Belanda Pertimbangkan untuk Kembali Beri Bantuan ke UNRWA

Liputan6.com, Amsterdam - Pemerintah Belanda pada Jumat (26/4/2024) menyatakan akan mempertimbangkan untuk memulai kembali pendanaan bagi badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina (UNRWA) di Gaza.

Namun ada syaratnya. Asalkan badan tersebut mengimplementasikan saran-saran untuk meningkatkan netralitasnya, dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa (30/4).

Keputusan tersebut datang setelah mantan Menteri Luar Negeri Prancis, Catherine Colonna, merilis penyelidikannya pada Senin (22/4) mengenai kemungkinan keterlibatan beberapa pegawai UNRWA dalam serangan Hamas pada 7 Oktober.

Pemeriksaan yang dipimpin oleh Colonna tentang netralitas badan tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada dukungan dari Israel terhadap tuduhannya bahwa ratusan staf UNRWA adalah anggota kelompok teroris Gaza.

Pemerintah Belanda menyatakan bahwa mereka telah memberikan sumbangan tahunan kepada UNRWA pada Januari, sebelum tuduhan terhadap badan tersebut terungkap.

Negara ini adalah salah satu dari beberapa negara Eropa yang menghentikan pendanaan untuk badan tersebut setelah tuduhan tersebut dilontarkan.

Mereka menyatakan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk memberikan sumbangan tambahan dalam waktu dekat. Namun, akan mempertimbangkan UNRWA sebagai mitra potensial jika ada permintaan bantuan.

Sebelumnya, Jepang pada Selasa (2/4) mengatakan, akan mencabut penangguhan pendanaan untuk badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA).

Selama ini, UNRWA berupaya mendapatkan kembali kepercayaan setelah adanya tuduhan bahwa beberapa stafnya terlibat dalam serangan 7 Oktober 2024 terhadap Israel.

Jepang adalah negara donor terbesar keenam bagi badan tersebut, dan 15 negara lainnya menghentikan pendanaan sekitar US$ 450 juta menyusul tuduhan Israel pada Januari 2024, dikutip dari Arab News, Selasa (2/4).

Negara-negara termasuk Australia dan Kanada telah mengembalikan dana ke UNRWA, badan bantuan terbesar yang beroperasi di Gaza, yang telah dikepung oleh Israel sejak serangan tersebut.

Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa, yang bertemu dengan Ketua UNRWA Philippe Lazzarini di Tokyo pekan lalu, mengatakan bahwa peran badan tersebut dalam mengatasi krisis Gaza “sangat diperlukan”.

“Jepang akan mencabut moratorium kontribusi keuangannya kepada UNRWA dan memberikan bantuan sambil memastikan dan mengkonfirmasi kelayakan dana Jepang,” kata Kamikawa kepada wartawan, seraya menambahkan bahwa sekitar US$35 juta dari dana yang direncanakan semula telah siap untuk dicairkan.

Seorang pejabat senior kementerian luar negeri kemudian mengatakan pada konferensi pers bahwa Jepang tidak dapat mengomentari kebenaran tuduhan Israel karena penyelidikan yang sedang berlangsung oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB.

Pimpinan lembaga bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), pada Senin (4/3/2024), menuduh Israel melakukan kampanye untuk menghapus lembaga tersebut. Padahal, ada lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza mengandalkan bantuan tersebut untuk bertahan hidup.

“UNRWA menghadapi kampanye yang disengaja dan terpadu untuk melemahkan operasinya,” kata Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini pada pertemuan khusus Majelis Umum PBB.

UNRWA merupakan singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (6/3).

“Bagian dari kampanye ini adalah membanjiri donor dengan informasi yang salah yang dirancang untuk menumbuhkan ketidakpercayaan dan menodai reputasi lembaga tersebut,” katanya.

UNRWA menghadapi krisis kelangsungan hidup, setelah Israel memberikan informasi kepada Lazzarini pada bulan Januari yang menuduh bahwa 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan teror tanggal 7 Oktober di Israel. Sebagai tanggapan, sebanyak 16 donor telah menghentikan pendanaan dengan total lebih dari US$ 450 juta.

“Tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan kepada saya sejak hari itu, namun gawatnya tuduhan tersebut memerlukan tindakan cepat,” kata Lazzarini. “Saya memutuskan kontrak staf terkait demi kepentingan lembaga.”

Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ada sejumlah “tuduhan, misinformasi, disinformasi, atau setidaknya pernyataan tidak berdasar” tentang UNRWA, yang sebagian besar dibagikan oleh Israel melalui media sosial atau pers, “tetapi belum tentu dibagikan kepada PBB.”