FBI, Kemlu AS, dan Pentagon Minta Pegawai Abaikan Permintaan Elon Musk soal Kinerja

Permintaan apa yang dimaksud dan bagaimana pernyataan FBI, Kemlu AS dan Pentagon? Berikut selengkapnya.

oleh Khairisa Ferida Diperbarui 24 Feb 2025, 14:07 WIB
Diterbitkan 24 Feb 2025, 14:05 WIB
Elon Musk.
Elon Musk berjalan dari pusat peradilan di Wilmington, Delaware, Amerika Serikat, Senin (12/7/2021). Pemegang saham menuduh Elon Musk memperkaya dirinya serta keluarganya dengan kesepakatan yang terjadi pada 2016 terkait masalah akuisisi SolarCity. (AP Photo/Matt Rourke)... Selengkapnya

Liputan6.com, Washington, DC - Setidaknya tiga lembaga federal - FBI, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (Kemlu AS), dan Pentagon - menginstruksikan pegawai mereka untuk mengabaikan arahan dari Elon Musk, yang memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Demikian menurut laporan media pada Minggu (23/2/2025).

Musk, yang mempertegas tuntutannya di platform media sosial X, menyatakan, "Kegagalan untuk merespons akan dianggap sebagai pengunduran diri."

Dia menggambarkan arahan tersebut "sesuai dengan instruksi Presiden (Trump)."

Mengutip kantor berita Anadolu, Senin (24/2), Direktur FBI Kash Patel mengatakan kepada staf untuk "menunda semua respons" dan menyatakan bahwa lembaganya akan menangani tinjauan internal secara mandiri.

Seorang pejabat Kemlu AS menegaskan bahwa "tidak ada pegawai yang diwajibkan untuk melaporkan aktivitas mereka di luar rantai komando departemen mereka."

Kementerian Pertahanan AS turut menggemakan hal serupa. Pejabat senior Pentagon Darrin Selnick memberi tahu staf melalui email, "Ketika dan jika diperlukan, kementerian akan mengoordinasikan respons terhadap email yang Anda terima dari OPM (Badan Manajemen Personel)."

Gedung Putih belum memberikan komentar mengenai kontroversi ini, namun Presiden Trump memuji upaya Musk. Dia mengatakan bahwa DOGE "sedang berperang melawan pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan pemerintah."

Federasi Karyawan Pemerintah Amerika (AFGE) mengutuk langkah Trump. Presiden serikat pekerja, Everett Kelley, menyebutnya sebagai tindakan yang "kejam dan tidak adil" karena memaksa pegawai pemerintah, termasuk banyak veteran militer, menjelaskan pekerjaan mereka kepada Musk.

Serikat pekerja, yang mewakili lebih dari 750.000 pekerja federal, ini berjanji untuk menantang pemecatan yang tidak sah.

Sejak mengambil alih DOGE, tim Musk telah secara agresif memangkas ribuan posisi di pemerintahan, dengan pemerintah mengklaim bahwa 75.000 pegawai federal telah menerima kompensasi sebagai bagian dari apa yang disebut "pengunduran diri yang dijadwalkan".

Trump baru-baru ini juga mengakhiri opsi kerja jarak jauh untuk pegawai federal, memperingatkan bahwa mereka yang menolak untuk kembali ke kantor "akan dipecat".

Apa yang Anda Lakukan Pekan Lalu?

Bersama Elon Musk, Donald Trump Terpantau Saksikan Laga Utama Ultimate Fighting Championship
Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump (kiri) bersama CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk, dan Donald Trump Jr menyaksikan pertarungan dalam UFC 309 di Madison Square Garden, New York, pada 16 November 2024. (Kena Betancur/AFP)... Selengkapnya

Musk pada Sabtu (22/2) mengancam akan memecat pegawai federal yang tidak dapat menjelaskan tugas apa saja yang telah mereka selesaikan dalam sepekan sebelumnya. Demikian seperti dilansir VOA News.

Ancaman yang disampaikan melalui unggahan di platform media sosial X itu muncul beberapa jam setelah Trump menulis di Truth Social bahwa DOGE perlu mengambil langkah lebih agresif dalam mengurangi serta menata ulang tenaga kerja federal.

"Semua pegawai federal akan segera menerima email yang meminta mereka menjelaskan tugas yang telah mereka selesaikan minggu lalu," tulis Musk di X. "Jika tidak merespons, akan dianggap mengundurkan diri."

Hingga Sabtu malam waktu setempat, email dengan subjek "Apa yang Anda lakukan pekan lalu?" telah dikirim ke pegawai di berbagai lembaga federal, termasuk Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA), serta Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC).

Email, yang dilihat oleh Reuters, meminta karyawan untuk membalas dengan lima poin utama yang merangkum "pencapaian kerja mereka dalam seminggu terakhir" serta mengirimkan salinan email itu kepada para manajer masing-masing. Email yang dikirim dari alamat departemen sumber daya manusia itu memberi batas waktu bagi karyawan hingga Senin (24/2) untuk memberikan tanggapan.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya