Menteri Israel Desak Penerapan Kedaulatan atas Tepi Barat Palestina Saat Netanyahu Kunjungi Trump

Liputan6.com, Tel Aviv - Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang berhaluan sayap kanan, pada Minggu (2/2/2025), meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendorong penerapan kedaulatan Israel atas Tepi Barat yang diduduki selama kunjungannya ke Amerika Serikat (AS).

"Banyak yang dipertaruhkan – kemenangan total di Gaza, penghancuran Hamas dan kembalinya semua sandera kami, memperkuat keamanan kami di semua perbatasan – di Suriah, Lebanon, dan tentu saja terhadap kepala dari oktopus, rezim Iran dan ancaman nuklir. Bahaya ini harus dihilangkan," kata Smotrich, pemimpin Partai Zionisme Religius, dalam akun X-nya.     

"Kita harus memperkuat kendali dan kedaulatan atas tanah air kita di Yudea dan Samaria (Tepi Barat)."

Smotrich mengklaim bahwa Israel sedang "membangun perdamaian, menjalin aliansi, dan memperkuat posisi internasionalnya."

Pemimpin oposisi Benny Gantz mengatakan bahwa kunjungan Netanyahu ke AS merupakan kesempatan untuk memperluas "lingkaran normalisasi" di wilayah Timur Tengah.

"Pertemuan dengan Presiden Donald Trump sangat penting untuk mempercepat kembalinya semua sandera kami, mengoordinasikan respons terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Iran, memperluas lingkaran normalisasi, dan mengakhiri kekuasaan Hamas," ujarnya seperti dikutip dari kantor berita Anadolu, Senin (3/2).

Netanyahu berangkat ke Washington pada Minggu pagi untuk bertemu dengan Presiden Trump.

Dalam pernyataan sebelum keberangkatannya di Bandara Ben Gurion, Netanyahu menyebut pertemuannya dengan Trump sebagai sebuah bukti kekuatan aliansi Israel-AS.

Kantor Netanyahu mengatakan pada Sabtu (1/2) bahwa sang perdana menteri akan memulai pembicaraan mengenai fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza, yang mulai berlaku pada 19 Januari, pada Senin.

Perjanjian gencatan senjata yang terdiri dari tiga fase ini mencakup pertukaran tahanan dan pemeliharaan ketenangan secara berkelanjutan, dengan tujuan mencapai gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel secara penuh dari Jalur Gaza.

Menurut media Israel, eskalasi militer di Tepi Barat saat ini sebagian ditujukan untuk menenangkan Smotrich, yang menentang gencatan senjata di Jalur Gaza dan menuntut langkah-langkah yang lebih keras terhadap Palestina.

Kementerian Kesehatan Palestina menyebutkan bahwa lebih dari 900 warga Palestina tewas dan lebih dari 6.700 lainnya terluka oleh pasukan Israel di Tepi Barat sejak pecahnya perang di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023.

Pada Juli, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa pendudukan jangka panjang Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal, dengan menyerukan evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.