Indonesia dan AS Teken Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Senilai Rp10,2 Triliun, Ini Fokus 3 Proyeknya

Liputan6.com, Washington - Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Amerika Serikat dikabarkan telah menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia (Indonesia Infrastructure and Finance Compact) senilai Rp10,2 triliun pada Kamis 13 April di Washington D.C.

Kesepakatan ini merupakan hibah dari Millennium Challenge Corporation  (MCC) untuk lima tahun ke depan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan kontribusi Rp9,5 triliun (649 juta dolar) dari Amerika Serikat dan Rp718 miliar (49 juta dolar) dari Pemerintah Indonesia.

Millennium Challenge Corporation (MCC) telah dibentuk pada tahun 2004 oleh badan independen pemerintah AS dengan visi untuk mengurangi tingkat kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi.

Hibah dan bantuan dari MCC akan diberikan kepada negara-negara yang memenuhi standar ketat dalam pemerintahan yang baik, upaya memerangi korupsi, dan penghormatan terhadap hak-hak demokrasi. Negara-negara tersebut juga harus melewati penyusunan program terlebih dahulu.

"Kemitraan ini merepresentasikan keyakinan bersama Amerika Serikat dan Indonesia akan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi," ujar Menteri Yellen, yang juga Wakil Ketua Dewan Direksi MCC.

Upacara penandatanganan ini dilangsungkan di kantor Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund), dihadiri oleh CEO MCC Alice Albright, serta perwakilan dari pemerintah AS dan Indonesia yakni Janet Yellen dan Sri Mulyani Indrawati.

“MCC bangga akan hubungan kami yang sudah terjalin selama hampir 20 tahun dengan pemerintah Indonesia,” ujar CEO Albright.

Saat ini, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia menyumbang hampir 97 persen tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 57 persen dari total PDB. Sementara, Indonesia terus berinvestasi di sektor manufaktur dan bidang ekspor berbasis komoditas.

Namun, infrastruktur berkualitas tinggi diperlukan untuk mengangkut pekerja dan barang.

Indonesia Infrastructure and Finance Compact bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi infrastruktur transportasi dan logistik Indonesia serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang dimiliki oleh perempuan.

CEO Albright menyebutkan bahwa kesepakatan yang ditandatangani akan difokuskan pada keberlanjutan dan skalabilitas, meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim, dan guncangan eksternal lainnya, sambil menciptakan peluang yang lebih besar bagi pemilik bisnis untuk mengakses modal pasar.

"Kesepakatan ini akan menudukung Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership atau JETP) Indonesia, serta pengembangan infrastruktur tahan iklim yang memenuhi standar, di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) – yang diumumkan bersama oleh presiden kedua negara kita di KTT G20," tambah Menteri Yellen.

Indonesia Infrastructure and Finance Compact terdiri dari tiga proyek:

• Proyek Memajukan Aksesibilitas Transportasi dan Logistik (ATLAS) akan bekerja sama dengan lima pemerintah provinsi – Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Bali – untuk meningkatkan perencanaan dan persiapan infrastruktur di tingkat daerah, yang transportasi dan logistiknya lebih terbatas. Proyek yang dihasilkan akan meningkatkan akses kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan aksesibilitas layanan transportasi bagi penumpang perempuan dan penyandang disabilitas.
• Proyek Akses Pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Milik Perempuan bertujuan untuk meningkatkan layanan pinjaman formal kepada UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan. Proyek ini juga akan memberikan pelatihan bisnis, termasuk pelatihan literasi digital dan keuangan, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kesiapan investasi.
• Proyek Pengembangan Pasar Keuangan (FMD) akan memberikan bantuan teknis dan hibah keuangan campuran untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta atau pembiayaan berorientasi komersial dalam investasi infrastruktur. Proyek ini akan membantu pemerintah Indonesia untuk membentuk kemitraan baru dan memanfaatkan dana yang ada untuk mendanai proyek infrastruktur berkualitas tinggi dengan risiko rendah.

MCC dan pemerintah Indonesia mengawali kemitraannya tahun 2006 dengan program Ambang Batas senilai 55 juta dolar untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan tingkat imunisasi.

Tahun 2011, MCC dan pemerintah Indonesia bermitra lagi melalui program MCC-Indonesia Compact senilai 474 juta dolar yang berfokus pada kesehatan dan gizi, pengelolaan lahan dan energi yang berkelanjutan, serta modernisasi pengadaan pemerintah.

Kemudian tahun 2018 lalu, Indonesia telah sukses merampungkan compact MCC pertamanya.

"Indonesia mengambil tindakan penting untuk membangun lingkungan keuangan yang kuat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang," ujar Menteri Sri Mulyani. "Saya senang melihat bagaimana upaya bersama kita akan terus memperkuat ketahanan ekonomi bagi generasi Indonesia saat ini dan mendatang."