Utusan PBB Geir Pedersen: Suriah Dibebaskan dari Sanksi Jika Berkomitmen Bentuk Pemerintahan Inklusif

Liputan6.com, Damaskus - Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pedersen pada Kamis (20/2/2025) mengatakan, jika Suriah dalam pekan-pekan mendatang bisa berkomitmen dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif, maka sanksi-sanksi Barat akan dicabut. Hal ini juga ia tekankan mampu membangun Suriah usai mantan Presiden Bashar al-Assad digulingkan.

"Apa yang saya harapkan adalah dengan terbentuknya pemerintahan baru yang inklusif pada tanggal 1 Maret, ini akan membantu kita mencabut sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap Suriah oleh negara-negara Barat pada masa pemerintahan Assad," kata Geir Pedersen, dikutip dari laman VOA Indonesia, Sabtu (22/2).

Setelah Assad digulingkan dalam serangan kilat pemberontak pada Desember, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yaitu bekas kelompok pemberontak utama yang kini menguasai Suriah, membentuk pemerintahan sementara.

Otoritas de facto Suriah mengatakan, ketika itu bahwa pemerintahan baru akan dibentuk melalui proses inklusif pada Maret. Pada bulan Januari, mantan pemimpin HTS Ahmad al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah, setelah pertemuan sebagian besar bekas faksi pemberontak di negara itu.

Dalam beberapa pekan terakhir, sebuah komite mengadakan pertemuan di berbagai wilayah di Suriah sebagai persiapan konferensi dialog nasional untuk memetakan masa depan politik negara itu, yang belum diumumnkan tanggal berlangsungnya.

Pedersen mengatakan dalam pertemuan pertamanya dengan al-Sharaa pada Desember 2024, al-Sharaa bersikeras bahwa pemerintahan sementara hanya akan memerintah selama tiga bulan.

Meskipun Pedersen memperingatkan jangka waktu itu sangat ketat.

"Saya pikir hal yang penting bukanlah apakah hal itu akan memakan waktu tiga bulan atau tidak, namun apakah mereka akan mewujudkan apa yang mereka katakan selama ini, bahwa itu akan menjadi proses inklusif di mana semua warga Suriah diikutsertakan," kata Pedersen.

AS dan negara-negara Eropa belum mencabut sanksi yang dikenakan terhadap pemerintah Suriah di bawah pemerintahan Assad, yang menurut pemerintah baru menghambat kemampuan mereka untuk membangun kembali negara yang hampir 14 tahun dilanda perang saudara dan memulihkan layanan penting seperti listrik negara.