Indonesia Kecewa dan Sesalkan Gagalnya Resolusi DK PBB Terkait Situasi di Gaza

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia kecewa dan menyesalkan gagalnya resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait situasi di Gaza, Palestina.

"Amerika Serikat mem-veto resolusi yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Sehingga rancangan DK PBB soal situasi di Gaza gagal diadopsi," kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal dalam press briefing di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

"Indonesia sangat kecewa dan menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengadopsi resolusi tersebut," kata Iqbal.

Jubir Kemlu RI juga menggambarkan bahwa kondisi di Gaza sangat ini sangat mengkhawatirkan dan gencatan senjata sangat dibutuhkan untuk memastikan bantuan kemanusiaan bisa disalurkan dengan lancar ke Gaza.

"Indonesia terus berupaya wujudkan perdamaian di Gaza. Resolusi yang gagal diadopsi menunjukkan DK PBB kehilangan momentumnya," kata Lalu Muhammad Iqbal.

"Kehilangan momentum untuk menunjukkan bahwa DK PBB yang memegang mandat untuk menjaga keamaanan dunia. Sekali lagi gagal menunjukkan relevansinya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional."

Jika dilihat dalam catatan sejarah, ini adalah veto ke-35 yang dilakukan oleh AS yang terkait dengan Israel.

Saat ditanya apakah ada upaya Indonesia dalam melobi Amerika Serikat, Lalu Muhammad Iqbal menegaskan bahwa RI sudah melakukan upaya itu.

"Presiden Jokowi sudah bertemu dengan Joe Biden. Saat itu disampaikan mengenai hasil dari KTT OKI di Riyadh dan sampaikan dorongan agar AS ikut dukung gencatan senjata di Gaza, dan upaya membuka jalur bantuan di Gaza," kata Iqbal.

Resolusi Dewan Keamanan atau DK PBB yang menyerukan gencatan senjata segera diveto oleh Amerika Serikat pada hari Jumat (8/12).

Utusan AS Robert Wood mengatakan resolusi itu "berbeda dari kenyataan" dan "tidak akan membawa kemajuan di lapangan".

Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengatakan gencatan senjata "akan mencegah keruntuhan organisasi teroris Hamas, yang melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan akan memungkinkan mereka untuk terus berkuasa di Jalur Gaza".

Hamas pada hari Sabtu mengecam penolakan AS terhadap upaya gencatan senjata dan menyebutnya sebagai “partisipasi langsung pendudukan dalam membunuh rakyat kami dan melakukan lebih banyak pembantaian dan pembersihan etnis”.

Sementara Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan hal itu adalah "aib dan cek kosong yang diberikan kepada negara pendudukan untuk melakukan pembantaian, penghancuran, dan penggusuran".

Veto tersebut dengan cepat dikutuk oleh kelompok-kelompok kemanusiaan, dan Doctors Without Borders (MSF) mengatakan Dewan Keamanan "terlibat dalam pembantaian yang sedang berlangsung".​

Militer Israel mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka telah menyerang 450 sasaran di Gaza selama 24 jam, yang menunjukkan rekaman serangan dari kapal angkatan laut di Mediterania.

Kementerian Kesehatan Hamas melaporkan 40 orang tewas di dekat Kota Gaza di utara, dan puluhan lainnya di Jabalia dan kota utama Khan Younis di selatan.