Cara Cegah Kasus COVID-19 Kembali Naik Ala Pemprov Jatim

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menanggapi terkait melandainya kasus COVID-19 di Indonesia.

Menurutnya, kasus yang melandai ini memang diikuti pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Walau demikian, pelonggaran yang dilakukan tetap sesuai dengan panduan masing-masing sektor.

“Misalnya sektor perindustrian, kalau belum ada Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) ya kita tidak buka. Artinya, semua dalam monitoring yang terintegrasi,” kata Khofifah dalam Virtual Class Liputan6.com, Rabu (29/9/2021).

Sedang, di sektor lain seperti pariwisata, sekolah, dan gedung-gedung tertentu disiapkan approval PeduliLindungi, tambahnya.

Terkait Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Jatim, Khofifah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sudah dimulai sejak 30 Agustus.

“Selama Januari sampai 29 Agustus tidak ada PTM, maka kemarin kita kaget juga katanya tertinggi di Jawa Timur. Itu data 2020 dikeluarkannya 2021 ya memang bisa menimbulkan perdebatan.”

Khofifah juga telah melakukan kunjungan ke tiga sekolah pada Rabu dan tidak ada satu pun kasus klaster yang dilaporkan pemerintah provinsi untuk SMA/SMK dan SLB.

“Kita bersyukur Alhamdulillah tapi waspada, protokol kesehatan yang ketat dan vaksinasi secepatnya itu satu paket, satu rangkaian imbauan kami untuk semua elemen.”   

Jawa Timur berhasil menjadi salah satu provinsi yang berhasil menurunkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke level 1.

Untuk mencapai level tersebut, Khofifah menjelaskan strategi penanganan kasus COVID-19 yang dilakukan di wilayahnya.

Menurutnya, antisipasi yang cepat dan fokus dapat terjadi karena adanya kerja sama dengan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Kerja sama juga dilakukan dengan 4 ujung tombak yang membantu keberhasilan tracing di Jawa Timur. Keempat ujung tombak itu adalah:

-Bintara Pembina Desa (Babinsa).

-Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

-Bidan desa.

-Kepala desa/ lurah.

“Jadi sinergitas adalah salah satu kunci. Selain itu, untuk pemetaan, antisipasi, dan evaluasi rasanya kita harus selalu bersama-sama dalam rangka melindungi masyarakat,” katanya.