Baru Sehari Donald Trump Ubah 80 Kebijakan Joe Biden, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta Donald Trump membuat gebrakan besar sehari setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam pidatonya di Capital One Arena, Washington, ia mengumumkan pembatalan hampir 80 kebijakan penting yang dibuat oleh pendahulunya, Joe Biden. Langkah ini menjadi salah satu upaya awal Trump untuk membentuk arah baru pemerintahan Amerika.

Trump menyebut kebijakan era Biden sebagai tindakan “merusak dan radikal” yang harus segera dihentikan. Beberapa di antaranya mencakup peraturan terkait perubahan iklim, risiko teknologi kecerdasan buatan, hingga pengurangan biaya obat resep. Selain itu, Trump juga mengeluarkan pembekuan regulasi baru dan proses perekrutan pegawai federal.

"Saya akan mencabut hampir 80 tindakan eksekutif yang merusak dan radikal dari pemerintahan sebelumnya," kata Trump kepada khalayak yang bersorak di Capital One Arena, Washington, setelah pelantikannya pada hari Senin (20/1/2025), dikutip dari Reuters. 

Langkah ini langsung menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Para pendukung Trump menganggap ini sebagai langkah berani untuk memperbaiki pemerintahan, sementara para kritikus menilai kebijakan ini dapat melemahkan perlindungan lingkungan dan inovasi teknologi di Amerika Serikat. Apa saja kebijakan yang dibatalkan? Dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber, berikut beberapa kebijakan Biden yang dibatalkan oleh penerusnya, Donald Trump.

Salah satu kebijakan utama yang dibatalkan Trump adalah perintah eksekutif terkait perubahan iklim. Di era Biden, pemerintah berfokus pada pengurangan emisi karbon dan memperketat regulasi lingkungan. Langkah ini bertujuan untuk memenuhi target perjanjian Paris dan memperlambat laju pemanasan global.

Trump, di sisi lain, menganggap kebijakan ini sebagai hambatan bagi industri energi Amerika, terutama minyak dan gas. Dengan membatalkan kebijakan ini, Trump berencana memberikan kebebasan lebih besar kepada perusahaan energi untuk beroperasi tanpa beban regulasi ketat. Langkah ini diprediksi akan meningkatkan aktivitas industri, tetapi juga memicu kekhawatiran terkait kerusakan lingkungan.

Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk organisasi lingkungan yang memperingatkan bahwa pembatalan ini akan memperburuk perubahan iklim global. Namun, Trump bersikeras bahwa langkah ini diperlukan untuk melindungi ekonomi nasional.

Di bawah pemerintahan Biden, kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu fokus utama dengan diterbitkannya kebijakan yang mengatur penggunaannya untuk mencegah potensi risiko. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa AI digunakan secara etis, terutama di sektor-sektor seperti keamanan siber dan privasi data.

Namun, Trump membatalkan kebijakan ini, menyebutnya sebagai bentuk "overregulasi" yang menghambat inovasi. Menurut Trump, kebijakan AI di era Biden justru membatasi pengembangan teknologi Amerika dan memberikan keuntungan bagi pesaing global seperti China. Dengan pembatalan ini, Trump berharap industri teknologi dapat berkembang lebih cepat tanpa kendala regulasi.

Di sisi lain, pembatalan ini bisa membuka peluang penyalahgunaan AI, termasuk risiko terhadap privasi dan keamanan nasional. Tanpa regulasi yang jelas, potensi konflik etis dalam penggunaan AI bisa meningkat secara signifikan.

Era Biden ditandai dengan upaya menurunkan biaya obat resep untuk masyarakat Amerika. Kebijakan ini dirancang untuk membantu keluarga dengan penghasilan rendah dan menekan dominasi perusahaan farmasi besar dalam menentukan harga obat.

Namun, kebijakan ini dianggap Trump sebagai intervensi yang tidak perlu dalam pasar bebas. Dengan membatalkan kebijakan ini, Trump berharap perusahaan farmasi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan harga. Menurutnya, langkah ini akan memicu persaingan dan inovasi di sektor kesehatan.

Selama pandemi COVID-19, pemerintahan Biden memperkenalkan kebijakan fleksibilitas kerja jarak jauh untuk pegawai federal. Kebijakan ini dianggap sebagai solusi untuk menjaga produktivitas tanpa membahayakan kesehatan para pekerja.

Trump membatalkan kebijakan ini dan mengeluarkan perintah kepada seluruh pegawai federal untuk kembali bekerja di kantor lima hari dalam seminggu. Menurutnya, kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan di lingkungan kerja. “Hak istimewa era COVID” ini, menurut Trump, hanya memperburuk disiplin kerja di sektor pemerintahan.

Trump juga mengumumkan pembekuan regulasi dan perekrutan baru di pemerintahan federal. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan birokrat era Biden dari membuat aturan baru yang dianggap tidak relevan. 

“Kami hanya akan mempekerjakan orang-orang yang kompeten dan setia kepada masyarakat Amerika,” imbuh Trump dalam pidatonya.

Dalam perintah eksekutif yang dikeluarkan, pemerintah diberi waktu 120 hari untuk menyusun ulang rencana perekrutan pegawai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kualitas terbaik.

Namun, langkah ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan kurangnya tenaga kerja di sektor publik. 

Trump membatalkan regulasi ketat terkait emisi karbon dan perlindungan lingkungan, yang sebelumnya diperkenalkan oleh Biden untuk memenuhi target perjanjian Paris.

Trump menganggap regulasi AI di era Biden sebagai hambatan inovasi dan membatalkannya untuk mempercepat pengembangan teknologi di Amerika.

Pembatalan ini dapat menyebabkan kenaikan harga obat resep, membebani masyarakat dengan penghasilan rendah yang sangat bergantung pada kebijakan ini.

Pegawai federal dipaksa kembali bekerja di kantor lima hari dalam seminggu, dan pembekuan perekrutan menciptakan ketidakpastian dalam keamanan kerja.