Bulog Bantu BGN Distribusikan Pangan Bergizi hingga Pelosok

BGN dan Bulog juga akan menyediakan data dan sistem pendukung terkait kebutuhan pangan, memastikan langkah yang diambil berbasis data yang akurat. Langkah konkret lainnya adalah pengembangan pangan berfortifikasi.

oleh Arthur Gideon diperbarui 24 Des 2024, 10:45 WIB
Diterbitkan 24 Des 2024, 10:45 WIB
Perum Bulog dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pemenuhan gizi nasional. (Dok Bulog)
Perum Bulog dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pemenuhan gizi nasional. (Dok Bulog)

Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor Pusat Perum Bulog pada Senin 23 Januari 2024. Dalam kerja sama ini, Bulog akan membantu Badan Gizi Nasional mempercepat pemenuhan gizi nasional melalui pangan berkualitas.

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, Bulog memiliki peran penting dalam program makan bergizi. Seperti diketahui program makan bergizi akan menyasar kepada Ibu hamil, Ibu menyusui, anak balita, Anak sekolah dari Paud sampai SMA/SMK sederajat yang kita kenal dengan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Sinergi ini mencakup penyediaan pangan bergizi dan distribusinya hingga pelosok," jelas Dadan Hindayana dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12/2024).

Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono menambahkan, Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berperan dalam pengelolaan logistik pangan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa tidak hanya ketersediaan pangan yang tercapai, tetapi juga pemenuhan gizi yang tepat. Oleh karena itu, melalui kerjasama dengan Badan Gizi Nasional, kami berharap dapat berkolaborasi untuk mengoptimalkan distribusi pangan yang bergizi dan mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia,” kata dia.

 

Rincian Kerja Sama

Perum Bulog dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pemenuhan gizi nasional. (Dok Bulog)
Perum Bulog dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mempercepat pemenuhan gizi nasional. (Dok Bulog)

Kerja sama ini meliputi berbagai aspek penting, mulai dari penyediaan pangan bergizi hingga pemberdayaan komunitas dalam program Makan Bergizi Gratis.

Selain itu, BGN dan Bulog juga akan menyediakan data dan sistem pendukung terkait kebutuhan pangan, memastikan langkah yang diambil berbasis data yang akurat. Langkah konkret lainnya adalah pengembangan pangan berfortifikasi.

Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. BGN dan Bulog sepakat bahwa ruang lingkup kerja sama ini dapat diperluas sesuai kebutuhan di masa depan, sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Dengan penandatanganan MoU ini, masyarakat dapat berharap pada distribusi pangan yang lebih merata dan berkelanjutan. Sinergi antara BGN dan Bulog menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor ada

Bantuan Beras 10 Kg Disebar Bulog pada Januari-Februari 2025

Bulog Gelontorkan 30 Ribu Ton Beras di Pasar Induk Cipinang
Pekerja memindahkan beras ketika bongkar muat beras bulog di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur, Jumat (3/2/2023). Untuk menstabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Perum BULOG akan menyaluran beras SPHP di Pasar Induk Beras Cipinang dari 13 ribu menjadi 30 ribu ton,dengan harga paling tinggi sebesar Rp. 8.900. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo mengungkapkan akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras untuk 16 juta Penerima Bantuan Pangan 10 kg selama Januari dan Februari 2025.

“Bantuan pangan di bulan Januari dan Februari ini sudah diperintahkan juga oleh Pak Presiden kemarin, bahwa Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras untuk 16 juta PBP sebanyak 10 kg,” ujar Arief dalam konferensi pers, Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). 

Pada kesempatan yang sama, Arief menjelaskan terkait kenaikan PPN 12 persen tidak akan ada pengenaan PPN untuk komoditas strategis seperti bahan-bahan pokok termasuk bawang merah, bawang putih, semua jenis cabai, telur, ayam, daging, dan sebagainya. 

“Jadi tidak ada pengenaan, karena kemarin ada yang menanyakan apakah komoditas strategis dikenakan PPN 12 persen, jadi tidak ada,” jelas Arief.

 

Cadangan Pangan

Pada kesempatan terpisah, Arief mengungkapkan 2024 menjadi salah satu tahun di mana harga beras biasanya tinggi pada akhir tahun, tetapi saat ini relatif stabil. Arief menjelaskan hal ini disebabkan oleh cadangan pangan pemerintah ada.

“Walaupun kondisi biasanya di Desember dan Januari produksi di bawah karena memang kita masih banyak hujan sawahnya tapi kita bisa stabilkan harga khususnya beras. Harganya baik relatif stabil karena cadangan pangan pemerintah ada,” kata Arief kepada wartawan usai menghadiri konferensi pers, Paket Kebijakan Ekonomi.

Arief menjelaskan saat ini cadangan pangan pemerintah yang ada di Bulog mencapai 2 juta ton. Arief menambahkan untuk komitmen produksi dari Kementerian Pertanian 32 juta ton pada 2025. 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya