5 Arahan Wapres Ma’ruf Amin untuk BKKBN terkait Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin memberikan beberapa arahan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) soal program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS).  

“Di tahun ini, seluruh target dalam RPJMN 2020-2024 akan dievaluasi, termasuk target prevalensi stunting 14 persen tahun 2024. Dalam kesempatan ini, saya ingin sampaikan beberapa hal agar menjadi perhatian,” kata Ma’ruf Amin dalam Rapat Kerja Nasional BKKBN di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Arahan-arahan yang disampaikan Wapres Ma'ruf Amin yakni:

• Pertama, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah dilaksanakan. Baik terkait capaian, pembelajaran, maupun rekomendasi. Evaluasi ini penting, agar program yang sudah kita lakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas pemerintahan selanjutnya.
• Kedua, Wapres minta faktor-faktor yang menyebabkan capaian penurunan stunting semakin melambat dalam dua tahun terakhir ini, agar diidentifikasi dan dinavigasi.
• Fokuskan strategi dan pendekatan pada pencegahan terjadinya stunting baru, tanpa mengurangi intervensi pada anak stunting.
• Arahkan berbagai intervensi kebijakan pada hal-hal yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mempercepat penurunan stunting.

“Selanjutnya, saya minta agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di Pusat maupun daerah, tetap terjaga, utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini.”

“Terakhir, saya sampaikan apresiasi atas kerja keras saudara-saudara selama ini dalam upaya meraih target yang sudah ditetapkan,” ujar Wapres.

Tak lupa, Ma’ruf juga meminta peran serta dan kontribusi semua pemangku kepentingan, termasuk non pemerintah, dalam mendukung capaian target penurunan stunting.

Mari jaga dan perkuat kerja sama, sinergi, dan kolaborasi, menuju Indonesia bebas stunting. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ‘inayah-Nya dan meridhoi semua ikhtiar kita,” harapnya.

Di awal sambutan, Ma’ruf memang telah mengingatkan soal tanggung jawab bersama dalam mengawal kebijakan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Ma’ruf juga menyinggung soal modal Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas. Menurutnya, dengan jumlah penduduk usia produktif diproyeksikan mendekati 70 persen dari total populasi, bisa dikatakan bahwa modal besar menuju Indonesia Emas 2045 sebetulnya sudah dikantongi.

Namun, pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana memastikan potensi bonus demografi ini bisa terkelola dengan baik.

“Tentu kita inginkan sumber daya manusia yang ada nantinya betul-betul menjadi aset dan kekuatan bangsa,” katanya.

“Apalagi, dihadapkan dengan dinamika dan beragam tantangan dunia yang harus kita antisipasi, strategi dan kebijakan pembangunan manusia yang tepat dan komprehensif menjadi semakin krusial,” tambahnya.

Dalam dua dekade mendatang, sambung Ma’ruf penduduk dunia diperkirakan akan mencapai lebih dari 9 miliar jiwa.

Kondisi ini tidak hanya dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut, tetapi juga urbanisasi dan arus migrasi.

Di sisi lain, sumber daya alam semakin terbatas, berbanding terbalik dengan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Tantangan lainnya mencakup pemanasan global, tren perkembangan teknologi, dan perubahan geopolitik.

“Oleh karena itu, saya menaruh harapan yang tinggi terhadap Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang bisa menjawab berbagai tantangan dimaksud.”

Guna menghadirkan generasi penerus bangsa yang sehat, unggul, berdaya saing, serta terdepan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, program ini haruslah responsif dan adaptif terhadap kebutuhan sumber daya manusia.

Ma’ruf berharap, program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun keluarga dan masyarakat Indonesia yang sehat, terdidik, berakhlak, makmur, dan sejahtera.

Lebih lanjut, Ma’ruf mengatakan bahwa daya saing bangsa bertumpu pada mutu sumber daya manusianya.

Menyadari hal ini, pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

“Stunting seharusnya dapat dicegah sejak awal di tingkat keluarga, dengan memastikan pemenuhan gizi bagi setiap anggota rumah tangga, ASI eksklusif bagi bayi usia 0–6 bulan, akses sanitasi dan air minum yang aman, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengasuhan yang layak.”

Keluarga juga harus lebih proaktif untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, seperti pemeriksaan ibu hamil secara rutin, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang bagi anak-anak secara berkala.

“Untuk itu, Pemerintah Pusat dan daerah harus terus bersinergi untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi keluarga-keluarga di Indonesia dengan kualitas yang semakin baik,” pungkas Ma’ruf.