Komisioner Tinggi PBB Untuk HAM Volker Turk Desak Gencatan Senjata di Sudan

Liputan6.com, Khartoum - Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada hari Kamis (27/2/2025) menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk segera mengambil tindakan untuk merundingkan gencatan senjata dan meringankan penderitaan rakyat Sudan.

Berbicara di sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, saat menyampaikan laporan tahunan tentang situasi di Sudan, Turk mengatakan "saya tidak melebih-lebihkan keseriusan situasi di Sudan, penderitaan rakyat Sudan, dan urgensi yang harus kita lakukan untuk meringankan penderitaan mereka."

Kepala Hak Asasi Manusia PBB itu mengatakan, "sejak konflik bersenjata berkecamuk pada bulan April 2023, krisis hak asasi manusia yang menghancurkan telah menimbulkan bencana kemanusiaan terbesar di dunia," dikutip dari laman VOA Indonesia, Sabtu (1/3).

"Lebih dari enam ratus ribu orang berada di ambang kelaparan. Kelaparan dilaporkan terjadi di lima wilayah, termasuk kamp pengungsian Zamzam di Darfur Utara, di mana Program Pangan Dunia (WFP) terpaksa menghentikan operasi penyelamatan nyawa karena pertempuran sengit. Lima wilayah lagi bisa menghadapi kelaparan dalam tiga bulan ke depan, dan 17 wilayah lainnya berisiko," katanya.

Turk dengan lirih mengatakan, "Ini adalah krisis pengungsian terbesar di dunia."

Laporan yang disampaikannya itu merinci cakupan pelanggaran dan sekaligus bentuk pelanggaran yang mengerikan di Sudan hingga akhir tahun lalu, dan menggarisbawahi perlunya akuntabilitas.

Turk mengatakan pihak-pihak yang berkonflik telah melakukan tindakan, yang sebagian di antaranya mungkin merupakan kejahatan perang dan kekejaman lainnya.

"Sudan sedang menuju ke jurang yang dalam. Badan-badan kemanusiaan memperingatkan tanpa tindakan untuk mengakhiri perang, memberikan bantuan darurat, dan mengembalikan pertanian, ratusan ribu orang bisa tewas," ujarnya seraya menambahkan bahwa "situasi mengerikan ini adalah akibat dari pelanggaran berat dan mencolok terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional, serta budaya impunitas."

"Seiring dengan meluasnya pertikaian di seluruh negeri, tingkat kekerasan seksual yang mengerikan pun terjadi. Lebih dari separuh insiden pemerkosaan yang dilaporkan berbentuk pemerkosaan berkelompok – sebuah indikasi bahwa kekerasan seksual digunakan sebagai senjata perang," ujarnya.

"Sudan adalah negara yang penuh dengan mesiu, berada di ambang ledakan kekacauan lebih lanjut, dan berada pada peningkatan risiko kejahatan kekejaman dan kematian massal akibat kelaparan. Kita memerlukan tindakan segera sekarang, untuk menemukan jalan menuju perdamaian," tambahnya menutup laporan tersebut.