Tolak Reformasi Peradilan, Rakyat Israel Kembali Demo Pemerintah Benjamin Netanyahu

Liputan6.com, Tel Aviv - Puluhan ribu orang Israel melancarkan aksi protes di luar parlemen. Mereka menentang rencana reformasi peradilan yang kontroversial.

Israel telah menyaksikan beberapa demonstrasi terbesar sejak rencana itu diumumkan bulan lalu. Jika disahkan, reformasi akan mengekang kekuasaan mahkamah agung dan memberi pemerintah lebih banyak keleluasaan atas penunjukan hakim.

Kritikus mengatakan itu akan merusak demokrasi. Sebaliknya, pemerintah berpendapat reformasi akan memperkuatnya.

Dore, seorang pengacara dari Tel Aviv, adalah satu dari ribuan yang kantornya ditutup untuk memungkinkan staf menghadiri protes.

"Saya di sini karena hati saya hancur berkeping-keping melihat apa yang dilakukan pemerintah baru terhadap demokrasi Israel," katanya seperti dikutip dari BBC, Senin (13/2/2023).

"Anda tahu mereka mencabik-cabik semangat negara ini. Dan mereka mengancam kekuatan sistem hukum. Saya tidak bisa melihat itu terjadi tanpa memprotesnya."

Dalam langkah yang tidak biasa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengkritik proposal pemerintahan Benjamin Netanyahu. Pernyataan Biden tersebut dimuat dalam laporan New York Times pada Minggu (12/2).

"Kejeniusan demokrasi AS dan demokrasi Israel adalah keduanya dibangun di atas institusi yang kuat, check and balances peradilan yang independen. Membangun konsensus untuk perubahan mendasar sangat penting guna memastikan orang-orang memercayainya," demikian kata Biden seperti dikutip dari VOA.

Presiden Israel Isaac Herzog sebelumnya juga telah memperingatkan bahwa reformasi peradilan membuat negara itu berada di ambang kehancuran konstitusional dan sosial.

Keterlibatan presiden Israel dalam masalah politik jarang terjadi karena jabatan tersebut dianggap sebagai tokoh yang netral secara politik.

Demonstrasi pada Senin adalah yang terbaru dalam serangkaian protes mingguan terkait reformasi peradilan. Para penentang mengatakan, reformasi akan mempolitisasi peradilan dan dapat mengarah pada pemerintahan yang otoriter.

Namun, PM Netanyahu mengatakan, sistem saat ini di mana undang-undang yang disahkan oleh parlemen terpilih dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung tidak demokratis.

Menteri Kehakiman Israel Yariv Lavin, yang memperkenalkan rencana reformasi tersebut, menuduh para kritikus, termasuk jaksa agung dan ketua mahkamah agung, berusaha untuk melakukan kudeta terhadap Netanyahu. Pernyataan tersebut muncul setelah sebuah petisi yang diajukan ke pengadilan menyebutkan bahwa Netanyahu tidak layak menjabat sebagai perdana menteri.