Kendala Penanganan ODGJ di Jawa Barat, Minim RSJ hingga Kekurangan Tenaga Ahli

Liputan6.com, Bandung - Provinsi Jawa Barat sudah memiliki Rumah Sakit Jiwa (RSJ) untuk penanganan gangguan kejiwaan. Namun yang masih terkendala, masalah sumber daya manusia (SDM) yang menunjang RSJ.

Penyebab kendala tersebut antara lain karena kurangnya pelatihan terkait penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hingga seringnya proses promosi dan mutasi tenaga kesehatan jiwa. 

“Belum banyak orang yang mampu menangani ODGJ secara keilmuan karena mungkin pelatihannya jarang ataupun belum ada, yang akhirnya terkadang mungkin karena tidak berpengalaman, khawatir salah penyelesaian," ujar Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, ditulis Selasa, 20 September 2022.

Ulum mengatakan jumlah SDM yang menangani ODGJ berjumlah sedikit karena pindah lokasi kerja atau pensiun menjadi kendala lainnya.

Menurutnya, banyak juga pejabat ahli yang memiliki kompetensi dalam menangani gangguan kejiwaan, terlebih untuk ODGJ, dipromosikan ke bidang lain. Hal tersebut karena menyesuaikan dengan formasi yang tersedia. 

"Ketika dipromosi karena tidak ada tempat (formasi) di rumah sakit tersebut, maka yang bersangkutan dipindah ke tempat yang lain, akhirnya yang menangani (SDM) baru lagi,” kata Ulum.

Jumlah RSJ yang belum menyeluruh di kabupaten dan kota, kata Ulum juga menjadi kendala tersendiri dalam pelayanan kesehatan jiwa masyarakat Jawa Barat, kususnya terkait ODGJ.  

Kendala tersebut menyebabkan masyarakat yang di daerah tinggalnya tidak ada RSJ terpaksa harus menempuh jarak cukup jauh seperti ke RSJ milik Provinsi Jawa Barat di Kota Cimahi agar masalahnya tertangani.

"Kalau ada ODGJ selalu dikirim kepada kami (RS milik Provinsi), dan pengirimannya itu oleh masyarakat dianggap ribet dan susah. Oleh karena itu kemudian (ODGJ) dibiarkan di kampungnya, bahkan kadang dipasung,” terang Ulum.

Selain itu, komitmen para kepala daerah juga dinilai masih kurang dalam memperhatikan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.

Ulum mengaku jarang ada rumah sakit yang secara spesifik di tingkat kabupaten dan kota yang menangani masalah kesehatan jiwa.

“Para kepala daerah terkadang kurang fokus pada bidang kesehatan jiwa. Kadang-kadang anggaran pun terabaikan karena memang para kepala daerahnya belum fokus menangani hal-hal semacam ini,” sebut Ulum. (Arie Nugraha)