Sekjen ASEAN Dukung Negara ASEAN Cari Pelaku Online Scam Perdagangan Orang

Liputan6.com, Bali - Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Khourn menjawab soal masalah perdagangan orang (human trafficking) yang semakin marak di kawasan Asia Tenggara. Korban dari Indonesia dalam tiga tahun terakhir sudah lebih dari seribu orang dan tersebar di berbagai negara ASEAN.

Laporan terbaru, Indonesia pekan lalu berhasil menyelamatkan 20  orang korban perdagangan orang yang dijebak melalui online scams. Filipina turut berhasil menyelamatkan lebih dari seribu orang yang menjadi korban scams di negaranya, termasuk WNI.

Sekjen ASEAN meminta agar negara-negara anggota ASEAN tidak bergerak sendiri-sendiri dalam menghadapi kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Saya pikir penting bahwa ASEAN menangkal isu ini bersama-sama ketimbang individu, tetapi bekerja bersama untuk menangani isu ini sebagai kawasan," ujar Sekjen ASEAN Kao Kim Khourn usai Sidang ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) di Nusa Dua, Bali, Senin (8/5/2023).

Ia pun berkata penting bagi Indonesia untuk memimpin koordinasi dengan negara-negara ASEAN untuk melawan online scams, serta turut memperhatikan korban-korbannya juga.

Ketika ditanya lagi apakah otak dari online scams sebenarnya berasal dari ASEAN atau luar ASEAN, Sekjen Kao berkata ini adalah tugas ASEAN untuk mendalami kejahatan transnasional ini melalui mekanisme yang ada.

"Dalam hal ini, saya percaya agar ASEAN bekerja sama untuk menentukan siapa yang melanggar hukum," ujarnya.

"Saya yakin mereka akan bekerja dengan erat. Saya yakin mereka akan bisa menanggapi isu ini bersama-sama di dalam ASEAN," pungkas Sekjen ASEAN.

Sebelumnya dilaporkan, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon dan KBRI Bangkok berhasil membebaskan 20 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) online scam dari wilayah konflik di Myawaddy, Myanmar.

Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu RI) dalam keterangannya yang dikutip Minggu (7/5/2023) menyebutkan, KBRI Yangon dengan jejaring lokal bekerja sama dengan jejaring lokal untuk mendapatkan akses ke wilayah Myawaddy.

"Para WNI dapat dibebaskan dan dibawa menuju perbatasan Thailand. Ke-20 WNI dibawa ke perbatasan melalui dua gelombang, yaitu pada Jumat 5 Mei 2025 sebanyak empat orang dan Sabtu 6 Mei 2023 sebanyak 16 orang," sebut Kemlu RI.

Tim Perlindungan WNI KBRI Bangkok selanjutnya akan membawa mereka ke ibu kota Thailand.

"Untuk proses pemulangan, KBRI Bangkok akan berkoordinasi dengan otoritas Thailand terkait perizinan repatriasi ke Indonesia," ungkap Kemlu RI.

Dalam press briefing pada Jumat, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menjelaskan bahwa Myawaddy merupakan wilayah di mana otoritas pusat Naypyidaw tidak memiliki kontrol secara penuh.

"Jadi, kita melakukan komunikasi dengan banyak sekali pihak dengan tujuan memberikan perlindungan kepada WNI dan kemudian dapat mengeluarkan WNI dari wilayah tersebut dengan selamat," ujar Menlu Retno.

Jarak Myawaddy ke Bangkok dan Naypyidaw, sebut Menlu Retno, mencapai sekitar 500 kilometer. Sementara itu, jarak ke Yangon sekitar 415 kilometer.

Kementerian Luar Negeri RI sebetulnya sudah sering menangani kasus-kasus online scams. Kemlu juga kerap mengingatkan agar masyarakat berangkat kerja ke luar negeri dengan jalur resmi agar tidak tertipu rekrutmen di media sosial.

Dalam tiga tahun terakhir, Kemlu RI telah membawa pulang 1.481 WNI yang terjebak online scam di negara-negara tertangga. Beberapa orang malah bandel dan berangkat lagi dan tertipu lagi. 

Direktur Perlindungan WNI Judha Nugraha menyebut ada empat provinsi yang dominan terkena kasus online scam. 

"Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, terus kemudian Jawa Tengah. Dari 1.841 itu mayoritas (provinsi) itu tadi," ujarnya di kantor Kemlu RI, Jumat (5/5/2023). 

Pihak Kemlu RI mengaku sudah mengambil inisiatif agar daerah-daerah tersebut melakukan sosialisasi agar tidak ada masyarakat yang terjebak online scam. 

Menlu Retno menjelaskan bahwa sementara para diplomat menyelamatkan para WNI di luar negeri, perlu ada juga upaya dalam negeri, bahkan hingga ke desa-desa, supaya kasus online scam ini tidak terus berulang. 

"Sambil terus menangani masalah di hilir, saya ingin mengingatkan kembali pentingnya pembenahan masalah di hulunya. Diseminasi mengenai praktek perdagangan manusia ini perlu terus dilakukan sampai ke tingkat daerah atau bahkan perlu dilakukan sampai ke tingkat desa," ujar Menlu Retno Marsudi.

Selain itu, Kemlu RI juga kerap melaporkan akun-akun media sosial pelaku online scams ke Kementerian Komunikasi dan Informatika agar akun-akun itu bisa dicekal.