Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Perlu Payung Hukum Berupa Peraturan atau Instruksi Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu perbaikan di beberapa sisi. Hal ini telah dibicarakan dalam rapat antara Komisi IX DPR RI dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (3/2).

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan, ada beberapa aspek yang harus dilaksanakan BGN untuk menyukseskan MBG.

Salah satunya soal pentingnya penerbitan payung hukum berupa peraturan presiden atau instruksi presiden dalam rangka memperkuat pelaksanaan program MBG. Menurutnya, hal ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program tersebut terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

"Penerbitan peraturan presiden atau instruksi presiden akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait dan memastikan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat dalam menjalankan program ini," ungkap Edy mengutip keterangan pers, Rabu (5/2/2025).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, selain payung hukum, peningkatan tata kelola dan transparansi dalam pelaksanaan program MBG sangat penting. Hal ini untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan dapat diakses secara transparan oleh masyarakat dan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

"Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program MBG akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Perlu saling koreksi," jelas Edy.

Lebih lanjut, Legislator Dapil Jawa Tengah III itu menyoroti perlunya perbaikan dalam strategi komunikasi publik yang lebih terarah dan strategis.

"Komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dengan jelas tujuan dan manfaat dari program MBG. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk memperbaiki cara berkomunikasi, agar informasi tentang program ini dapat diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Edy menyampaikan komunikasi publik yang baik dapat membantu masyarakat mengetahui bagaimana tujuan BGN dan kebermanfaatan MBG.

Edy juga menekankan pentingnya sinkronisasi data penerima target MBG dengan pihak-pihak terkait. Tujuannya agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran.

"Koordinasi antara berbagai instansi sangat diperlukan untuk memastikan data penerima bantuan akurat dan valid, sehingga tidak ada yang tertinggal atau salah sasaran," ucapnya.

Terakhir, terkait dengan rekrutmen pegawai, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Edy menekankan perlunya dilakukan rekrutmen yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Rekrutmen ASN PPPK harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas, sehingga tenaga kerja yang direkrut benar-benar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program MBG," ucapnya.

Dia berharap, dengan perbaikan-perbaikan yang diusulkan tersebut, program MBG dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Seperti diketahui, program MBG yang bergulir sejak 6 Januari 2025 mendapat berbagai respons dari masyarakat.

Hasil survei terbaru Indikator Politik menunjukkan bahwa 91,3 persen masyarakat sudah mengetahui tentang adanya program besutan Presiden Prabowo Subianto itu.

Namun, meskipun popularitasnya tinggi, tingkat kepuasan terhadap program ini masih belum maksimal. Hanya 64 persen masyarakat yang menyatakan puas atau sangat puas dengan MBG. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, dalam surveinya dengan tema 'Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih'.

"Dari 91,3 persen yang mengaku puas atau sangat puas, mayoritas itu mencapai 64 persen," ujar Burhanuddin dalam surveinya yang disampaikan secara daring, Senin (27/1) mengutip News Liputan6.com.

Angka ketidakpuasan pun menjadi sorotan. Sebanyak 21,7 persen masyarakat menyatakan kurang puas terhadap pelaksanaan program MBG.

"Artinya ada yang setuju tetapi belum puas terhadap pelaksanaan MBG, meskipun mayoritas puas. Lagi-lagi, tingkat kepuasannya masih perlu digenjot, tentu saja dengan berbagai syarat," ucap Burhanuddin.

Sebagai catatan, survei ini digelar pada 16 hingga 21 Januari dan melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak dari seluruh provinsi di Indonesia. Metode wawancara survei dilakukan dengan tatap muka.