Mengenal Sistem Pemilu Malaysia, Terakhir Dilaksanakan pada 2022

Liputan6.com, Jakarta Pemilihan umum di Malaysia adalah momen penting dalam pesta demokrasi negara yang menganut sistem demokrasi parlementer dan monarki konstitusional. Di negara ini, raja memiliki peran seremonial penting, namun kekuasaan politik sebagian besar berada di tangan para pemimpin yang dipilih secara demokratis. 

Terdapat dua tingkat sistem Pemilu Malaysia, yaitu tingkat federal/persekutuan dan tingkat negeri/negara bagian. Pemilihan tingkat federal bertujuan untuk memilih anggota legislatif untuk Dewan Rakyat, bagian dari Parlemen Malaysia. Sementara itu, pemilihan tingkat negeri/negara bagian bertujuan untuk memilih anggota legislatif untuk Dewan Undangan Negeri, majelis legislatif di tingkat negara bagian.

Kepala eksekutif di tingkat federal adalah perdana menteri, sementara di tingkat negara bagian, posisi tersebut dipegang oleh menteri besar (untuk negara bagian dengan sistem monarki) atau ketua menteri (untuk negara bagian non-monarki). Ada kebijakan yang memungkinkan setiap majelis legislatif negara bagian untuk membubarkan majelisnya secara independen. Namun dalam prakteknya, sebagian besar majelis negara bagian dibubarkan secara bersamaan dengan Parlemen Malaysia, kecuali untuk pemilu di Sabah dan Sarawak.

Berikut ulasan lebih lanjut tentang Sistem Pemilu Malaysia yang menganut sistem  demokrasi parlementer dan monarki konstitusional, dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber, Rabu (6/5/2024).

Malaysia adalah sebuah negara yang menganut demokrasi parlementer dan monarki konstitusional. Pemilu di negara ini dilangsungkan setiap lima tahunnya, kecuali jika perdana menteri meminta pemilihan awal. Proses pemilihan menggunakan sistem "first past the post", di mana partai atau koalisi yang berhasil meraih 112 dari 222 kursi di majelis rendah dapat membentuk pemerintahan.

Dalam konteks parlemen gantung di mana tidak ada partai atau koalisi yang meraih mayoritas, blok-blok saingan perlu membentuk aliansi baru untuk memastikan jumlah kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan. Hal ini menciptakan situasi yang dinamis di mana negosiasi politik antarpartai memegang peranan penting dalam menentukan arah politik negara.

Komisi Pemilihan Malaysia mengumumkan hasil pemilihan pada hari pemungutan suara, dan perdana menteri baru biasanya dilantik pada hari berikutnya. Namun, dengan persaingan yang ketat dalam pemilihan terbaru, waktu pembentukan pemerintahan baru menjadi tidak pasti.

Terdapat dua tingkatan pemilihan, yaitu tingkat federal/persekutuan dan tingkat negeri/negara bagian. Pemilihan federal bertujuan untuk memilih anggota legislatif untuk Dewan Rakyat, yang merupakan bagian dari Parlemen Malaysia, sedangkan pemilihan tingkat negara bagian untuk memilih anggota legislatif untuk majelis legislatif negeri/negara bagian, yang dikenal sebagai Dewan Undangan Negeri.

Ketua eksekutif di tingkat federal adalah perdana menteri, sementara untuk tingkat negara bagian, posisi tersebut dipegang oleh menteri besar (untuk negara bagian dengan sistem monarki) atau ketua menteri (untuk negara bagian non-monarki). Para ketua eksekutif dipilih secara langsung dari partai pemenang pemilu baik di tingkat federal maupun negara bagian.

Meskipun setiap majelis legislatif negara bagian memiliki kewenangan untuk membubarkan majelisnya secara independen, dalam praktiknya sebagian besar majelis negara bagian dibubarkan bersamaan dengan Parlemen Malaysia, kecuali dalam pemilu di Sabah dan Sarawak. 

Pada Pemilu Malaysia 2022 terdapat 21 juta pemilih yang memenuhi syarat untuk memberikan suara. Dalam pemilihan tersebut, terdapat tambahan sekitar 6 juta pemilih baru dari pemilu sebelumnya. Para pemilih baru ini termasuk sekitar 1,4 juta warga Malaysia yang berusia 18 hingga 20 tahun yang akan memberikan suara untuk pertama kalinya. Perubahan ini terjadi setelah pemerintah menurunkan usia minimum untuk memberikan suara dari 21 tahun menjadi 18 tahun.

Meskipun jumlah pemilih Malaysia cenderung berfluktuasi dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, hasil jajak pendapat terakhir pada tahun 2018 mencatat tingkat partisipasi sebesar 82,3 persen, yang merupakan salah satu yang tertinggi dalam sejarah Malaysia. Tingkat partisipasi yang tinggi seperti ini biasanya dianggap menguntungkan bagi oposisi, menunjukkan ketertarikan yang besar dari masyarakat dalam mengubah arah politik negara.

Dalam sistem Pemilu Malaysia, dinamika politik ditentukan oleh sejumlah partai politik yang berpartisipasi dalam proses pemilihan. Berbeda dengan negara lain di mana partai tunggal mungkin mendominasi, di Malaysia, tidak ada partai yang pernah membentuk pemerintahan sendiri. Komposisi multietnis masyarakat Malaysia juga memiliki pengaruh besar terhadap struktur koalisi politik.

Terdapat tiga koalisi utama yang bersaing untuk merebut kekuasaan, yang merupakan perubahan signifikan dari pemilihan sebelumnya di mana hanya terdapat dua koalisi. Barisan Nasional, yang dipimpin oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), merupakan koalisi petahana yang telah memerintah Malaysia selama enam dekade sebelum digulingkan dalam pemilu 2018 oleh aliansi oposisi Pakatan Harapan. UMNO, sebuah partai nasionalis Melayu yang mengutamakan kepentingan etnis Melayu, berusaha mempertahankan posisinya dalam pemerintahan dengan mendapatkan dukungan dari partai-partai kecil yang mewakili minoritas etnis Cina dan India.

Pakatan Harapan, yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, adalah koalisi multietnis yang mencoba mereformasi pemerintahan Malaysia dan menggulingkan Barisan Nasional dalam pemilihan 2018. Meskipun berhasil memenangkan pemilihan tersebut, koalisi ini mengalami konflik internal yang menyebabkan kehilangan kekuasaan dua tahun kemudian.

Aliansi ketiga, yang dipimpin oleh mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin, mencakup partai nasionalis Melayu dan partai Islam yang mendorong penerapan hukum syariah. Koalisi ini muncul setelah Pakatan Harapan runtuh, dan berhasil mengambil alih pemerintahan.

Partai-partai politik di Malaysia mencerminkan keragaman etnis dan politik dalam masyarakat, dengan koalisi yang bersaing merepresentasikan beragam kepentingan dan aspirasi politik dari berbagai segmen masyarakat. Dinamika antara partai-partai ini memainkan peran penting dalam menentukan arah politik negara dan pembentukan pemerintahan.