Kemenkes: Soal Vaksinasi Berbayar, Tidak Ada Desakan dari Kementerian BUMN

Liputan6.com, Jakarta Program Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar COVID-19 tidak hadir karena desakan kementerian atau lembaga lain lain. 

Pengambilan keputusan hadirnya program vaksinasi berbayar lewat rapat bersama yang disetujui oleh beberapa kementerian dan lembaga terkait.

“Jadi, proses pengambilan keputusan untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Individu melalui rapat bersama di KPCPEN yang disetujui oleh semua kementerian dan lembaga terkait,” kata Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, dr Siti Nadia Tarmizi.

Setelah mendapat persetujuan, program ini dibawa ke rapat terbatas kabinet. Para peserta dalam rapat tersebut sepakat bahwa ada program vaksinasi berbayar. Sehingga, Nadia menegaskan bahwa kehadiran program ini bukan desakan salah satu pihak saja.

“Jadi, tidak benar dikarenakan oleh desakan dari Kementerian BUMN,” kata Nadia dalam pesan singkat ke Liputan6.com pada Selasa (13/7/2021).

Simak Juga Video Berikut

Nadia juga mengungkapkan bahwa program vaksinasi berbayar yang rencanannya menggunakan vaksin Sinopharm bukan juga karena menghabiskan vaksin yang sudah terlanjur dibeli.

“Enggaklah. Seperti yang dijelaskan Pak Menkes ya. Ini untuk perluasan akses.” kata Nadia.

Dalam konferensi persnya pada Senin (12/7/2021), Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Vaksinasi Gotong Royong merupakan opsi dalam vaksinasi COVID-19.

"Apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas, bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu," katanya.

"Sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia. Sehingga opsinya semua tersedia," kata Menkes.