Profil Hadi Tjahjanto Eks Menteri ATR/BPN yang Namanya Disangkutkan dengan Kasus Pagar Laut Tangerang

Liputan6.com, Jakarta Nama Hadi Tjahjanto, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menjadi perbincangan hangat setelah terseret dalam polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Pagar yang membentang sepanjang lebih dari 30 kilometer ini diketahui telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), meskipun lokasinya berada di atas laut.

Sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 2023 saat Hadi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Namun, Hadi membantah keterlibatannya dalam penerbitan dokumen tersebut dan mengaku baru mengetahui soal ini setelah menjadi pemberitaan luas. Kasus ini mendapat perhatian banyak pihak, termasuk Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang menduga adanya pelanggaran administratif.

Selain kasus ini, perjalanan karier Hadi Tjahjanto di dunia militer dan pemerintahan memiliki rekam jejak yang panjang. Mulai dari menjabat Panglima TNI hingga menjadi Menteri ATR/BPN dan Menkopolhukam, sosok Hadi dianggap sebagai salah satu figur penting di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berikut informasinya, dirangkum Liputan6, Kamis (23/1).

Hadi Tjahjanto lahir di Malang pada 8 November 1963 dan memulai kariernya di dunia militer setelah lulus dari Akademi Angkatan Udara (AAU) pada tahun 1986. Ia bergabung dengan Skuadron Udara 4 di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, sebagai pilot pesawat angkut ringan.

Kariernya terus meningkat seiring dengan berbagai jabatan strategis yang diembannya, seperti Kepala Seksi Latihan Skadron Udara 4 pada 1993 dan Komandan Flight Ops Skuadron Udara 32 pada 1996. Dalam perjalanan karier militernya, Hadi juga menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Adi Soemarmo pada tahun 2010.

Kepercayaan terhadap Hadi terus bertambah, terutama setelah ia menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (2013) dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) pada tahun 2017. Puncak karier militernya adalah saat ia dilantik sebagai Panglima TNI pada 8 Desember 2017 oleh Presiden Joko Widodo.

Setelah pensiun dari TNI pada 2021, Hadi Tjahjanto diberi kepercayaan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri ATR/BPN pada Juni 2022. Dalam posisi ini, ia bertanggung jawab atas penyelesaian berbagai sengketa tanah, termasuk program sertifikasi tanah sistematis.

Mengutip setneg.go.id, Hadi kemudian dipromosikan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan dilantik Februari 2024. Ia menggantikan Mahfud MD yang maju sebagai calon wakil presiden. Dalam jabatan ini, Hadi mengemban tanggung jawab strategis dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Masa jabatan Hadi sebagai Menkopolhukam berakhir pada Oktober 2024 seiring selesainya pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, namanya kembali mencuat setelah kasus pagar laut di Tangerang menciptakan polemik besar di awal 2025.

Kasus pagar laut di Tangerang mencuat setelah ditemukan pagar sepanjang lebih dari 30 kilometer yang mencakup enam kecamatan di pesisir Banten. Pagar ini diketahui telah memiliki dokumen resmi berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan pada 2023.

Sertifikat di atas laut ini memicu pertanyaan besar karena secara hukum, SHGB dan SHM biasanya hanya berlaku untuk daratan. Kementerian ATR/BPN mencatat bahwa sebagian besar sertifikat tersebut dimiliki oleh dua perusahaan, yakni PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, serta beberapa perorangan.

Hadi Tjahjanto, yang menjabat sebagai Menteri ATR/BPN pada 2023, menyatakan bahwa ia tidak mengetahui penerbitan sertifikat tersebut. Pernyataan ini disampaikan setelah kasus ini ramai diberitakan dan menjadi sorotan publik serta lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas dengan menyegel pagar laut Tangerang pada Januari 2025. Penyegelan dilakukan karena pagar tersebut diduga tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan melanggar zona perikanan tangkap serta zona pengelolaan energi.

Ombudsman Republik Indonesia juga turun tangan dengan menyelidiki dugaan maladministrasi dalam penerbitan sertifikat tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada kesimpulan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini, apakah berasal dari pemerintah daerah, kementerian, atau pihak swasta.

Langkah-langkah penegakan hukum terus dilakukan, termasuk investigasi lebih lanjut terhadap pihak yang terlibat dalam pembangunan pagar laut ini. Kasus ini menjadi preseden penting dalam pengelolaan tata ruang dan kebijakan agraria di Indonesia.

A: Kasus ini terkait penerbitan SHGB dan SHM di atas laut yang menjadi polemik karena diduga melanggar aturan tata ruang.

A: Hadi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN dari Juni 2022 hingga Februari 2024.

A: Sebagian besar dimiliki oleh PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa, dan beberapa perorangan.

A: Pemerintah melalui KKP telah menyegel pagar laut tersebut dan sedang menyelidiki pihak yang bertanggung jawab.