Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Peringati Hari Bulan Purnama Kasone, Junta Militer Myanmar Bebaskan 2.153 Tahanan Politik

Seorang tahanan yang ditangkap pada tahun 2021 mengatakan bahwa syarat pembebasan berarti mereka akan masuk dalam daftar pantauan pemerintah.

oleh Khairisa Ferida diperbarui 04 Mei 2023, 17:17 WIB

Diterbitkan 04 Mei 2023, 17:17 WIB

Myanmar Gelar Parade Militer di Hari Angkatan Bersenjata

Panglima Tertinggi Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing memimpin parade tentara pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). Myanmar saat ini sedang dalam kekacauan sejak para jenderal militer menggulingkan dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari. (AP Photo)

Liputan6.com, Naypyidaw - Televisi MRTV yang dikelola pemerintah Myanmar melaporkan pada Rabu (3/4/2023), kepala junta militer Jenderal Min Aung Hlaing mengampuni 2.153 tahanan politik untuk memperingati Hari Bulan Purnama Kasone, yang menandai kelahiran, pencerahan, dan kematian Buddha.

Dalam laporan terpisah, Min Aung Hlaing dikabarkan telah mengubah hukuman mati dari 38 tahanan menjadi penjara seumur hidup. Laporan tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Pembebasan tahanan dimulai pada Rabu, tetapi memakan waktu beberapa hari untuk diselesaikan. Identitas mereka yang dibebaskan tidak segera tersedia, tetapi dapat dipastikan tidak termasuk Aung San Suu Kyi, yang menjalani hukuman penjara 33 tahun untuk lebih dari selusin dakwaan.

Menurut pengumuman resmi pemerintah, semua tahanan yang diberikan grasi adalah mereka yang menjalani hukuman di bawah KUHP 505 (a) terkait penyebaran komentar yang menciptakan keresahan atau ketakutan publik atau berita palsu, dengan ancaman hukuman penjara maksimum tiga tahun.

Persyaratan pengampunan memperingatkan bahwa jika tahanan yang dibebaskan melanggar hukum lagi maka mereka harus menjalani sisa hukuman awal mereka selain hukuman yang diberikan untuk pelanggaran baru. Demikian seperti dilansir The Guardian, Kamis (4/5/2023).

Seorang tahanan yang ditangkap pada tahun 2021 mengatakan bahwa syarat pembebasan berarti mereka akan masuk dalam daftar pantauan pemerintah.

"Tapi kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dan kami belajar banyak dari penjara. Dengan menggunakan itu, kami akan terus berjuang untuk revolusi," kata mantan narapidana yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena alasan keamanan.

Seharusnya Tidak Dipenjara

Potret Polisi Myanmar Pukuli Pengunjuk Rasa

Petugas polisi anti huru hara menahan seorang pengunjuk rasa ketika mereka membubarkan demonstrasi di Kotapraja Tharkata di pinggiran Yangon, Myanmar, Sabtu (6/3/2021). PBB Myanmar mengecam tindakan kekerasan aparat terhadap pendemo dalam aksi damai menolak kudeta militer. (AP Photo)

Amnesty International mengatakan via email bahwa siapa pun yang dipenjara karena secara damai menentang kudeta militer di Myanmar seharusnya tidak pernah dipenjara.

"Pembebasan yang telah lama tertunda ini harus menandai langkah pertama menuju pembebasan segera semua individu yang telah ditahan secara sewenang-wenang karena menggunakan hak dasar mereka atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai atau hak asasi manusia lainnya," ungkap Wakil Direktur Kampanye Regional Amnesty International Ming Yu Hah.

Pembebasan tahanan massal biasa terjadi pada hari libur besar di Myanmar. Awal Januari lalu, junta militer Myanmar mengumumkan pembebasan 7.012 tahanan dalam rangka memperingati 75 tahun kemerdekaan negara itu dari Inggris.

Sebelumnya, pada November 2022, beberapa tahanan politik terkenal, termasuk seorang akademisi Australia, pembuat film Jepang, mantan duta besar Inggris, dan seorang warga AS, dibebaskan sebagai bagian dari amnesti tahanan yang luas yang juga membebaskan banyak warga lokal yang ditahan untuk memprotes kudeta militer.

Lanjutkan Membaca ↓