Hakikat Demokrasi adalah Pemerintah dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat

Hakikat demokrasi adalah makna sesungguhnya dari pemerintahan rakyat.

oleh Laudia Tysara diperbarui 24 Des 2024, 13:37 WIB
Diterbitkan 28 Feb 2022, 10:30 WIB
Ilustrasi hukum | August de Richelieu dari Pexels
Ilustrasi hukum | August de Richelieu dari Pexels

Liputan6.com, Jakarta Memahami hakikat demokrasi adalah makna sesungguhnya dari pemerintahan rakyat. Hakikat demokrasi adalah memiliki tiga pokok pikiran utama. Apa saja? 

Dalam buku berjudul Bahan Ajar Demokrasi oleh Dwi Sulisworo dkk, hakikat demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, pemerintah oleh rakyat, dan pemerintah untuk rakyat.

“Pengawasan dilakukan oleh rakyat bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat,” dijelaskan.

Negara dengan sistem demokrasi atau sesuai hakikat demokrasi adalah berdaulat kepada rakyat untuk menjalankan pemerintahannya. Pilar utama dari sistem hakikat demokrasi adalah trias politica.

Berikut Liputan6.com ulas lebih mendalam tentang demokrasi, hakikat demokrasi, pengertian demokrasi menurut para ahli, ciri-ciri, pilar, dan jenis-jenis demokrasi, Senin (28/2/2022).

Memahami Hakikat Demokrasi

Contoh Teks Deskripsi
Ilustrasi Membaca Buku Credit: pexels.com/Melanie

Apa itu hakikat demokrasi? Istilah hakikat demokrasi adalah berasal dari kata “hakikat” yang artinya makna sesungguhnya  dan “demokrasi” yang artinya pemerintahan rakyat. Maka hakikat demokrasi adalah makna sesungguhnya dari pemerintahan rakyat.

Dalam buku berjudul Bahan Ajar Demokrasi oleh Dwi Sulisworo dkk, hakikat demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, pemerintah oleh rakyat, dan pemerintah untuk rakyat. Apa makna ketiga bagian dari hakikat demokrasi itu?

Memahami hakikat demokrasi adalah pemerintah untuk rakyat (government of the people) artinya pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat guna menjalankan birokrasinya. Hakikat demokrasi adalah pemerintah oleh rakyat (government by the people) artinya pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat.

“Pengawasan dilakukan oleh rakyat bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat,” dijelaskan.

Ketiga hakikat demokrasi adalah pemerintah untuk rakyat (government for the people) artinya kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah wajib menjamin adanya kebebasan bagi rakyat seluas-luasnya.

Apa yang menjadi pilar hakikat demokrasi? Dalam buku berjudul PPKn Kelas XI yang dipublikasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pilar dari hakikat demokrasi adalah trias politica.

“Trias politica adalah membagi kekuasaan negara ke dalam tiga jenis lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) sehingga tidak terjadi kekuasaan satu pihak yang absolut. Kekuasaan absolut menjadi biang dari terjadinya kesewenang-wenangan terhadap rakyat,” dijelaskan.

Hakikat Demokrasi Menurut Para Ahli

Membaca Buku
Ilustrasi Membaca Buku Credit: pexels.com/cottonbro

1. Hakikat Demokrasi Menurut Joseph A. Schemer

Hakikat demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan polituk dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

2. Hakikat Demokrasi Menurut Abraham Lincoln

Hakikat demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

3. Hakikat Demokrasi Menurut Aristoteles

Hakikat demokrasi adalah kebebasan setiap warga negara untuk saling berbagi kekuasaan. Hakikat demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Ini karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya.

4. Hakikat Demokrasi Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl

Hakikat demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warganegara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.

5. Hakikat Demokrasi Menurut Sidney Hook

Hakikat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

6. Hakikat Demokrasi Menurut Bonger

Hakikat demokrasi adalah dibagi menjadi dua aspek yaitu pengertian secara formal dan materil. Demokrasi formal adalah demokrasi sebagai teori, sedangkan demokrasi materil adalah demokrasi yang dalam praktiknya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu Kemerdekaan dan persamaan dan juga sosial dan ekonomi.

7. Hakikat Demokrasi Menurut John L. Esposito

Hakikat demokrasi adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

8. Hakikat Demokrasi Menurut Hans Kelsen

Hakikat demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

9. Hakikat Demokrasi Menurut C.F. Strong

Hakikat demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

10. Hakikat Demokrasi Menurut Hannry B. Mayo

Hakikat demokrasi adalah kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.

11. Hakikat Demokrasi Menurut Samuel Huntington

Hakikat demokrasi adalah ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

12. Hakikat Demokrasi Menurut H. Harris Soche

Hakikat demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, rakyat merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan yang memiliki hak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi diri mereka dari adanya paksaan dari wakil-wakil mereka.

13. Hakikat Demokrasi Menurut Merriem

Hakikat demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

14. Hakikat Demokrasi Menurut Munir Fuady

Hakikat demokrasi adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur.

15. Hakikat Demokrasi Menurut Koentjoro Poerbopranoto

Hakikat demokrasi adalah sistem yang mendorong rakyat untuk ikutberpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan negara.

Ciri-Ciri, Prinsip, dan Jenis-Jenis Demokrasi

Pengertian dan Sejarah Ideologi
Ilustrasi Membaca Buku Credit: pexels.com/Namera

Seperti apa ciri-ciri, prinsip, dan jenis-jenis demokrasi itu? Ini penjelasannya yang Liputan6.com lansir dari berbagai sumber.

Ciri-Ciri Demokrasi:

1. Keputusan Pemerintah untuk Seluruh Rakyat

Segala keputusan yang akan diambil adalah berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat.

2. Menjalankan Konstitusi

Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat, harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan Undang-Undang, dimana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara.

3. Adanya Perwakilan Rakyat

Dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum dan kekuasaan dan kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan terpilih.

4. Adanya Sistem Kepartaian

Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sah.

Partai memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah apakah sesuai dengan aspirasi warga negara. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin daerah.

Prinsip Demokrasi:

1. Negara Berdasarkan Konstitusi

Konstitusi atau Undang-Undang adalah suatu norma sistem Politik dan Hukum yang dibuat oleh pemerintah secara tertulis. Konstitusi dijadikan landasan dalam menjalankan negara dan berfungsi sebagai batasan kewenangan pemerintah serta dapat memenuhi hak khalayak.

2. Peradilan Tidak Memihak dan Bebas

Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam proses peradilan karena sistem pemerintahan demokrasi menganut peradilan bebas. Proses peradilan harus netral agar dapat melihat permasalahan secara jenih sehingga menghasilkan keputusan yang adil terhadap perkara yang ditangani.

3. Kebebasan Berpendapat dan Berserikat

Pemerintahan dengan sistem demokrasi, setiap warga negaranya dapat membentuk organisasi/ berserikat dan memiliki hak menyampaikan pendapat. Namun pada pelaksanaannya, penyampaian pendapat atau aspirasi harus dilakukan dengan bijak.

4. Adanya Pergantian Pemerintahan

Sesuai dengan pengertian demokrasi, pergantian pemerintahan dilakukan secara berkala sehingga meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Proses pemilihan umum dilakukan secara jujur dan adil untuk memilih pemimpin yang dapat diandalkan dalam menjalankan pemerintahan.

5. Kedudukan Rakyat Sama di Mata Hukum

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Artinya, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pelaku pelanggar hukum mendapat hukuman tegas sesuai pelanggarannya.

6. Adanya Jaminan Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan makna demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hal yang utama di dalam sistem demokrasi. Pemerintah dan segala insititusinya harus menghormati dan menghargai HAM, dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar HAM.

7. Adanya Kebebasan Pers

Salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasinya ke pemerintah adalah melalui pers. Pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Selain itu, pers juga dapat berfungsi sebagai media sosialisasi program-program pemerintah kepada masyarakat. Dengan begitu maka komunikasi antara pemerintah dan rakyat dapat terjalin dengan baik.

Jenis-Jenis Demokrasi:

1. Demokrasi Berdasarkan Bentuknya

Demokrasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua yakni demokrasi procedural dan demokrai substansial.

- Demokrasi Prosedural, yaitu bentuk demokrasi dimana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung. Misalnya Pilpres, Pilkada.

- Demokrasi Substansial, yaitu bentuk demokrasi dimana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas. Misalnya, kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum.

2. Demokrasi Berdasarkan Prosesnya

- Demokrasi langsung, yaitu proses demokrasi dimana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan Undang-Undang.

- Demokrasi tidak langsung, yaitu proses demokrasi dimana kebijakan umum atau Undang-Undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Demokrasi Berdasarkan Ideologinya

Berdasarkan ideologinya, demokrasi dibagi menjadi tiga yakni demokrasi liberal, demokrasi sosial, dan demokrasi pancasila.

- Demokrasi Liberal, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individu. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individual dalam kehidupan warga negaranya.

- Demokrasi Sosial, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan komunalisme rakyat suatu negara. Dalam pelaksanaannya, negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum lebih diutamakan ketimbang hak-hak individual yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

- Demokrasi Pancasila, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila, seperti yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya