KKP Ajak UMKM Jadi Pilar Ekonomi Sirkular untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusung guna menciptakan generasi yang lebih sehat. Kini, berbagai pihak berupaya menyukseskan program tersebut.

Salah satu yang dinilai memiliki peran dalam mendukung MBG adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), UMKM dapat menjadi salah satu pilar ekonomi sirkular untuk program besutan Presiden Prabowo Subianto.

Maka dari itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo mengajak UMKM bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan kinerja usahanya.

Menurutnya, ekonomi sirkular menitikberatkan pada penggunaan bahan baku lokal dan berkelanjutan sesuai dengan semangat ekonomi biru KKP.

"Dengan memilih produk perikanan berkelanjutan, tentu bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan," terang Budi dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Guna menggandeng UMKM, KKP pun telah menggelar workshop pemberdayaan usaha di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa lalu. Dalam kesempatan itu, Budi memaparkan, UMKM merupakan salah satu mesin penggerak perekonomian dan memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Sudah seharusnya UMKM berperan sebagai pilar utama perekonomian Indonesia,” ujarnya.

Ke depan, dia mengimbau pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk turut memantau dan menemani UMKM yang telah dibina. Dikatakannya, kegiatan di Pasuruan juga bisa direplikasi di provinsi lain.

"Ini bagian dari komitmen yang kuat untuk membantu dan mengembangkan UMKM. Jadi kami mengajak dinas terkait untuk turut memonitoring dan mengevaluasi," tegasnya.

Adapun kegiatan di Pasuruan juga ditujukan untuk mengakselerasi UMKM naik kelas. Karenanya, Budi memastikan tim Ditjen PDSPKP menyiapkan sejumlah narasumber kompeten.

Salah satunya pemaparan materi terkait Fasilitasi Lembaga National Single Window (LNSW) untuk Kemudahan Ekspor UMKM oleh Direktur Efisiensi Proses Bisnis, LNSW.

"Kami ingin UMKM perikanan, khususnya di Jawa Timur bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan," terang Budi.

Senada dengan Budi, Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto juga menyiapkan layanan konsultasi langsung untuk 300 UMKM yang dihadirkan.

Layanan tersebut meliputi pembiayaan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), pihak bank, perizinan berusaha, perizinan Usaha Pengolahan Ikan, perizinan Usaha Pemasaran Ikan serta sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Kelautan dan Perikanan.

"Kami juga mengajak rekan-rekan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memberikan konsultasi halal, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) atau industri besar (MD).”

“Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) terkait sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HC/HACCP) dan LNSW untuk konsultasi prosedur ekspor bagi UMKM," urai Catur

Lebih lanjut, Catur mengatakan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik diperlukan terutama di bidang kompetensi SDM seperti knowledge, skill, dan ability dalam berwirausaha.

"Ada juga 10 koperasi binaan yang kami undang, harapannya baik UMKM maupun Koperasi yang ikut bisa semakin kuat secara kelembagaan karena SDM-nya semakin kompeten," harapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkap pentingnya implementasi program ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan dan ketahanan pangan nasional.

Menteri Trenggono menjelaskan, ketahanan pangan bersumber dari tiga hal, karbohidrat, lemak dan protein. Khusus untuk protein, salah satunya berasal dari produk perikanan.

Merujuk data perdagangan yang selalu surplus, produk perikanan dinilainya sebagai sumber ketahanan pangan yang paling kuat.