Film Dokumenter BBC Ungkap Peran PM Narendra Modi dalam Kerusuhan Gujarat, India: Ini Propaganda

Liputan6.com, New Delhi - Pemerintah India mengkritik film dokumenter BBC tentang Perdana Menteri Narendra Modi dan perannya dalam kerusuhan Gujarat pada tahun 2002. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India Arindam Bagchi mengatakan bahwa "India: The Modi Question" tidak memiliki objektivitas dan merupakan propaganda.

Bagian pertama dari dua seri yang diproduksi sudah ditayangkan di Inggris pada Selasa (17/1/2023). Dan bagian berikutnya akan rilis pada Selasa (24/1)

BBC menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menyoroti isu-isu penting dari seluruh dunia. Pemerintah India, sebut BBC, telah diberikan hak jawab, tapi menolak.

Seri pertama dokumenter melacak jejak pertama Modi di dunia politik, termasuk kebangkitannya di jajaran Partai Bharatiya Janata (BJP) hingga pengangkatannya sebagai menteri utama negara bagian barat Gujarat.

Film dokumenter yang menyoroti laporan yang belum pernah dipublikasikan, yang didapatkan BBC dari Kementerian Luar Negeri Inggris, menimbulkan pertanyaan tentang tindakan Modi selama kerusuhan Gujarat yang dipicu oleh pembakaran sebuah kereta yang membawa peziarah Hindu. Ada 59 orang tewas dalam peristiwa itu.

Dalam kekerasan lanjutan, lebih dari 1000 orang, yang kebanyakan muslim, dilaporkan tewas. Tragedi itu tercatat sebagai salah satu yang terburuk sejak kemerdekaan.

Laporan tersebut mengklaim bahwa Modi bertanggung jawab langsung atas iklim impunitas yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

Modi telah lama menolak tuduhan bahwa dia bertanggung jawab atas kekerasan tersebut dan tidak meminta maaf. Pada 2013, panel Mahkamah Agung juga telah menyatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menuntutnya.

Bagchi kemudian mempertanyakan motif BBC membuat film dokumenter tersebut sekarang.

"Itu membuat kami bertanya-tanya tentang tujuan dan agenda di baliknya. Ini adalah karya propaganda yang dirancang untuk mendorong narasi tertentu yang didiskreditkan. Bias, kurangnya objektivitas, dan pola pikir kolonial yang terus berlanjut, terlihat jelas," ungkap Bagchi.

Salah satu pernyataan dalam dokumenter berdurasi 59 menit itu menyebutkan, "Serial dokumenter ini mengkaji ketegangan antara mayoritas Hindia dan minoritas muslim dan mengeksplorasi politik Modi dalam kaitannya dengan ketegangan tersebut."

"Itu diteliti dengan cermat dan berbagai suara, saksi, dan ahli didekati, dan kami menampilkan berbagai pendapat, termasuk tanggapan dari orang-orang BJP," ungkap pernyataan di dokumenter tersebut.

Laporan yang didapatkan BBC merupakan bagian dari penyelidikan yang diperintahkan oleh menteri luar negeri Inggris saat itu, Jack Straw.

"Tingkat kekerasan jauh lebih besar daripada yang dilaporkan dan tujuan kerusuhan adalah untuk membersihkan umat Islam dari wilayah Hindu," ungkap laporan tersebut.

Straw dalam dokumenter itu mengatakan, "Ini adalah klaim yang sangat serius bahwa Tuan Modi telah memainkan peran proaktif dalam menarik mundur polisi dan secara diam-diam menyemangati ekstremis Hindu. Itu adalah contoh keterlibatan politik yang sangat mengerikan untuk mencegah polisi melakukan tugas mereka melindungi umat Hindu dan muslim."

Berbicara tentang tindakan apa yang dapat diambil oleh pemerintah Inggris pada saat itu, Straw menjelaskan, "Pilihannya... terbatas, kami tidak akan memutuskan hubungan diplomatik dengan India, tetapi itu jelas menodai reputasinya (Modi)."

Pada Kamis (19/1), anggota parlemen Imran Hussain menanyakan kepada Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak soal apakah ia setuju dengan laporan bahwa Modi bertanggung jawab langsung atas kerusuhan Gujarat dan apa lagi yang diketahui oleh kementerian luar negeri tentang keterlibatan Modi dalam tindakan pembersihan tersebut.

Sunak menjawab, "Posisi pemerintah Inggris tentang hal itu jelas dan sudah berlangsung lama, dan itu tidak berubah. Tentu saja, kami tidak mentolerir penganiayaan di mana pun."

Namun, Sunak menambahkan bahwa dia tidak setuju dengan karakterisasi terhadap Modi.

Meski tidak ditayangkan di India, konten dokumenter tersebut telah dibagikan secara online. Demikian menurut penasihat pemerintah Kanchan Gupta.

Gupta mengakui bahwa pemerintah telah mengeluarkan perintah kepada Youtube dan Twitter untuk memblokir konten dokumenter tersebut dengan menggunakan undang-undang di bawah aturan informasi dan teknologi negara. Dan menurut Gupta, kedua perusahaan itu mematuhinya. Demikian seperti dikutip dari Sky News.

Modi telah menjadi perdana menteri India sejak tahun 2014 dan saat ini ia menjalani masa jabatan keduanya setelah terpilih kembali pada tahun 2019. Selama memimpin Negeri Hindustan, kebijakan Modi terhadap populasi muslim India terus menjadi sorotan.

India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Menurut sensus 2011, negara ini memiliki dua kelompok agama utama, dengan Hindu membentuk sekitar 80 persen populasi dan muslim sekitar 14 persen populasi.

Pemilu di India sendiri akan berlangsung tahun depan.