India Gelontorkan Dana Rp218 Triliun untuk Pembangunan Jammu dan Kashmir

Liputan6.com, Jakarta - India telah mengumumkan anggaran sementara sebesar US$ 14 miliar atau setara Rp218 triliun untuk Jammu dan Kashmir. Anggaran sementara ini jauh melampaui bantuan keuangan yang diberikan IMF ke Pakistan.

Proposal anggaran India, yang diumumkan pada Hari Solidaritas Kashmir di Pakistan ini mewakili komitmen besar terhadap pembangunan ekonomi Jammu dan Kashmir.

Anggaran yang signifikan ini menunjukkan niat India untuk memenuhi kebutuhan fiskal jangka pendek dan tujuan pembangunan jangka panjang di Jammu dan Kashmir, dikutip dari wionews, Minggu (11/2/2024).

Anggaran India untuk wilayah persatuan menekankan pada sektor-sektor utama seperti pertanian, pembangunan pedesaan, pariwisata, layanan kesehatan, pendidikan, dan pelestarian budaya.

Lalu diisi dengan investasi besar yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Menteri Keuangan Persatuan India Nirmala Sitharaman ketika mengusulkan anggaran mengatakan, “Wilayah Persatuan (UT) Jammu dan Kashmir sedang bergerak maju dengan pesat dalam jalur pembangunan sosio-ekonomi sejak reformasi transformatif pada bulan Agustus 2019."

"Pemerintah Wilayah Persatuan berkomitmen untuk mengejar jalur pertumbuhan yang dipercepat dan inklusif yang memungkinkan warganya menentukan nasib mereka dan menemukan aspirasi baru."

Penekanan pengembangan pariwisata di Jammu dan Kashmir diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas penting di 20 tempat wisata yang kurang dikenal, tersebar merata dengan masing-masing 10 lokasi di divisi Jammu dan Kashmir.

Selain itu, rencananya juga mencakup transformasi Keran menjadi desa wisata perbatasan yang berkembang dan pendirian Duggar Dani di Samba, yang dirancang sebagai desa tiruan tradisional.

Sebaliknya, dana talangan Pakistan sebesar US$ 3 miliar dari IMF mencerminkan tantangan ekonomi yang sedang berlangsung dan ketergantungan negara tersebut pada dukungan keuangan eksternal.

Dana talangan ini bertujuan untuk meringankan perekonomian Pakistan yang kekurangan uang, menyediakan likuiditas dan dukungan yang sangat dibutuhkan untuk reformasi fiskal.

Sementara itu ada laporan meningkatnya ketidakpuasan di wilayah Kashmir yang diduduki Pakistan, terutama terkait kenaikan harga.