggah tautan film dokumenter tersebut ke akun Twitter-nya. Ia menulis, "Baik, buruk, atau jelek - kami yang memutuskan. Pemerintah tidak dapat memberi tahu kami apa yang harus kami tonton."

Here’s a new link that works.Good, bad, or ugly - we decide. Govt doesn’t tell us what to watch.#BanCensorshiphttps://t.co/jYy57ymOyl

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) January 24, 2023

Pemimpin partai oposisi Kongres Nasional India (INC) Rahul Gandhi mengatakan pada Selasa, "Anda bisa melarang, menekan pers, mengontrol institusi, tapi kebenaran adalah kebenaran."

Human Rights Watch (HRW) mengkritik upaya pelarangan film dokumenter tersebut sebagai tipikal pemerintahan Modi, yang menurut HRW sering mengambil tindakan keras untuk membatalkan versi peristiwa yang tidak mereka sukai.

Larangan dokumenter BBC datang setelah pemerintah mengusulkan untuk memberikan Biro Informasi Pers (PIB), sebuah badan yang terkait dengan Kementerian Informasi dan Penyiaran negara, kekuatan untuk menghapus konten -termasuk item berita- yang dianggap pemerintah "palsu atau salah".